Aset Pemprov di Seluruh Daerah segera Tata Kembali oleh BPKAD Lampung

Pemprov Lampung melakukan rapat terkait pengamanan aset yang dimiliki.

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan Sekprov Lampung Fahrizal Darminto meminta pihaknya untuk menata kembali aset Pemprov Lampung yang tersebar di seluruh daerah, baik aset bergerak maupun non bergerak.

‘Masalah peningkatan status aset harus ditata. Semua aset yang tercatat di neraca aset dilakukan proses pendataan kembali,” ujar Marindo

“Setelah didata kembali akan dilakukan bentuk pengamanan, lalu statusnya juga dibuatkan peningkatan,” tambah dia.

Menurut Marindo, selama ini semua aset pemprov mencapai nilai yang cukup besar kalau dinilai dari uang. Itu hasil audit BPK.

“Aset pemprov itu sudah bertahun-tahun diaudit BPK. Kemarin BPK juga ikut membantu. Sekarang kita sedang menggalakkan apa yang sudah diprogramkan dari hasil audit BPK,” terangnya.

Marindo mencontohkan aset Way Dadi yang sampai saat ini masih berproses. Way Dadi juga bagian dari audit BPK dari neraca aset Pemprov Lampung, sehingga proses ini merupakan regulasi aset bahwa itu sebagian yang dimiliki Pemprov Lampung.

“Artinya kelanjutan aset Way Dadi masih dalam proses penilaian dan sosialisasi agar masalah penataan aset dapat diselesaikan secara bijak,” ungkapnya.

Kini, Lahan Parkir PKOR Way Halim Dikelola Dispora Lampung

BANDAR LAMPUNG – Pengelolaan lahan perparkiran di wilayah Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Way Halim, Bandar Lampung, resmi dikelola Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) Provinsi Lampung.

Hal itu diungkapkan Asisten Administrasi Umum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Minhairin, Rabu (3/2/2021).

“Sudah beberapa bulan lalu kita serahkan pengelolaannya dan harapannya mereka bisa menunjang pendapatan asli daerah (PAD). Kalau terkait adanya pungli, itu dengan Satpol PP dan memang lahan PKOR itu yang punya kewenangan Dispora,” kata dia, di komplek perkantoran Gubernur Lampung.

Senada, Sekretaris Dispora Provinsi Lampung, Meladi, mengatakan pengelolaan parkir di wilayah PKOR Way Halim akan digunakan untuk menunjang PAD.

“Akan kami kelola lahan parkir tersebut untuk memberikan pendapatan yang terbaik sesuai aturannya. Selain itu memberikan pengelolaan parkir yang tertib dan aman,” kata dia.

Menurutnya, untuk saat ini memang tata kelolanya belum tuntas dan sedang dibahas. Tetapi ke depannya pengelolaan parkir ini akan diuji coba terlebih dahulu.

“Saat ini ada sekitar 41 item yang dikelola Dispora di area PKOR Way Halim, termasuk dengan lahan parkir,” ujarnya.

Terkait adanya parkir liar ataupun premanisme di wilayah PKOR Way Halim, menurut dia masih dalam pembahasan.

“Ini sedang dirapatkan. Harapannya bisa untuk mencari solusi, sehingga bisa mendapatkan tata kelola yang baik dan mendapatkan PAD yang sesuai dengan SOP,” ungkap Meladi. (Sandi)

Penundaan Mendadak Pelantikan Pejabat,Ini Alasan Sekdaprov Lampung

Soal rencana pelantikan 226 pejabat eselon IV di lingkungan Pemprov Lampung yang mendadak ditunda,ditanggapi Sekdaprov Lampung, Fahrizal Darminto.

Menurutnya, pelantikan itu ditunda karena banyak yang tidak bisa hadir sebab masih pandemi Covid-19.

“Maka dari itu kita tunda dulu,” ujar Fahrizal

Terkait kapan waktu pelaksanaan pelantikan eselon IV, sekdaprov mengatakan akan segera diatur kembali.

“Secepatnya akan kita lakukan pelantikan dalam minggu-minggu ini,” kata Fahrizal.

Sebelumnya, pada pejabat eselon IV yang telah mendapatkan undangan, telah hadir di empat tempat, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), BPSDM, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung pukul 15.00 WIB sesuai agenda. Namun tiba-tiba ditunda.

Terkait penundaan hanya disampaikan secara lisan oleh panitia BKD Lampung di empat tempat tersebut. Alasannya penundaan belum diketahui semua pejabat eselon IV.

“Ya, pelantikan tiba-tiba ditunda di empat tempat tersebut. Saat ini kami belum tau jelas alasan penundaan. Informasinya sampai waktu ditentukan, ” kata salah satu pejabat eselon IV yang menghadiri pelantikan di BKD Lampung.

Hal senada dibenarkan juga pejabat eselon IV yang ada di BPSDM.

“Ya, terjadi penundaan. Tapi kami belum jelas kenapa ditunda,” ujarnya.

BPKAD Lampung segera Tata Kembali Aset Pemprov di Seluruh Daerah

BANDAR LAMPUNG – Pemprov Lampung melakukan rapat terkait pengamanan aset yang dimiliki.

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan Sekprov Lampung Fahrizal Darminto meminta pihaknya untuk menata kembali aset Pemprov Lampung yang tersebar di seluruh daerah, baik aset bergerak maupun non bergerak.

‘Masalah peningkatan status aset harus ditata. Semua aset yang tercatat di neraca aset dilakukan proses pendataan kembali,” ujar Marindo, Senin (1/2/2021).

“Setelah didata kembali akan dilakukan bentuk pengamanan, lalu statusnya juga dibuatkan peningkatan,” tambah dia.

Menurut Marindo, selama ini semua aset pemprov mencapai nilai yang cukup besar kalau dinilai dari uang. Itu hasil audit BPK.

“Aset pemprov itu sudah bertahun-tahun diaudit BPK. Kemarin BPK juga ikut membantu. Sekarang kita sedang menggalakkan apa yang sudah diprogramkan dari hasil audit BPK,” terangnya.

Marindo mencontohkan aset Way Dadi yang sampai saat ini masih berproses. Way Dadi juga bagian dari audit BPK dari neraca aset Pemprov Lampung, sehingga proses ini merupakan regulasi aset bahwa itu sebagian yang dimiliki Pemprov Lampung.

“Artinya kelanjutan aset Way Dadi masih dalam proses penilaian dan sosialisasi agar masalah penataan aset dapat diselesaikan secara bijak,” ungkapnya. (Ayu/Sandi)

Dikelola Dispora Lampung, Lahan Parkir PKOR Way Halim

Pengelolaan lahan perparkiran di wilayah Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Way Halim, Bandar Lampung, resmi dikelola Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) Provinsi Lampung.

Hal itu diungkapkan Asisten Administrasi Umum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Minhairin.

“Sudah beberapa bulan lalu kita serahkan pengelolaannya dan harapannya mereka bisa menunjang pendapatan asli daerah (PAD). Kalau terkait adanya pungli, itu dengan Satpol PP dan memang lahan PKOR itu yang punya kewenangan Dispora,” kata dia, di komplek perkantoran Gubernur Lampung.

Senada, Sekretaris Dispora Provinsi Lampung, Meladi, mengatakan pengelolaan parkir di wilayah PKOR Way Halim akan digunakan untuk menunjang PAD.

“Akan kami kelola lahan parkir tersebut untuk memberikan pendapatan yang terbaik sesuai aturannya. Selain itu memberikan pengelolaan parkir yang tertib dan aman,” kata dia.

Menurutnya, untuk saat ini memang tata kelolanya belum tuntas dan sedang dibahas. Tetapi ke depannya pengelolaan parkir ini akan diuji coba terlebih dahulu.

“Saat ini ada sekitar 41 item yang dikelola Dispora di area PKOR Way Halim, termasuk dengan lahan parkir,” ujarnya.

Terkait adanya parkir liar ataupun premanisme di wilayah PKOR Way Halim, menurut dia masih dalam pembahasan.

“Ini sedang dirapatkan. Harapannya bisa untuk mencari solusi, sehingga bisa mendapatkan tata kelola yang baik dan mendapatkan PAD yang sesuai dengan SOP,” ungkap Meladi.

Ini Alasan Sekdaprov Lampung soal Penundaan Mendadak Pelantikan Pejabat

BANDAR LAMPUNG – Soal rencana pelantikan 226 pejabat eselon IV di lingkungan Pemprov Lampung yang mendadak ditunda, Jumat (29/1/2021), ditanggapi Sekdaprov Lampung, Fahrizal Darminto.

Menurutnya, pelantikan itu ditunda karena banyak yang tidak bisa hadir sebab masih pandemi Covid-19.

“Maka dari itu kita tunda dulu,” ujar Fahrizal, Senin (1/2/2021).

Terkait kapan waktu pelaksanaan pelantikan eselon IV, sekdaprov mengatakan akan segera diatur kembali.

“Secepatnya akan kita lakukan pelantikan dalam minggu-minggu ini,” kata Fahrizal.

Sebelumnya, pada pejabat eselon IV yang telah mendapatkan undangan, telah hadir di empat tempat, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), BPSDM, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung pukul 15.00 WIB sesuai agenda. Namun tiba-tiba ditunda.

Terkait penundaan hanya disampaikan secara lisan oleh panitia BKD Lampung di empat tempat tersebut. Alasannya penundaan belum diketahui semua pejabat eselon IV.

“Ya, pelantikan tiba-tiba ditunda di empat tempat tersebut. Saat ini kami belum tau jelas alasan penundaan. Informasinya sampai waktu ditentukan, ” kata salah satu pejabat eselon IV yang menghadiri pelantikan di BKD Lampung.

Hal senada dibenarkan juga pejabat eselon IV yang ada di BPSDM.

“Ya, terjadi penundaan. Tapi kami belum jelas kenapa ditunda,” ujarnya.

Sementara, Plt. Badan Kepegawaian Daerah BKD Lampung, Yurnalis saat dihubungi via telepon namun tidak dijawab. (Sandi/Ayu)

Rencana Pelantikan Pejabat Eselon IV Pemprov Lampung Kacau, Ditunda Sampai Batas Waktu Tidak Ditentukan

BANDAR LAMPUNG – Rencana pelantikan 226 pejabat eselon IV di lingkungan Pemprov Lampung berlangsung kacau.

Para pejabat eselon IV yang telah hadir di pelantikan di empat tempat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), BPSDM, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Jumat (29/1/2021) pukul 15.00 WIB, tiba-tiba ditunda.

Terkait penundaan hanya disampaikan secara lisan oleh panitia BKD Lampung di empat tempat tersebut. Alasannya penundaan belum diketahui semua pejabat eselon IV.

“Ya, pelantikan tiba-tiba ditunda di empat tempat tersebut. Saat ini kami belum tau jelas alasan penundaan. Informasinya sampai waktu ditentukan, ” kata salah satu pejabat eselon IV yang menghadiri pelantikan di BKD Lampung.

Senada dikatakan pejabat eselon IV yang ada di BPSDM.

“Ya, terjadi penundaan. Tapi kami belum tahu jelas alasan ditunda, ” ujarnya.

Sementara, Plt. Badan Kepegawaian Daerah BKD Lampung, Yurnalis saat dihubungi Headlinelampung via telepon, tidak dijawab. (Sandi)

Pelantikan Pejabat Pemprov Lampung Mendadak Ditunda, DPRD: Sejarah, Baru Pertama Kali Terjadi!

BANDARLAMPUNG – Komisi I DPRD Lampung sangat menyesalkan terjadinya penundaan pelantikan pejabat eselon IV di lingkungan Pemprov Lampung.

Hal ini baru pertama kali terjadi, disaat pejabat sudah siap serta berkumpul untuk mengikuti pelantikan, namun tiba-tiba ditunda.

“Ini saya bertanya-tanya ada apa dan alasannya kenapa,” ujar Anggota Komisi I DPRD Lampung, Watoni Nurdin, kepada Headlinelampung, Minggu (31/1/2021).

Dia mengatakan biasanya dalam mutasi atau rolling jabatan, pastinya sudah ada sistem dan aturan.

“Kalau sudah ada sistem atau aturan pastinya tidak akan terjadi kekisruhan seperti ini,” jelas Watoni.

Apalagi kita tahu ada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sesuai tugas dan fungsinya.

“Apakah disitu Baperjakat difungsikan atau tidak. Kalau seandainya Baperjakat tidak difungsikan, untuk apa ada Baperjakat,” tukas Watoni.

Untuk itu, sesuai kebutuhan dalam proses mutasi atau rolling kalau sudah ada pelantikan maka sistem dan aturan harus dijalankan.

“Baperjakat juga bertugas sesuai mekanisme. Tidak boleh ada penundaan,” kata Watoni.

Baperjakat sudah melakukan penunjukkan pejabat eselon IV yang akan dilantik sesuai sistem dan aturan.

“Saya benar-benar menyayangkan terjadinya hal ini. Komisi I berharap ke depannya jangan terjadi lagi. Ini sejarah. Baru pertama kalinya terjadi penundaan pelantikan. Apalagi tidak ada alasan kenapa pelantikan di tunda,” jelas Watoni.

Oleh sebab itu, dengan adanya penundaan ini pasti banyak masyarakat bertanya-tanya, ada apa? Masyarakar berfikirnya macam-macam.

Padahal belum tentu, mungkin ada kekeliruan atau ketelatan pengisian jabatan.

“Tetapi hal ini jangan dijadikan alasan. Harusnya Pemprov Lampung berfikir positif, bisa dilakukan pelantikan susulan. Kenapa harus ditunda-tunda,” sergah Watoni.

Komisi I DPRD Lampung sebagai mitra kerja BKD Lampung sangat menyesalkan terjadinya hal ini.

“Mungkin nanti pada rapat pendengaran pendapat di triwulan pertama, akan menjadi koreksi kita terhadap BKD Lampung. Kenapa ini harus terjadi,” ujar Watoni.

Jika ternyata penundaan pelantikan pejabat ini tidak ada subtansi sesuai sistem dan aturan, komisi I akan menegur dengan tegas.

“Namun jika ada subtansi komersial, Komisi I memberikan toleransi mencari jalan keluar. Tetapi kembali lagi, jangan ada penundaan. Bisa dilakukan pelantikan susulan,” imbau Watoni.

Sebelumnya, seluruh pejabat eselon IV merasa kecewa atas penundaan pelantikan tersebut.

Mereka sudah melakukan persiapan dan hadir di acara pelantikan. Namun tiba-tiba ditunda, tanpa ada alasan apapun.

Rencana pelantikan 226 pejabat eselon IV di lingkungan Pemprov Lampung berlangsung kacau.

Para pejabat eselon IV yang telah hadir di pelantikan di empat tempat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), BPSDM, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Jumat (29/1/2021) pukul 15.00 WIB, tiba-tiba ditunda.

Terkait penundaan hanya disampaikan secara lisan oleh panitia BKD Lampung di empat tempat tersebut. Alasannya penundaan belum diketahui semua pejabat eselon IV.

“Ya, pelantikan tiba-tiba ditunda di empat tempat tersebut. Saat ini kami belum tau jelas alasan penundaan. Informasinya sampai waktu ditentukan, ” kata salah satu pejabat eselon IV yang menghadiri pelantikan di BKD Lampung.

Senada dikatakan pejabat eselon IV yang ada di BPSDM.

“Ya, terjadi penundaan. Tapi kami belum tahu jelas alasan ditunda, ” ujarnya.

Sementara, Plt. Badan Kepegawaian Daerah BKD Lampung, Yurnalis saat dihubungi Headlinelampung via telepon, tidak dijawab. (Ayu/Sandi)

Ditunda Sampai Batas Waktu Tidak Ditentukan, Rencana Pelantikan Pejabat Eselon IV Pemprov Lampung Kacau

Rencana pelantikan 226 pejabat eselon IV di lingkungan Pemprov Lampung berlangsung kacau.

Para pejabat eselon IV yang telah hadir di pelantikan di empat tempat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), BPSDM, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung tiba-tiba ditunda.

Terkait penundaan hanya disampaikan secara lisan oleh panitia BKD Lampung di empat tempat tersebut. Alasannya penundaan belum diketahui semua pejabat eselon IV.

“Ya, pelantikan tiba-tiba ditunda di empat tempat tersebut. Saat ini kami belum tau jelas alasan penundaan. Informasinya sampai waktu ditentukan, ” kata salah satu pejabat eselon IV yang menghadiri pelantikan di BKD Lampung.

Senada dikatakan pejabat eselon IV yang ada di BPSDM.

“Ya, terjadi penundaan. Tapi kami belum tahu jelas alasan ditunda, ” ujarnya.

Sementara, Plt. Badan Kepegawaian Daerah BKD Lampung, Yurnalis saat dihubungi Headlinelampung via telepon, tidak dijawab. 

Wagub Lampung Minta Cari Solusi Atasi Keluhan Pupuk di Kalangan Petani

BANDAR LAMPUNG – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) minta jajarannya mengecek keluhan pupuk di kalangan petani agar ketersediaan pupuk bersubsidi dan non subsidi di Provinsi Lampung dapat aman terkendali dan tidak terjadi kelangkaan pupuk.

Hal tersebut disampaikan Wagub Nunik dalam rapat koordinasi terkait penyaluran pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung Tahun 2021, yang dilaksanakan melalui Aplikasi Zoom meeting, Bandarlampung, Selasa (26/1/2021).

“Semoga tidak terjadi kelangkaan pupuk, dan ketika terjadi persoalan administrasi maka dapat cepat terselesaikan,” ujar Wagub Nunik saat melakukan zoom metteng

Wagub Nunik menjelaskan bahwa sesuai yang disampaikan pihak PT. Pusri dan PT. Petrokimia, ketersediaan pupuk di Lampung untuk bulan Januari dan Februari dalam keadaan aman.

“Ketersediaan pupuk dari PT. Pusri dan PT. Petrokimia dalam keadaan aman. Namun kalau di lapangan masih ada keluhan terkait kelangkaan pupuk di lapangan, maka harus di cek kebenarannya agar dapat diketahui permasalahannya,” jelas Wagub Nunik.

Kemudian, lanjutnya, ia juga minta agar jajarannya menindaklanjuti laporan dari masyarakat.
“Kewajiban kita menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Harus segera di cek, dan mencari solusi untuk membantu rakyat kita,” katanya

Sementara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Kusnardi menjelaskan bahwa pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani.

Yaitu petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan/atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam; dan/atau; Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada PATB; Pembudidaya ikan dengan luasan usaha budidaya paling luas 1 (satu) hektar setiap musim tanam. Kemudian Petani yang menyusun e-RDKK dan terdaftar di Simluhtan

Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2021, ujar Kusnardi, dilakukan dengan cara penebusan pupuk melalui sistem KPB. Kemudian, Penebusan dapat dilakukan oleh Petani yang belum masuk anggota KPB dengan syarat menunjukkan identitas (kartu tanda penduduk) dan mengisi form penebusan Pupuk Bersubsidi

Sementara itu, Dicky, perwakilan PT. Petrokimia menyampaikan bahwa stok ketersediaan pupuk saat ini hingga bulan Februari ke depan dalam keadaan aman.

“Ketersediaan pupuk di gudang Petrokimia sebanyak 493 ton ZA, 11.493 ton SP-36, 4.640 ton Organik serta 6.771 ton Pupuk NPK Karung dan 22.000 ton NPK curah, cukup untuk memenuhi ketersediaan stok pupuk dibulan Januari-Februari,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Perwakilan PT. PUSRI melaporkan bahwa ketersediaan pupuk di gudang Lini III sebanyak 35.522 ton subsidi dan 1.730 ton pupuk non subsidi. (*)