Anggota DPRD Lampung Lesty Ingatkan Penyelenggara Pemilu Koordinasi dengan Gugus Tugas

Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan, Lesty Putri Utami mengingatkan kepada penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) kepala daerah (KPU dan Bawaslu) karena memasuki second wave (gelombang kedua) penyebaran Covid-19 agar berkoordinasi dengan gugus tugas di masing-masing Kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak.

Menurut anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung itu, ada penambahan zona dibeberapa Kabupaten/kota di Provinsi Lampung berkaitan dengan akan berlangsungnya pilkada di delapan kabupaten/kota. Yang tadinya hanya 3 zona oranye, kemudian meningkat menjadi 8 zona oranye.

“Karena ada peningkatan zona kuning ke zona oranye, yang sebelumnya hanya 3 menjadi 8 zona oranye. Maka penyelenggara Pilkada harus ada koordinasi yang jelas kepada Ketua gugus di setiap kabupaten/kota,” kata politisi PDIP ini, saat diwawancarai usai menggelar hearing dengan Dinkes dan RSUDAM Lampung, Rabu (23/9/2020) kemarin.

Lesty juga mengatakan para petugas tidak saling lempar tanggungjawab terkait hal yang dapat merugikan masyarakat karena saat ini masih dalam pandemi corona. “Saya minta harus ada koordinasi utama dari Provinsi ke kabupaten/kota, Seperti kesiapan rumah sakit, jadi benar-benar tidak ada saling lempar pekerjaan dan tugas lagi, ini memang tugas bersama,” pinta Lesty.

Menurut Lesty, bahwa Peraturan Gubernur Lampung (Pergub) nomor 45 tahun 2020 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru (new normal) menuju masyarakat produkif dan aman itu harus disosialisasikan secara terus menerus. “Intinya sosialisasi masalah undang-undang pergub juga penting dan penegakan hukum serta sangsi nya juga harus jelas,” kata Lesty. (*)

DPRD Lampung Paripurna Penyampaian KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2020

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna penyampaian rancangan Kebijakan Umum Perubahan (KUPA) dan prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD Provinsi Lampung tahun 2020, Rabu (16/9/2020).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay, dihadiri Wakil Ketua DPRD Ririn Kuswantari, Wakil Ketua DPRD Raden Ismail dan Wakil ketua Fauzan Sibron.

Rapat paripurna tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim mewakil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Dalam rapat paripurna, juga dilaporkan Sekretaris Dewan (Sekwan), Tina Malinda terkait surat surat masuk jelang persiapan Pilkada serentak.

Wakil gubernur Lampung, Chusbunia Chalim dalam sambutannya mengatakan, bahwa APBD 2020 Provinsi Lampung tahun 2020 yang ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 18 tahun 2019, didahului dengan adanya nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD provinsi Lampung dengan nomor 160/2267/III.01/11/2019 dan nomor 903/3438/VI.01/2019 tertanggal 15 November 2019 tentang KUA dan PPAS APBD 2020, ujarnya.

Kemudian, Wagub Nunik sapaan akrab Chusnia Chalim menyampaikan terkait perkembangan makro ekonomi. Diketahui, Rapat Paripurna DPRD Lampung mengacu kepada protokol kesehatan. (*)

Pansus DPRD Lampung Setuju Revisi Perda RZWP3K

Pansus revisi Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) setuju dengan masukan dari para aktivis lingkungan dan masyarakat soal revisi perda nomor 1 tahun 2018 tentang RZWP3K.

Perda RZWP3K merupakan satu dari 12 Raperda yang menjadi usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung untuk dibahas dalam pembicaraan tingkat lanjut.

Ketua Pansus, Ikhwan Fadil Ibrahim pasca pembahasan dengan KSOP, TNI AL serta pihak pengusaha Tegal Mas dan pihak lainnya di ruang rapat komisi besar DPRD Lampung menyebutkan pihaknya setuju dengan masukan dari masyarakat dan pegiat lingkungan hidup dan laut, bahwa akan merevisi perda tersebut. Karena menurutnya perda itu memang akan direvisi agar kedepan bisa dipakai hingga 30 tahun kedepan.

“Jadi perda ini bisa dipakai hingga 30 tahun kedepan. Bukan hanya 2 atau 3 tahun kemudian direvisi. Jadi kita dengar dan kita terima masukan-masukan tersebut,” kata Daying Fadil Ibrahim sapaan akrabnya, Jumat (11/9/2020) sore.

Menurut Fadil, pihaknya juga setuju dengan revisi perda tersebut untuk mengejawantahkan bahwa adanya revisi perda tersebut sarat dengan kepentingan para pengusaha. “Jadi kita ingin membuktikan bahwa revisi perda itu bukan karena kepentingan pengusaha dan lainnya. Tapi karena melihat perda itu harus adanya revisi sesuai dengan kondisi di lapangan dan masukan semua unsur,” kata Fadil.

Soal zona keamanan juga sudah diketahui bahwa kawasan yang dilakukan pengembangan oleh pihak Tegal Mas sebagian tidak pada zona keamanan latihan TNI.

Rencananya, Senin (14/9/2020) pansus DPRD Lampung akan memanggil juga dari Walhi, Watala dan pegiat lingkungan dan laut lainnya. “Senin kita lanjut lagi rapat pansus dengan pegiat lingkungan hidup Walhi dan lainnya,” tambah Juru bicara Pansus Joko Santoso. (*)

Gelar Reses, Budiman Serap Kelurah Warga Soal Banjir

BANDAR LAMPUNG, – Gelar Reses di Kecamatan Sukarame, Anggota DPRD Bandar Lampung Budiman AS serap sejumlah aspirasi masyarakat, seperti banjir dan minimnya sumber air bersih.

Menurutnya, tidak sedikit masyarakat di wilayah itu mengeluh sering terjadi banjir saat hujan mengguyur.

“Alhamdulillah, ya hari ini saya menggelar reses dan banyak yang diadukan masyarakat salah satunya soal minimnya sumber air bersih dan banjir,” kata dia, Minggu (6/9).

Dia menjelaskan, pemicu terjadinya banjir diwilayah sekitar lantaran sistem drainass dinilai kurang maksimal.

Sehingga, air luapan drainase membuat jalan diwilayah sekitar rusak akibat sering tergenang.

“Karena sering diterjang air, jadinya jalan disekitar rusak,” ungkapnya.

Kendati begitu, dia mengaku bakal memperjuangkan keluhan masyarakat dengan cara melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Agar, hal tersebut dapat ditangani secara serius.

“Ya, nanti akan kita tangani, dengan cara melakukan koordinasi dengan instansi terkait, jika itu tanggung jawab Kota, akan kita koordinasikan dengan teman-teman di Fraksi Demokrat DPRD Bandarlampung,” pungkasnya. (Red)

Aprilliati Serap Keluhan Tukang Buah

BANDARLAMPUNG, – Jika kedepan tidak ditangani secara serius, daya jual buah prodak lokal dinilai bakal tergerus.

Pun, isu tersebut menjadi topik hangat pembahasan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Apriliati, saat menggelar resses di Kecamatan Tanjungkarang Timur, Selasa (1/9).

Agung, penjual buah di Pasar Tugu, menyebut keberadaan buah impor dinilai menggerogoti nilai jual buah prodal lokal.

“Ya, bu, buah dari luar negri itu bisa menyaingi nilai jual buah lokal,” kata dia.

Alasanya, buah non lokal mematok harga lebih rendah ketimbang prodak lokal, pun dalam segi tampilan lebih memikat dengan warna segar.

“Harganya sangat menurunkan harga pasaran bu, dan juga dari tampilan sangat memikat, karena warnanya yang cerah,” ungkpanya.

Kendati begitu, dia berharap agar Pemerintah Provinsi lampung dapat membatasi penjualan buah non lokal di Sai Bumi Ruwa Jurai.

Sementara, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Apriliati, menyebut agar masyarakat dapat lebih berhati-hati jika mengkonsimsi buah prodal non lokal.

Alasanya, politisi PPDI-P ini mencurigai buah non lokal menggunakan cara curang untuk menjaga kesejaran buah, dengan memberikan bahan kimia.

“Hati-hati, karena untuk membawa buah dsri liar negri ke Indonesia, tentunya menggunakan waktu yang tidak singkat, ko bisa sampai disini kondisi buah tetap segar,” ungkapnya.

Meski negitu, dia mengaku bakal membawa keluhan tersebut ke instansi terkait, melalui fraksi agar hal tersebut dapat ditangani. (Red)

Aprilliati Serap Aspirasi Warga Lewat Reses

BANDARLAMPUNG, – Anggota DPRD Lampung Aprilliati kembali melangsungkan giat reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat Bandarlampung, Kamis (3/9).

Kali ini, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung tersebut turun ke Waykandis, Kecamatan Tanjung Senang bertemu konstituen sekaligus membagikan sembako kepada masyarakat dan pemberian santunan kepada anak yatim piatu.

Dalam keterangannya, Anggota DPRD Lampung dua periode ini mengatakan bahwa santunan dan pemberian tersebut sudah selayaknya dilakukan wakil rakyat untuk masyarakat, terlebih saat masa pandemi Covid 19 seperti saat ini.

“Maka kita selalu mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus mematuhi anjuran dan protokol kesehatan dari pemerintah guna meminimalisir penyebaran Covid 19,” ujarnya. (Red)

Sekretaris Komisi V DPRD Lampung Minta Pilkada Perhatikan Protokol Kesehatan

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mendukung pelaksanaan pilkada yang telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum (KPU) RI pada 9 Desember 2020 mendatang dengan menerapkan protokol kesehatan, Kamis (1/9/2020).

Politisi Fraksi Gerindra tersebut, menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada bisa berjalan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dengan tetap selalu mengunakan peralatan yang lengkap seperti masker, sarung tangan, face shield dan alat kesehatan lainnya termasuk bagi panitia penyelenggara, ujarnya.

“Kepada masyarakat dan Pasangan Calon Kepala daerah (Paslonkada) agar tetap mengikuti protokol kesehatan, dan KPU sendiri harus memiliki usaha keras agar tetap selalu menerapkan protokol kesehatan seperti menyediakan sarana kesehatan yang sesuai aturan Protokol kesehatan,” ujarnya.

Selain itu, kata dia dibutuhkan juga peranan penting serta tim gugus tugas Provinsi Lampung dalam penerapan protokol kesehatan di lapangan yang terkontak langsung dengan masyarakat, saat pelaksanaan berlangsung.

“Kita harus tetap mengikuti himbauan protokol kesehatan agar kita sama-sama sadar agar terhindar dari terpaparnya Covid-19, karena dari 13 Kabupaten/Kota tidak semua zone orange ada zona hijau dan kuning, akan tetapi tetap wajib mematuhi protokol kesehatan,” tandasnya. (*)

Komisi I DPRD Lampung : Raperda Pengakuan Hukum Adat Bermanfaat Bagi Masyakat Lampung

Komisi I DPRD Lampung menggelar diskusi tentang Penyusunan Raperda Pengakuan dan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Provinsi Lampung bersama Pusat Studi Konsitusi dan Perundangan Universitas Bandar Lampung (UBL) di  ruang rapat Komisi I DPRD Lampung, Senin (6/8/2020).

Hadir pada acara diskusi tersebut Ketua Komisi I DPRD Lampung Yozi Rizal, Wakil Ketua Mardani Umar, dan para anggota Komisi I DPRD Lampung:  Watoni Nurdin, Daslian Pone, Supriyadi Hamzah, Nuril Anwar, Azuansyah, Ismail Jafar, dan Ferluska Ramadhita Johan.

Sedangkan dari UBL diwakili oleh Wakil Rektor III UBL Bambang Hartono dan Anggalana .

Dalam diskusi tersebut dipaparkan berbagai hal, mulai dari adanya 64 marga di Lampung, namun baru ada 16 marga yang sudah di-SK kan di biro hukumPemprov Lampung.(Selain itu dibahas juga tentang hal ulayat yang belum ada perlindungan hukumnya.

“Sebelumnya sudah ada Perda Nomor 5/2013 tentang perlindungan masyarakat hukum adat Lampung. Namun berdasarkan kajian kami Perda tersebut dilapangan sangat lemah karena belum ada Pergubnya,” kata Anggalana.

Menurut Anggalana,harus ada dasar hukum terkait perlindungan hukum terhadap hak ulayat di masyarakat adat Lampung.

Sementara itu, Watoni Nurdin mengatakan ada empat unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Raperda ini adalah pranata adat dan pengakuannya , kelembagaan adat dan wilayah adat.

“Pertemuan ini untuk menyamakan sudut pandang soal penyusunan Raperda yang nantinya akan menjadi Perda.Jangan sampai Perda ini nanti lahir tanpa kekuatan,” katanya.

Sedangkan Mardani Umar berharap Perda ini nantinya akan betul- betul bermanfaat bagi masyakat Lampung.

Kostiana Gelar Sosperda Nomor 1 Tahun 2016

Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi PDI Perjuangan Kostiana SE.MH melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman rembug desa dan kelurahan dalam pencegahan konflik di Provinsi Lampung.

Kegiatan Sosper dilakukan di kelurahan pesawahan kecamatan Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung pada sabtu (8/8).

Kostiana berharap para audiens yang berjumlah 75 orang ini bisa menyebarluaskan Perda nomor 1 tahun 2016.

“Kami berharap Perda ini dapat disebarluaskan ke kampung lain atau ke masyarakat lainya, tentunya juga dengan adanya Perda ini apapun konflik yang ada dimasyarakat atau kampung bisa di atasi dengan adanya pedoman rembug kampung ini, “ ujar kostiana pada sambutannya.

Pada sosialisasi hadir lurah beserta perangkat kelurahan, tokoh adat tokoh agama tokoh pemuda Tokoh masyaratkat. dan Polmas kelurahan pesawahan.