Ketua DPRD Lampung Akui Telah Terima 7 Nama Calon Anggota KPID

Tujuh nama calon komisioner KPID telah diterima oleh ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay. Ketujuh nama ini merupakan hasil seleksi  Komisi 1 DPRD Lampung beberapa waktu lalu.

Menurut Mingrum, dirinya bersama unsur pimpinan akan melakukan pendalaman terhadap tujuh nama tersebut sebelum dilanjutkan ke Gubernur Lampung untuk di SK-kan.

“ada beberapa masukan dari masyarakat yang masuk ke unsur pimpinan DPRD terkait proses seleksi. Masukan ini menjadi referensi bagi pimpinan agar tidak salah dalam mengambil keputusan ” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan ” unsur pimpinan bukan hanya melihat mekanisme dan system dalam seleksi tapi juga menjaga integritas dan independensi calon komisioner KPID Lampung,” tambahnya.

Saat ditanya, kapan pembahasan di tingkat pimpinan, ia mengatakan dalam waktu dekat dilaksanakan melihat jadwal dari masing – masing wakil ketua.

Ini Kata Lesty Putri Utami Soal Perda Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Lampung makin serius merealisasikan rancangan peraturan daerah usulan dari DPRD Lampung tahun ajaran 2020.

Hal ini terlihat dari rapat dengar pendapat Bapemperda dengan Pertuni dan dinas sosial Provinsi Lampung dalam membahas Raperda tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak–Hak Penyandang Disabilitas di Ruang Bapemperda DPRD Provinsi Lampung, Senin (31/8).

Dalam kesempatannya, Anggota Komisi V DPRD Lampung Lesty Putri Utami mengatakan bahwa raperda ini merupakan salah satu raperda usulan DPRD Provinsi Lampung dan memang sangat diperlukan karena keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum.

“Kalau ditanya sudah sejauh mana, beberapa bulan lalu baru disahkan untuk judul sekarang lagi pembahasan. Masalahnya di dalamnya nomenklatur pasal-pasal klausul yang sudah mengatur tentang itu apa saja yang dibutuhkan terus namanya kewajiban-kewajiban apa seperti apa, nah makanya hari ini kita undang teman-teman dari Pertuni ini khususnya. Intinya kita ingin mendengarkan keluh kesah mereka di lapangan dan mereka juga yang nanti kedepannya memanfaatkan hasil ini sendiri. Jadi memang kita hari ini benar-benar memfasilitasi dan mendengarkan masukan-masukan yang memang sebenarnya sudah manfaat sekali dari mereka,” jelasnya.

Menurut Srikandi PDIP Lampung ini, saat ini kendala yang dihadapi adalah masalah aplikasi berbasis teknologi, akomodasi dan transportasi. Hal itu sangat diperlukan dan diupdate di usulan Perda tahun ini.

“Bagaimana kita juga bisa menjadi seperti negara-negara yang sudah memiliki basis tentang teknologi dan aplikasi yang kemanfaatannya bisa dirasakan oleh teman-teman difabel,” pungkasnya.  

Pasien Covid-19 Terus Bertambah, Ini Kata IMS

Jumlah pasien positif covid19 di Lampung kian hari terus bertambah. Saat ini tercatat total 389 pasien positif, 324 sembuh, dan 14 orang meninggal. Walaupun angka ini terbilang kecil jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, namun hal ini menimbulkan kekhawatiran di berbagai kalangan.

Pasalnya Lampung merupakan salah satu wilayah yang mengikuti pilkada serentak dengan jumlah pilkada di 8 kab/kota dan dinyatakan terbanyak di daerahnya.

Anggota DPRD Provinsi Lampung, I Made Suarjaya, menyatakan bahwa dirinya masih ragu dengan jumlah data pasien positif covid yang berada di Lampung. Hal itu disebabkan, karena menurutnya Lampung sebagai pintu masuk zona lalu lintas sumatera memiliki resiko yang cukup tinggi dibanding provinsi tetangganya.

“Kalau kita lihat sumsel sudah 4.400-an dan Banten hampir 3.000-an. Bagi saya kurang masuk akal jika data covid di Lampung hanya tercatat 300-an. Saya kira pemeriksaan rapid test kurang masif dilakukan, mengingat Lampung ini banyak wilayah desa. Jadi menurut saya angka aktualnya jauh lebih besar, namun tidak terdeteksi. Nah ini yang bahaya.” Ujar anggota Fraksi Partai Gerindra yang akrab disapa Dewan Cah Angon ini kepada awak media, Senin (31/8)

Cah Angon mengatakan bahwa saat ini masyarakat seolah tidak mengindahkan lagi kondisi pandemi covid 19 yang terjadi, menurutnya semua sektor berjalan seolah keadaan normal, sehingga ini seperti bom waktu yang sangat berbahaya.

“Masih segar di ingatan kita bagaimana banyaknya petugas PPS KPU yang meninggal secara masif ketika pilpres kemarin. Nah, saat ini pandemi semakin parah, namun saya melihat anime masyarakat seolah semua sudah normal. Ini bom waktu, jangan sampai jatuh korban yang besar setelah pilkada karena TPS jadi cluster covid baru.” Imbuhnya dengan tegas.

Dirinya mengkhawatirkan bagaimana keselamatan masyarakat Lampung dengan sistem pemungutan suara di masa pandemi ini yang menurutnya sangat kurang sosialisasi dari KPU.

“Saya lihat KPU ini seolah tidak peduli, tidak ada sosialisasi yang berarti sampai saat ini. Disatu sisi kita berjuang agar angka golput kecil, disisi lain masyarakat khawatir tertular di TPS. Saya harap 3 bulan kedepan, KPU bisa lebih masif melalukan sosialisasi.” Jelasnya.

Ditanya terkait pandangan mengenai masih kurangnya rapid test yang dilakukan bagi masyarakat Lampung. Cah Angon mengatakan bahwa pemerintah masih menggangap seolah masyarakat Lampung hanya yang berada di kota saja.

“Saya ingatkan pemerintah bahwa masyarakat Lampung bukan hanya yang ada di Kota saja. 70% lebih masyarakat kita berada di desa terpencil. Saya sarankan agar pemerintah bisa melakukan sistem penerapan rapid test sampai kepelosok, bekerjasama dengan puskesmas, agar kita dapat data real. Sorry, bagi saya data sekarang tidak masuk akal. 

Dewi Nadi Dukung Percepatan Infrastruktur di Lamteng

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Ni Ketut Dewi Nadi mengapresiasi percepatan pembangunan infrastruktur Lampung khususnya di Lampung Tengah.

Hal itu dikatakannya menyikapi hasil koordinasi antara Gubernur Lampung dengan Mentri PUPR terkait upaya percepatan pembangunan dalam rangka mendukung penguatan konektivitas jalan provinsi yang akan ditangani oleh Kementrian PUPR.

“Kita sangat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung, khususnya di Lampung Tengah.  Karena juta ketahui prioritas jalan rusak di Lampung Tengah meliputi Jalan Gunung Sugih-kotagajah-Simpang Randu-Seputih Surabaya-Sadewa yang keseluruhan mencapai 55 Km,” jelasnya.

Diketahui sebelumnya, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengunjungi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basoeki Hadimoeljono di ruang Kerja Kementerian PUPR di Jakarta, Senin, 24 Agustus 2020.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan yang mendampingi Gubernur Arinal Djunaidi menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas berbagai hal mengenai percepatan pembangunan di Lampung, salah satunya pembangunan di sektor transportasi.

“Koordinasi Pak Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dengan Pak Mentri PUPR Basoeki Hadimoeljono terkait upaya percepatan pembangunan sektor transportasi di Provinsi Lampung,” katanya.

Kemudian Mulyadi menceritakan koordinasi tersebut dilakukan untuk mendukung penguatan konektivitas jalan Provinsi. Ia mengatakan ada 8 ruas jalan yang rencananya akan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Delapan ruas jalan tersebut, yakni Simpang Tulung Randu-Tajab-Negara Ratu-Kota Bumi, Bandar Lampung-Lempasing-Padang Cermin-Teluk Kiluan, Gunung Sugih-Kota Gajah-Sadewa, Ryacudu, Sidomulyo-Belimbing Sari, Liwa-Batas Sumsel, Kalirejo-Pringsewu-Aji Kagungan, dan Bandar Jaya -Mandala.

Budhi Condrowati Santuni Ponpes di Tubaba

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Budhi Condrowati menyambangi Pondok Pesantren Darusalam dalam rangka memberi santunan kepada santri dan penghuni Ponpes yang berada di kecamatan Tuba Tengah, Tulangbawang Barat tersebut (29/8).

Dalam kunjungan tersebut, Srikandi PDIP Lampung yang didampingi Ketua DPRD Tubaba Ponco Nugroho dan kepala tiyuh Kusno, diterima langsung Pimpinan Ponpes Darusalam Kyai Imam Hanafi.

“Hari ini kita silaturahmi dengan penghuni Ponpes Darusalam dan diterima langsung oleh pimpinan Ponpes tersebut. Kita memberikan sedikit santunan untuk para santri dan penghuni pondok,” ujar Budhi Condrowati.

Kunjungan tersebut juga, menurutnya merupakan bagian dari reses atau menyerap aspirasi masyarakat, tak terkecuali penghuni Ponpes. 

Hari Lahir PKB ke-22 Jadi Momentum Kader Tampil Solid Dan Loyal

Bandarlampung-
Bertepatan pada Kamis tanggal 23 Juli 2020, para kader dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan melangsungkan hari lahir (Harlah) ke 22. Secercah harapan dan doa turut mewarnai hari jadi partai dari masyarakat nahdliyin tersebut. Salah satunya datang dari sang kader PKB Lampung Sony Setiawan yang juga legislator muda dari Lampung.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung tersebut menilai, hari jadi PKB yang ke 22 harus menjadi momentum agar para kader di daerah maupun di pusat kedepannya semakin solid dan loyal terhadap Partai. Ini dilakukan demi kemajuan PKB khususnya PKB Lampung.

“Mari kita jadikan harlah PKB yang ke 22 sebagai momentum untuk para kader agar semakin solid. Ini demi kemajuan dan membesarkan Partai yang kita cintai ini,” ucapnya, Rabu (22/07/2020).

Di Harlah yang ke 22 ini, kata Sony, PKB memiliki cita-cita yang sejalan dengan Pancasila yang notabenenya adalah sebagai dasar Negara saat ini. Salah satunya, seperti bunyi sila ke 5 yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

“Baru-baru ini kan Fraksi PKB Lampung telah menyoroti beberapa daerah pelosok di Provinsi Lampung yang belum teraliri listrik, dan kami mendesak agar daerah tersebut segera tersentuh listrik. Ini sebagai salah satu contoh sederhananya, karena sesuai sila ke 5 bahwa Keadilan Sosial itu Bagi Seluruh Rakyat Indonesia tanpa terkecuali,” tegasnya.

Lanjut Soni, selain masalah listrik. Saat ini juga PKB Lampung konsen pada sektor pendidikan, infrastruktur dan kesehatan. Mengingat sektor-sektor tersebut langsung menyentuh masyarakat.

“Kita sebagai legislator dari PKB konsen akan sektor tersebut. Mengingat infrastruktur, pendidikan dan kesehatan adalah sektor yang langsung menyentuh masyarakat. Kita dorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung agar fokus pada hal-hal yang langsung menyentuh masyarakat,” pungkas anggota Dewan dari Dapil Way Kanan – Lampung Utara tersebut.

Ini Daftar Ponpes Yang Bakal Meriahkan Harlah PKB ke-22

Bandarlampung-
Sebagai partainya para santri, para kader dari partai Nahdliyin akan mengadakan kegiatan hotmil Qur’an serentak di 22 Pondok Pesantren. Itu sebagai bagian dari serangkaian kegiatan acara memperingati hari lahir (Harlah) PKB yang ke 22. Hal tersebut diutarakan oleh kader militan PKB Lampung Soni Setiawan, Rabu (22/07/2020).

“Insya Allah dalam memperingati Harlah PKB ke 22 akan dimulai dengan kegiatan Hotmail Qur’an bersama para Ulama, Kyai, Santri secara serentak di 22 Pondok Pesantren (Ponpes) yang tersebar diberbagai daerah di Provinsi Lampung,” ujarnya.

Berikut daftar 22 Ponpes yang turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut,
Ponpes Darul A’mal Metro, Darul Muawanah Gunung Terang Tubaba, Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Al-fattah Waykanan, Yayasan Pondok Pesantren Madarizul Ulum, Pringsewu, Yayasan Pendidikan Al Azhari, Lampung Tengah, PP Tribakti Al Ikhlas Lampung Tengah, PP Darul Ishlah Tulang bawang, PP Nurul Falah Pesawaran, Ponpes Minhajut Thulab, Labuan Ratu Lampung Timur, Ponpes Hidayatul Quran, Lampung Timur, Ponpes Hidayatul Mubtadi’ien, Jabung Lampung Timur, Ponpes Wasilatul Hidayah, Sribasuki Lampung Utara, Tanggamus.

Kemudian, Ponpes Nurul Huda, Lampung Barat, PP. Istiqomah Al Amin Candipuro Lampung Selatan, PP. Darul Ulum Sumberejo Tanggamus, PP Tribhakti Attaqwa Lampung Timur, Ponpes Miftahul Ulum, Lampung Timur, Ponpes Darul Barokah, Lampung Timur dan Yayasan Subulussalam Mesuji.

Soroti Infrastruktur, Komisi IV DPRD Lampung Bakal Panggil BMBK

Oke Lampung – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Budi Yuhanda mengatakan bahwa pihaknya berencana memanggil Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (Hearing) Selasa depan.

Hal tersebut guna mengoptimalkan sektor Infrastruktur di Provinsi Lampung. Ini dikatakan Budi usai kegiatan Paripurna DPRD Lampung, Rabu (3/6).

“Selasa depan kita telah mengagendakan kegiatan RDP dengan Dinas BMBK. Hal tersebut guna memonitor sudah sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan serta yang akan direalisasikan di APBD murni 2020 ini,” ujarnya.

Politisi NasDem ini mengatakan, jalan mantap merupakan salah satu program unggulan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Jadi menurutnya, jangan sampai alasan Pandemi Covid-19 menjadi kambing hitam tersendatnya pembangunan di Provinsi Lampung.

“Jangan sampai lah terhambatnya pembangunan di Provinsi ini karena sedang ada Pandemi. Sehingga kami selaku Dewan, dapat menjalankan fungsinya untuk mengawasi apa saja yang sudah dikerjakan oleh Dinas BMBK,” tegasnya.

Dirinya juga mengapresiasi terkait rekomendasi dari Pansus kepada Dinas BMBK mengenai peningkatan jalan Provinsi agar berstatus menjadi Jalan Nasional.

“Soal rekomendasi dari Pansus tadi, saya pribadi mengapresiasi. Kita selaku mitra dari Dinas BMBK mendukung agar status Jalan Provinsi berpindah status menjadi jalan nasional,” terangnya.(Net)

Budi Yuhanda Sebut Budidaya Telur Puyuh Wajib di Lestarikan, Ini Alasannya

Oke Lampung – Budidaya telur puyuh mulai banyak dikembangkan di provinsi lampung, salah satu pelaku budidaya telur puyuh M. arif Affandi yang berhasil ditemui oleh Anggota DPRD Provinsi Lampung Budi Yuhanda, beberapa hari lalu mengaku bahwa bisnis budidaya telur puyuh menjanjikan dan masih sangat terbuka peluang pasarnya.

Saat diwawancarai, Arif sapaan pria berjenggot putih ini memaparkan bawah modal yang keluarkan untuk memulai usaha yang digeluti sekitar 6 bulan yang lalu berkisar Rp. 40 juta, dengan kapasitas kandang 2000 ekor burung puyuh yang ia datangkan dari Jogja melalui Agen yang ada di Kabupaten Pringsewu.

satu ekor burung yang berkualiatas baik rata rata agen menjual dengan harga Rp. 8rb, sementara pakan yang ia beli 1 sak seharga 250rb.

ia mengungkapkan bahwa alasannya memilih budidaya telur puyuh karena memang modal yang tidak begitu besar dan perawatan nya tidak terlalu rumit, resiko kematian pun kecil dibandingkan dengan budidaya hewan lainnya.

satu hari kandang ini bisa menghasilkan 20 Kg telur, jika dirata-rata perbulan mencapai kurang lebih 500kilo. Saat ini harga telur puyuh dipasaran mencapai 35rb per kilo.

dan omset bersih setelah dipotong pakan dan lainnya ia mengaku mampu menghasilkan laba sekitar 5-6jt perbulan.

pemasaran telur puyuh pun praktis tidak ada kendala, menurutnya bahkan permintaan masih sangat tinggi, dan kita tidak mampu mengcover permintaan pasar.

Arif berharap kepada pemerintah untuk bisa lebih memperhatikan para pelaku budidata puyuh ini karena bagi pelaku usaha budidaya puyuh khususnya yang ada dilampung masih sangat memerlukan peran pemerintah, terutama dalam hal edukasi penyuluhan, bantuan pakan, karena harga pakan lumayan cukup menguras kocek pemerintah harus hadir memberikan terobosan.

Selain itu penggiat budidaya telur puyuh ini juga masih dihantui oleh masuknya telurpuyuh yang berasal dari luar lampung, mereka masuk dan membanjiri pasar sehingga terkadang merusak harga pasar. Perlu ada regulasi atau semacam pagyuban para pelaku budidaya telurpuyuh ini agar kedepan bisa memprotek dan melindungi hasil panen dari telurpuyuh itu sendiri.(Net)

Fraksi PKB Minta Pemprov Berikan Atensi Lebih Kepada Petani

Oke Lampung – Jelang musim panen, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Lampung, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memberikan atensi lebih kepada para petani.

Hal tersebut diutarakan oleh Ketua Fraksi PKB Okta Rijaya saat dimintai keterangan di ruang kerjanya, Kamis (04/06).

“Bulan Juni ini kan memasuki musim panen, maka kami Fraksi PKB meminta Pemprov agar melakukan trobosan dan langkah-langkah cepat supaya harga jual hasil bumi ini tidak anjlok,” ujarnya.

Anggota Komisi IV ini juga menyarankan agar Pemprov dapat melakukan intervensi pasar. Ini dilakukan agar hasil panen dari para petani di Lampung dapat segera terserap, serta untuk menjaga harga jual tidak turun.

“Kesejahteraan para petani harus diprioritaskan, jangan sampai harga anjlok di pasaran. Sehingga yang menjadi korban adalah para petani, makanya kami mendorong Pemprov melakukan terobosan, agar nilai jual dari hasil bumi ini dapat bersaing dipasaran,” ucapnya.

Selaras dengan Program Lampung Berjaya yang menjadi visi dan misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, sambung Okta, maka sudah seyogyanya Pemprov memberikan atensi khusus untuk para petani.

“Pak Gub dan Bu Wagub kan sudah menginsiasi kartu Petani Berjaya. Kita apresiasi itu, tapi harus ada langkah konkret lainnya, agar nilai jual dari hasil panen ini dapat menguntungkan bagi para petani, serta juga tidak memberatkan untuk masyarakat Lampung khususnya,” pungkasnya. (Net)