Ketua DPRD Lampung Gelar Sosperda No 9 Tahun 2016

BANDARLAMPUNG, – Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay menggelar Sosialisasi peraturan daerah No 9 tahun 2016, Sabtu (10/10/2020)

Kegiatan tersebut dihadiri oleh selamet winarto SIP selaku Camat bumi ratu nuban ,korwil dari unsur pendidikan,kepala sekolah serta masyarakat sekitar.

Mingrum Gumay menjelaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga negara,oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan baik di kota maupun kabupaten.

”Perkembangan perubahan kehidupan lokal,Nasional dan global harus disikapi dengan perencanaan yang sistematis serta kesinambungan dalam satuan sistem pendidikan nasional, ” ujar Mingrum.

Dalam kesempatan tersebut Mingrum Gumay melakukan sosialisasi terkait pergub no 45 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasan Baru

Lanjut Mingrum Gumay, ”Saya berharap pencegahan penyebaran covid 19 ini dimulai dari diri sendiri dan Keluarga , karena garda terdepan dalam memutus mata rantai adalah diri sendiri,” katanya.

Selamet selaku camat mengatakan terimakasih kepada Ketua DPRD provinsi Lampung telah menyempatkan hadir di desa tersebut.

“Kami berharap dengan adanya Sosialisasi ini para tenaga pendidikan dapat lebih memahami terkait penerapan peraturan daerah No 9 tahun 2016. Sosialisasi ini sangat penting bagi kami,Karena dalam penerapan nya selama ini kami belum memahami teknis dan penerapan perda tersebut,” tutup nya. (Red) 

Kostiana Gelar Sosperda, Ini Penjelasannya

BANDARLAMPUNG, – Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Bandarlampung Kostiana kembali melangsungkan giat Sosialisasi Peraturan Daerah di Dapilnya.

Bertempat di Aula Kantor Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandarlampung, Srikandi PDI-Perjuangan ini mensosialisasikan Perda Nomor 4 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Pembangunan dan Ketahanan Keluarga dengan narasumber Toni Fisher selaku aktivis perlindungan perempuan dan anak dan Selly selaku Dirut Damar.

Dalam kesempatannya, Kostiana mengatakan salah satu tugas dan fungsi anggota dewan yakni dengan menyerap aspirasi dan mendengarkan keluhan dari masyarakat termasuk mensosialisasikan peraturan daerah ke masyarakat di Dapil.

Menurutnya, pembangunan ketahanan keluarga dapat tercipta jika ada komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan tetap selalu rukun.

Selain mensosialisasikan Perda tersebut, Kostiana juga mengedukasi masyarakat tentang adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi Covid-19. Hal ini seperti yang tertuang dalam Pergub nomor 45 tahun 2020.

“Saya selalu mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan protokoler kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.”pungkasnya. (Red)

Joko Santoso Sosialisasi Sosperda Nomor 9 Tahun 2016

BANDARLAMPUNG, – Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil IV meliputi Tanggamus, Pesisir Barat dan Lampung Barat Fraksi PAN, Joko Santoso melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 9 tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi, Minggu (11/10/2020).

Sosialisasi Perda ini dilaksanakan di Pekon Waypetai Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 3M yaitu Memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak.

Agenda tersebut menghadirkan dua Narasumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan Penggiat Pendidikan.

Di depan konstituennya, Joko Santoso mengatakan, bahwa hak setiap warga negara yaitu mendapatkan kelayakan pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Dengan adanya peraturan yang telah dibuat berharap tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat, melainkan dipandang sebagai upaya dan langkah bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan yang berkembang dan berkualitas,” ungkapnya.

Menurut Anggota Komisi III DPRD Lampung itu, perda itu merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mengawal tata kelola pendidikan di setiap sekolahan agar dalam proses  pendidikan berjalan sesuai dengan fungsinya.

Di penghujung acara, Joko juga mengatakan bahwa pondasi dasar dalam mencerdaskan anak bangsa adalah pendidikan sejak dini melalui pendidikan oleh orang tua anak.  (Red)

Yusirwan Imbau Warga Untuk Patuhi Protokol Kesehatan

BANDARLAMPUNG, – Anggota DPRD Provinsi Lampung H. Yusirwan SE, MH mengimbau kepada masyarakat untuk selalu mematuhi Protokoler kesehatan dari pemerintah di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

Hal itu seperti tertuang dalam Pergub nomor 45 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru yang ia sampaikan di tengah-tengah Sosper Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan di Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung, Minggu (11/10/20).

Yusirwan menyadari, pandemi covid-19 ini masih berlanjut, untuk itu anggota dewan provinsi Lampung Komisi V ini meminta kepada seluruh masyarakat untuk terus waspada dan menjaga keluarga dari bahaya virus Corona atau covid-19.

“Kita semua harus menyadari tentang bahaya virus covid-19  yang saat ini masih kita hadapi, tetap menjaga kesehatan dan tetap menerapkan kebiasaan baru dimasa pandemi seperti ini,” ujarnya.

Disamping itu, Yusirwan juga meminta kepada masyarakat untuk memahami tentang adaptasi Kebiasaan Baru menuju masyarakat Produktif dan Aman di tengah pandemi covid-19.

Yusirwan juga menyadari, masyarakat harus membiasakan diri dalam menjalani kebiasaan hidup baru ditengah pandemi covid-19.

“Dalam menghadapi covid-19 ini kita tetap harus menjaga kesehatan, tidak perlu takut tapi tetap harus mawas diri sebab virus covid-19 ini masih terus berlanjut. Tetap gunakan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan keluarga dengan gaya hidup sehat,” tambahnya. (Red)

Budiman AS Gelar Sosperda Nomor 1 Tahun 2019

BANDARLAMPUNG, – Peredaran narkoba di tengah pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung terus mematik perhatian. Salah satunya datang dari Lembaga Legislatif Provinsi Lampung, turut melibatkan seluruh elemen masyarakat dan kaum pemuda untuk memberantas peredaran barang haram tersebut.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS menggelar Sosialisasi Perda nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainya, di Kelurahan Negri Olok Gading, Kecamatan Telukbetung Barat, Sabtu (10/10/20). Dalam kegiatan tersebut para masyarakat Olok Gading sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut.

Dengan tetap menerapakan protokol kesehatan, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung ini menyebut, masyarakat harus berperan aktif untuk memerangi jaringan penyebaran obat-obatan haram itu.

“Ya, tentunya peran serta masyarakat sangat dikedepankan, karena warga yang mengetahui kultur lingkungan dan kepribadian warga sekitar,” ujarnya, Sabtu (10/10/2020).

Ketua DPC Partai Demokrat Bandar Lampung ini kembali menjelaskan, sejauh ini Lembaga Legislatif terus berkomitmen untuk memberantas peredaran narkotika, khususnya ditengah situasi Pandemi Covid-19.

“Ini sebagai upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba, dengan menggandeng masyarakat dan seluruh pemuda. Karena di tengah pandemi Corona, khawatir ditemukan maraknya peredaran barang haram ini,” kata dia.

Kendati begitu, dia berharap dengan penyuluhan ini peran serta masyarakat dan pemuda untuk memberantas jaringan penyebaran barang haram tersebut, dapat dimaksimalkan dengan cara melakukan koordinasi. (Red)

Ketua Komisi I DPRD Lampung Tampung Aspirasi Penundaan Pilkada

Meskipun sedikit, aksi Mahasiswa yang berorasi di gedung DPRD Provinsi Lampung yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Lampung membuahkan hasil, bertemu mengadukan aspirasinya bersama Ketua Komisi I Yozi Rizal, Rabu (30/9/2020).

Seiring dengan terus meningkatnya pasien Covid-19 yang terpapar di Provinsi Lampung dan bersamaan akan adanya pelaksanaan Pilkada serentak, maka Aliansi Kemanusiaan Lampung menuntut kepada DPRD Provinsi Lampung agar menyampaikan aspirasi mereka kepada Pemerintah Pusat.

Aliansi kemanusiaan Lampung yang terdiri dari mahasiswa Universitas Malahayati, STKIP dan juga kampus Darmajaya menuntut kepada KPU RI agar menunda pelaksanaan Pilkada serentak. Selain itu, aspirasi aksi juga menuntut agar Presiden segera mengeluarkan keputusan PERPPU pelaksanaan Pilkada serentak.

Dalam aksi kali ini, para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan ditemui langsung Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Yozi Rizal Fraksi Demokrat.

Dalam pertemuan, Ketua Komisi I Yozi Rizal menegaskan bahwa secara pribadi untuk dilakukannya penundaan Pilkada di daerah yang tidak terlalu banyak pasien Covid-19 secara umum sah-sah saja.

“Ya, saya secara pribadi mendukung untuk dilakukan penundaan Pilkada bagi wilayah yang memiliki peningkatan pasien Covid sangat tinggi dan saya ingin pemerintah meninjau kembali tentang Pilkada serentak untuk melakukan pemetaan, tidak harus generalisasi tapi untuk daerah daerah yang tidak naik kurva pasiennya dapat dilakukan pemilihan,” kata Yozi Rizal.

Diketahui dalam pertemuan, aksi yang dilakukan pada siang hari di gerbang gedung DPRD setempat, menghasilkan harapan yang sama antara pihak aksi ataupun pihak dari Komisi I yang menerima, yaitu agar Pilkada serentak ditunda bagi wilayah yang potensi terpaparnya masih tinggi.

“Tuntuntan adik adik mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Kemanusiaan akan disampaikan pada anggota anggota dewan yang lain, kemungkinan Minggu depan, karena hari ini anggota dewan tidak berada di tempat, dikarenakan sedang Bimtek,” tandasnya. (*)

Ketua DPRD Lampung dan Gubernur Teken Raperda Perubahan APBD 2020

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Mingrum Gumay bersama Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan 4 Wakil Ketua DPRD, menandatangani Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dalam Sidang Paripurna di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa (29/9/2020).

Diketahui, dari 4 (empat) Wakil Ketua DPRD seperti, Wakil Ketua Ririn Kuswantari Fraksi Golkar, Wakil Ketua Elly Wahyuni, Wakil Ketua Raden Ismail fraksi Demokrat dan Wakil Ketua Fauzan Sibron fraksi NasDem.

Penandatangan tersebut menyepakati Pendapatan Daerah sebesar Rp7,217 triliun, Belanja Daerah sebesar Rp 7,354 triliun dan Pembiayaan Netto sebesar Rp 136,952 Miliar.

Dalam Sidang Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II tersebut merupakan rangkaian dalam proses penyusunan dan penetapan Raperda menjadi Peraturan Daerah (Perda.

Sementara menurutGgubernur Arinal Djunaidi, paripurna ini merupakan hasil kesepakatan akhir pembahasan Perubahan APBD T.A 2020 yang telah dilakukan oleh Komisi dan Badan Anggaran (Banang) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Jadi, kesamaan pandangan dan pemahaman terhadap kebijakan Raperda ini sangat penting artinya bagi kita semua untuk secara bersama-sama mengoptimalkan dan menyempurnakannya,” ujarnya.

Karenanya, ini dilakukan agar wujud Raperda tersebut lebih berkualitas dan berdaya guna. “Atas kerjasama yang telah terbina selama ini dapat lebih ditingkatkan sehingga pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih baik lagi di masa yang akan datang,” tandasnya. (*)

DPRD Lampung: Raperda Adaptasi Kebiasaan Baru, Melanggar Denda Rp 100-500 Ribu

Bapemperda DPRD Provinsi Lampung akan segera memproses pengajuan Raperda inisiatif eksekutif soal adaptasi kebiasaan baru (new normal) dalam pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Terkait itu, yang mana telah diatur dalam Pergub Lampung nomor 45 tahun 2020 soal adaptasi kebiasaan baru itu.

Wakil ketua Bapemperda DPRD Provinsi Lampung Apriliati mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan sesama anggota dan ketua Bapemperda, karena surat itu sudah masuk dari Biro Hukum Setda Pemprov Lampung.

“Bahwa mengharapkan Pergub nomor 45 tahun 2020 itu soal adaptasi kebiasaan baru, untuk segera ditindaklanjuti dan diproses oleh DPRD ditingkatkan menjadi Perda,” kata Apriliati, diruang kerjanya, Senin (28/9/2020).

Pada prinsipnya, kata Apriliati, jika itu memang berguna bagi masyarakat dan efektifnya suatu aturan, pihaknya akan menyegerakan. “Selaku wakil ketua Bapemperda. Prinsipnya apa yang berguna bagi masyarakat dan efektifnya suatu aturan. Dan kita mendukung itu,” tegasnya.

Soal denda kata Apriliati, akan melihat terlebih dahulu budaya masyarakat di Lampung, apakah cukup efektif dengan denda tersebut. Apalagi disituasi pandemi covid-19 ini. “Kita kembali lagi ke budaya masyarakat di masing-masing daerah itu berbeda-berbeda. Kalau kita terapkan seperti di Pergub nomor 45 tahun 2020 yakni sanksi administrasi seperti push up dan lainnya. Maka dengan ini kita harus tegas, agar bisa berjalan di masyarakat. Karena denda itu tentatif. Antara 100-500 ribu. Itu kan akan kita sosialisasikan ke masyarakat. Biar masyarakat tahu. Dan kita akan uji coba agar masyarakat tidak kaget- kaget,” tegasnya.

DPRD Lampung juga mendorong dari denda itu juga bisa masuk ke pendapatan asli daerah (PAD). “Agar denda itu juga masuk PAD buat Pemprov Lampung. Karena kas itu masuk ke kas daerah. Dan masyarakat akan berfikir lagi bahwa lebih baik beli seharga masker, dibandingkan dengan denda. Dan soal penegakan hukumnya. Itu kan bisa efektif. Kalau hanya menyapu di jalan dan push up itu sangat ringan dan gak efektif. Maka kita dorong agar diberijan denda,” terangnya.

Dan kepada perusahaan-perusahaan juga jika tidak menerapkan peraturan itu, kata Apriliati maka juga dikenakan denda yakni 500 ribu. “Efek jeranya harus tegas secara psikologis. Makanya memang lebih baik pakai masker seharusnya ketimbang denda 100 ribu-500 ribu. Perusahaan ini nantinya akan ada sidak-sidak penegakan hukum,” tegasnya. (*)

Cegah Covid-19, Bapemperda DPRD Lampung Segera Proses Raperda New Normal

BANDARLAMPUNG, – Badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Lampung segera memproses pengajuan raperda inisiatif eksekutif soal adaptasi kebiasaan baru (new normal) dalam pencegahan dan pengendalian corona virus Disease 2019 (Covid-19).

Yang mana sudah diatur dalam Pergub Lampung nomor 45 tahun 2020 soal adaptasi kebiasaan baru itu.

Ketua Bapemperda DPRD Lampung Jauharoh Haddad menyebutkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan sesama anggota dan ketua Bapemperda, karena surat itu sudah masuk dari biro hukum Pemprov Lampung. Namun belum secara resmi dibawa dalam paripurna DPRD.

“Bahwa mengharapkan Pergub nomor 45 tahun 2020 itu soal adaptasi kebiasaan baru, untuk segera ditindaklanjuti dan diproses oleh DPRD ditingkatkan menjadi Perda. Akan kita bawa pada paripurna tapi nanti secara resmi. Karena ini kan baru surat yang masuk dari Biro Hukum Pemprov,” jelas Jauharoh saat diwawancarai, di depan ruang komisi V DPRD Lampung, Senin (28/9/2020).

Prinsipnya kata Jauharoh jika itu memang berguna bagi masyarakat dan efektifnya suatu aturan, pihaknya akan menyegerakan. Ditambaan keadaan saat ini darurat Corona.

“Saya kira ini karena darurat itu bisa dipercepat. Propemperda target akhir Oktober disahkan. Targetnya mudah-mudahan disahkan berbarengan dengan perda adaptasi kebiasaan baru ini,” kata Politisi PKB ini.

Dia menilai didalam perda adaptasi kebiasaan baru nanti itu sanksinya lebih lengkap, karena didalam pergub hanya mengatur sanksi yang bersifat administratif.

“Kalau di Perda nanti ada sanksi 1 juta maksimal sampai 5 juta untuk perusahaan. Tapi gak ujug-ujug juga gitu. Karena sanksi sosial tadi berjenjang. Jika baru kena maka dia bisa dikenakan sanksi administratif 60 menit. Sementara di dalam perda nantinya sanksi lebih detail dan lebih kuat apalagi sanksi bagi yang gak mau isolasi yang terkena Covid-19. Karena yang dikhawatirkan hal ini jika dia sampai satu ruangan dengan keluarga kan bisa menularkanke anggota keuarga yang lainnya. Maka ini juga turut diatur dalam perda adaptasi kebiasaan baru,” terangnya.

Sementara itu, ditambahkan Wakil Ketua Bapemperda DPRD Lampung Apriliat, pada prinsipnya apa yang berguna bagi masyarakat dan efektifnya suatu aturan. Dan kita mendukung itu,” tegasnya.

Meski demikian pihaknya akan menggelar rapat terlebih dahulu dengan pimpinan fraksi salah satunya juga membahas terkait Raperda usulan eksekutif ini.

“Sesuai dengan hasil Banmus, bahwa agenda yang telah ditetapkan besok sore mengenai persetujuan/ pengesahan APBD Perubahan 2020. Sementara Raperda Kebiasaan baru sore ini kami akan bahas. Meski sore nanti rapat pimpinan fraksi dan DPRD untuk ditindaklanjuti soal Raperda inisiatif dari eksekutif itu,” katanya.

Apriliati menegaskan pihaknya akan menyikapi juga apa yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

“Ini akan kita sikapi apa yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi lampung sepanjang untuk kebaikan kita semua. Melihat trend dari covid- 19 ini menunjukan kenaikan di beberapa kabupaten/kota di Provnsi Lampung apalagi di Bandarlampung yang jadi pusat kota,” jelasnya.

Soal denda, akan melihat terlebih dahulu budaya masyarakat di Lampung, apakah cukup efektif dengan denda tersebut. Apalagi disituasi pandemi covid-19 ini.

“Kita kembali lagi ke budaya masyarakat di masing-masing daerah itu berbeda-berbeda. Kalau kita terapkan seperti di Pergub nomor 45 tahun 2020 yakni sanksi administrasi seperti push up dan lainnya. Maka dengan ini kita harus tegas, agar bisa berjalan di masyarakat. Karena denda itu tentatif. Antara 100-500 ribu. Itu kan akan kita sosialisasikan ke masyarakat. Biar masyarakat tahu. Dan kita akan uji coba agar masyarakat tidak kaget- kaget,” tegasnya.

DPRD Lampung juga mendorong dari denda itu juga bisa masuk ke pendapatan asli daerah (PAD).

“Agar denda itu juga masuk PAD buat Pemprov Lampung. Karena kas itu masuk ke kas daerah. Dan masyarakat akan berfikir lagi bahwa lebih baik beli seharga masker, dibandingkan dengan denda. Dan soal penegakan hukumnya. Itu kan bisa efektif. Kalau hanya menyapu di jalan dan push up itu sangat ringan dan gak efektif. Maka kita dorong agar diberijan denda,” terangnya

Dan kepada perusahaan-perusahaan juga jika tidak menerapkan peraturan itu, kata Apriliati maka juga dikenakan denda yakni Rp500 ribu.

“Efek jeranya harus tegas secara psikologis. Makanya memang lebih baik pakai masker seharusnya ketimbang denda 100 ribu-500 ribu. Perusahaan ini nantinya akan ada sidak-sidak penegakan hukum,” tandasnya. (Red)

Komisi IV DPRD Lampung Kurang Puas Dengan Kinerja Satker, Ini Alasannya

BANDARLAMPUNG, – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung masih kurang puas dengan kinerja satuan kerja di Pemerintah Provinsi Lampung yang menjadi mitra dari komisi tersebut.

Hal ini lantaran penyerapan anggaran rerata sate masih di bawah 40 persen, seperti yang dikatakan Anggota Komisi IV Fraksi NasDem Budi Yuhanda.

“Dari berbagai satker yang sudah kita panggil, kita mendengarkan penjelasan dari masing-masing bahwa penyerapan APBD masih di bawah 40 persen, tentunya kita sedikit pertanyakan,” ucap Budi (24/9/2020).

Senada, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Kostiana menilai, recofusing anggaran dan dampak Covid-19 menyebabkan tertundanya berbagai pekerjaan maupun proyek, sehingga kerja dari satker kurang maksimal.

“Tapi satker-satker yang sudah kita panggil optimis bakal merampungkan programnya di akhir tahun ini, seperti misalnya BMBK,” ungkap Kostiana.  (Red)