Komisi I DPRD Lampung : Raperda Pengakuan Hukum Adat Bermanfaat Bagi Masyakat Lampung

Komisi I DPRD Lampung menggelar diskusi tentang Penyusunan Raperda Pengakuan dan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Provinsi Lampung bersama Pusat Studi Konsitusi dan Perundangan Universitas Bandar Lampung (UBL) di  ruang rapat Komisi I DPRD Lampung, Senin (6/8/2020).

Hadir pada acara diskusi tersebut Ketua Komisi I DPRD Lampung Yozi Rizal, Wakil Ketua Mardani Umar, dan para anggota Komisi I DPRD Lampung:  Watoni Nurdin, Daslian Pone, Supriyadi Hamzah, Nuril Anwar, Azuansyah, Ismail Jafar, dan Ferluska Ramadhita Johan.

Sedangkan dari UBL diwakili oleh Wakil Rektor III UBL Bambang Hartono dan Anggalana .

Dalam diskusi tersebut dipaparkan berbagai hal, mulai dari adanya 64 marga di Lampung, namun baru ada 16 marga yang sudah di-SK kan di biro hukumPemprov Lampung.(Selain itu dibahas juga tentang hal ulayat yang belum ada perlindungan hukumnya.

“Sebelumnya sudah ada Perda Nomor 5/2013 tentang perlindungan masyarakat hukum adat Lampung. Namun berdasarkan kajian kami Perda tersebut dilapangan sangat lemah karena belum ada Pergubnya,” kata Anggalana.

Menurut Anggalana,harus ada dasar hukum terkait perlindungan hukum terhadap hak ulayat di masyarakat adat Lampung.

Sementara itu, Watoni Nurdin mengatakan ada empat unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Raperda ini adalah pranata adat dan pengakuannya , kelembagaan adat dan wilayah adat.

“Pertemuan ini untuk menyamakan sudut pandang soal penyusunan Raperda yang nantinya akan menjadi Perda.Jangan sampai Perda ini nanti lahir tanpa kekuatan,” katanya.

Sedangkan Mardani Umar berharap Perda ini nantinya akan betul- betul bermanfaat bagi masyakat Lampung.

Kostiana Gelar Sosperda Nomor 1 Tahun 2016

Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi PDI Perjuangan Kostiana SE.MH melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman rembug desa dan kelurahan dalam pencegahan konflik di Provinsi Lampung.

Kegiatan Sosper dilakukan di kelurahan pesawahan kecamatan Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung pada sabtu (8/8).

Kostiana berharap para audiens yang berjumlah 75 orang ini bisa menyebarluaskan Perda nomor 1 tahun 2016.

“Kami berharap Perda ini dapat disebarluaskan ke kampung lain atau ke masyarakat lainya, tentunya juga dengan adanya Perda ini apapun konflik yang ada dimasyarakat atau kampung bisa di atasi dengan adanya pedoman rembug kampung ini, “ ujar kostiana pada sambutannya.

Pada sosialisasi hadir lurah beserta perangkat kelurahan, tokoh adat tokoh agama tokoh pemuda Tokoh masyaratkat. dan Polmas kelurahan pesawahan.

Komisi I DPRD Lampung Gelar Fit and Proper Test Untuk 21 Calon Anggota KPID

Komisi I DPRD Provinsi Lampung melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) kepada 21 orang bakal calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung di DPRD Provinsi Lampung, Selasa, 11 Agustus 2020.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Yozi Rizal mengatakan bahwa 21 orang peserta tersebut mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan DPRD, khususnya Komisi I. Untuk teknis FPT, ia menjelaskan bahwa masing-masing peserta menyampaikan pokok-pokok pikiran mengenai rencana kerja dan visi-misi sebagai calon anggota KPID Lampung selama 3 tahun masa jabatan.

“21 calon anggota KPID Provinsi Lampung yang dilakukan fit and proper test di DPRD hari ini. Sesungguhnya telah melewati beberapa tahap seleksi yang ketat, merupakan saringan dari 86 putera–puteri terbaik di Provinsi Lampung,” kata Yozi.

Ia mengatakan bahwa 21 calon Komisioner KPID setelah dilakukan seleksi oleh Timsel secara ketat dan diumumkan pada tanggal 4 Agustus lalu. Kemudian pada saat yang bersamaan dilakukan uji publik untuk mendapatkan masukan mengenai nama-nama yang dimaksud tersebut hingga 8 Agustus.

“Sejak diumumkan 21 nama oleh kami di DPRD Lampung pada tanggal 4 Agustus lalu dan disaat yang sama dilakukan uji publik, hingga hari terakhir, tak ada tanggapan yang masuk ke kami, maka 21 nama inilah yang hari ini, dihadapan kami menjadi peserta Uji Kepatutan dan Kelayakan,” kata Politisi Partai Demokrat ini.

DPRD Dukung Langkah Kejagung Ungkap Kasus Korupsi Dana Bansos Covid-19 Lamtim

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Aprillianti, mendukung rangkaian kegiatan penyelidikan atas dugaan korupsi dana bansos Covid-19 Lampung Tiur, yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kegiatan penyelidikan itu dinilai baik karena sejalan dengan arahan dari Presiden Joko Widodo yang menyatakan agar penggunaan anggaran yang digelontorkan Pemerintah Pusat dipantau oleh lembaga penegak hukum.

“Tentunya apa yang menjadi arahan dari Pak Presiden kita dukung. Sejalan dengan itu kegiatan penyelidikan ini tentu kita dukung ya,” ungkap Aprillianti, Kamis (13/8).

Kejagung diketahui melakukan penyelidikan pada 7 Agustus 2020 melalui Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus).

Penyelidikan itu diketahui berujung pada kunjungan Jampidsus Kejagung ke Kantor Dinas Kesehatan Lampung Timur.

DPRD Lampung Gelar Paripurna Peringati HUT RI ke-75

DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Kamis (14/8).

Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay dan dihadiri langsung Gubernur Lampung Ir. Arinal Djunaidi.

Paripurna istimewa ini dihadiri juga para unsur Forkopinda Provinsi Lampung, Pimpinan Instansi Vertikal, Para Pimpinan Perguruan Tinggi, Kepala OPD dilingkungan pemerintah Provinsi Lampung, Pimpinan Partai Politik, instansi vertikal, Legiun veteran Republik Indonesia, Pimpinan Tokoh Agama, Ketua Organisasi Kemasyarakatan, Insan Pers serta undangan lainnya.

Dijelaskan Mingrum, Rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Lampung dengan acara tunggal yaitu mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke 75 tahun.

Dalam kesempatan paripurna ini Ketua DPRD Provinsi Lampung mengucapkan ucapan terima kasih kepada para undangan yang yang telah berkenan hadir dengan mengikuti protokol kesehatan covid 19.

Ditambahkan Mingrum, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke 75 kali ini mengambil tema “Indonesia Maju”.

“Semoga perjuangan bangsa Indonesia, baik dalam usaha mencapai kemerdekaan maupun dalam melaksanakan pembangunan guna mengisi kemerdekaan selalu di ridhoi Allah SWT,” ujarnya mengahiri.

Ketua DPRD Lampung Terima Kunjungan Ikatan Keluarga Gumay

Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, menerima kunjungan Ikatan Keluarga Gumay di ruangannya, pada Selasa (18/8)

Dalam kegiatan tersebut hadir beberapa anggota IKA Gumay, yakni AKBP Darman Gumay, Aiptu Tubagus Gumay, Ryan Gumay, Devi dan Alkautsar.

Dalam kegiatan silaturahim tersebut Mingrum mengatakan IKA Gumay harus terus dapat merangkul seluruh Keluarga Gumay yang ada di Provinsi Lampung.

“Saya sangat mendukung Ikatan Keluarga Gumay ini, agar kiranya dapat dijadikan ruang silaturahim dengan tidak untuk dipergunakan atas kepentingan lainnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Alkautsar selaku inisiator IKA Gumay mengatakan, dibentuknya IKA Gumay di Provinsi Lampung atas dasar ingin membangun dan menjalin kembali silaturahim antar keluarga besar Gumay.

“Sebagai generasi penerus keturunan Gumay, Saya tentu harus melestarikan adat budaya kami, dengan terus belajar untuk tidak melupakan sejarah  dan menjalin silaturahim dengan yang lainnya,” tegasnya.

Dikutip dari wikepdia Suku Gumay adalah suku yang mendiami beberapa wilayah di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatra Selatan.

Suku ini telah muncul sejak lama, Gumay merupakan satu kesatuan dari teritorial Gumay yaitu Gumay Lembak, Gumay Ulu, dan Gumay Talang.

Tiga teritorial ini juga dipakai sebagai marga dari keturunan suku Gumay itu sendiri. Sistem ini dipakai hingga zaman kemerdekaan Republik Indonesia serta berdirinya Kabupaten Lahat.

Gelar Sosialisasi Rembuk Desa, Ini Kata Aprilliati

Anggota DPRD Provinsi Lampung, Aprilliati menggelar sosialisasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman rembug desa dan kelurahan dalam pencegahan konflik di Provinsi Lampung.

Kegiatan di gelar di jl.Pulau Damar gg.Kecapi, perumnas waykandis kecamatan Tanjung senang dan dihadiri oleh sedikitnya 50 peserta yang terdiri dari masyarakat sekitar. Selain itu, sosialisasi perda juga menghadirkan dua Narasumber yaitu Rudi Natamiharja selaku dosen Universitas Lampung dan Alian Setiadi selaku praktisi hukum yang di moderatori May Sari Berti.

Dalam sambutanya, Aprilliati mengatakan, kegiatan sosialisasi peraturan daerah ini merupakan agenda rutin wakil rakyat yang harus di laksanakan meski di massa pandemi covid-19, “pentingya sosialisasi perda nomor 1 tahun 2016 di kota Bandarlampung yakni untuk mencegah terjadinya konflik antar kelompok dan golongan masyarakat mengingat saat ini kota Bandarlampung akan menyelenggarakan pemilihan walikota” ujarnya.

Srikandi PDI Perjuangan ini juga menambahkan, selain masyarakat, peraturan daerah ini juga harus di pahami oleh perangkat desa dan kelurahan, masyarakat sebagai objek pencegahanya.

Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat di kota Bandarlampung dapat mempererat kebersamaan dan kesatuan antar sesama, jangan sampai perbedaan pendapat dan pilihan pada pilwakot mendatang dapat memicu konflik.

Ade Utami Ibnu Gelar Sosperda Rembuk Desa

Anggota DPRD Lampung Ade Utami Ibnu menggelar Sosperda nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman rembug desa dan kelurahan dalam pencegahaan konflik di Provinsi Lampung untuk disosialisasikan kepada konstituen nya.

Kegiatan diselenggarakan di aula DPW PKS dan dihadiri oleh seratus peserta dengan menerapkan protokol kesehatan dan di isi oleh Feri Firdaus yang merupakan salah satu dosen UIN RIL.

perda ini sangat penting untuk di sosialisasikan meski di kota Bandarlampung jarang terjadinya konflik, namun kondisi terkahir dan mengingat bandarlampung akan menghadapi pemilukada.” dengan adanya perda ini, jangan sampai ada gesekan di tengah masyarakat karena berbeda pilihan dan jangan sampai menjadi besar” ujarnya.

Menanggapi antusias masyarakat yang hadir dalam acara, politisi PKS ini menyampaikan rasa terimakasih karena masyarakat masih peduli dengan sesama dan lingkungan. Ia menambahkan. Memilih perda rembug desa untuk menjaga masyarakat agar tidak terpecah belah jelang pemilukada mendatang.

” pemilihan kepala daerah sangat rentan terjadi perpecahan antar kelompok dan golongan karena perbedaan pendapat” ujarnya.

Dengan adanya sosialisasi ini dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. 

IMS Gelar Sosperda Rembuk Desa

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung I Made Suarjaya, S.H., M.H menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) nomor 1 Tahun 2016 tentang pedoman rembug desa dan kelurahan dalam pencegahan konflik horizontal, Sabtu (8/8/2020).

Sosialisasi yang digelar di Balai Banjar Merte Bakti Kampung Sakti Buana, Kecamatan Seputih Banyak, Lamteng itu dihadiri oleh Kepala Kampung I komang widastre, serta masyarakat kampung setempat.

Suarjaya menjelaskan, bahwa sosialisasi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh anggota DPRD agar dapat turun ke masing-masing daerah pemilihan (dapil) untuk mensosialisasikan perda.

Menurut anggota Komisi III ini, sebagai pembuat perda, DPRD tidak mementingkan kuantitas saja, tetapi juga kualitas yang lebih diutamakan.

“Sekarang ini bukan mementingkan kuantitasnya, tetapi lebih kepada kualitasnya,” terang Anggota DPRD Lampung dua periode ini.

Selain itu, lanjut anggota dewan yang akrab disapa IMS ini, perda-perda yang telah dibuat wajib disosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat memahami tentang peraturan daerah yang telah di buat.

Rembug desa, lanjut IMS, penting dilakukan, untuk meminimalisir terjadinya konflik antar sesama, mengingat bahwa Lampung Tengah (Lamteng) merupakan wilayah yang luas serta memiliki jumlah penduduk yang besar.

“Lampung Tengah merupakan wilayah yang luas serta memiliki jumlah penduduk yang banyak. Sehingga menjadi rentan sekali terjadinya konflik-konflik horizontal. Semoga dengan adanya perda ini dapat menjadi payung hukum sebagai landasan atau pijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamteng melalui aparatur yang paling bawah yaitu kampung untuk melakukan musyawarah,” ujarnya.

tata cara untuk menginventarisir masalah rembug (musyawarah) dari mulai pertemuan hingga mengatasi persoalan itu di komandoi oleh kepala kampung setempat sebagai kordinator, yang beranggotakan Bhabinkamtibmas juga Bhabinsa serta tokoh-tokoh setempat.

“Saya mengimbau seluruh aparatur desa/kampung untuk dapat melaksanakan ini demi tertibnya kondisi wilayah di daerah kita. Bila merasa kesulitan dalam anggaran ya di anggarkan di dana desa untuk konsumsi pada musyawarah itu. Karena hakikatnya uang rakyat kembali ke rakyat, jadi saya berharap sekecil apapun masalah yang ada di kampung dapat di selesaikan melalui rembug ini, ” pungkasnya.

Dirinya berharap, dengan adanya Perda nomor 1 tahun 2016 tentang rembug (musyawarah) dapat menjadikan desa/kampung khususnya yang ada di Kabupaten Lamteng dapat aman,nyaman, dan damai.

Dalam kesempatan itu I komang widastre selaku kepala kampung setempat mengucapkan terimakasih kepada IMS yang telah melaksanakan Sosper di kampungnya.

“Terimakasih Kepada Bpk I Made Suarjaya yang telah melaksanakan Sosper di kampung kami, dengan Sosper ini harapannya kami dapat meminimalisir potensi konflik yang terjadi di Kampung Sakti Buana,” ucapnya.

Diakhir pelaksanaan Sosper IMS membagikan Paket sembako kepada seluruh peserta yang hadir

Sahlan Syukur Gelar Sosialisasi Rembuk Desa

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung Dapil Lampung Selatan Fraksi PDI-Perjuangan Sahlan Syukur, SE gelar agenda Sosialisasi Peraturan Daerah ( SOSPERDA) Lampung nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung. Minggu, 09 Agustus 2020.

Kegiatan tersebut digelar di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan mulai pukul 10.00 WIB dengan tetap menggunakan protokol kesehatan yaitu jaga jarak dan memakai masker. agenda SOSPERDA tersebut meghadiri dua Narasumber yaitu bapak Ir. H. Endro Siswantoro Yahman, M.Sc selaku Anggota Komisi 2 DPR RI dan ibu Dra. Nur Prima Qurbani M.Si dari Dinas Pendidikan dan Budaya Provinsi Lampung serta Kadus di Desa Sidomulyo.

Menurut Endro Anggota DPR RI sebagai Narasumber dalam acara SOSPERDA tersebut mengatakan kegiatan ini adalah bentuk kepedulian Pemerintah Daerah dan tanggung jawabnya dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah yang telah dibuat oleh badan legislatif dan eksekutif sebagai acuan atau payung hukum masyarakat dalam Menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Selain itu ibu Nur Prima yang dalam hal ini sebagai Narasumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung juga mengatakan melalui rembuq desa ini akan dapat mengetahui masalah yang terjadi di desa dan bagaimana solusinya, termasuk melakukan evaluasi terhadap program yang sudah dijalankan.

Dengan dihadirinya para tokoh dari desa Sidomulyo, Sahlan Syukur biasa di sapa dengan Aan mengatakan sosialisasi Peraturan Daerah ini merupakan rutinitas bulanan Anggota DPRD dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah yang dibuat pemerintah agar masyarakat dapat mengetahui serta memahami isi dan fungsinya.

“Aan juga menghimbau kepada prangkat desa agar rembug desa ini dijalankan dengan rutin sebagai partisipasi masyarakat menyampaikan pendapat dan memperluas Ilmu Pengetahuan dalam menentukan arah pembangungan desa”. ungkapnya

Selain itu adanya Peraturan Daerah tentang rembug desa ini guna mengantisipasi terjadinya Konflik yang terjadi. “kalau rembuq desa ini dijalan saya yakin masalah yang ada di desa baik sosial, ekonomi dan budaya yang berkaitan dengan pembangungan desa dapat teratasi”. Ujarnya

“Saya berharap adanya sosialisasi Peraturan Daerah tentang rembuk desa ini menjadi bermanfaat untuk kita semua dan musyawarah yang ada di desa ini pelaksanaannya dapat berjalan lebih Aktif dan Demokratis”. tuturnya