Hari Lahir PKB ke-22 Jadi Momentum Kader Tampil Solid Dan Loyal

Bandarlampung-
Bertepatan pada Kamis tanggal 23 Juli 2020, para kader dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan melangsungkan hari lahir (Harlah) ke 22. Secercah harapan dan doa turut mewarnai hari jadi partai dari masyarakat nahdliyin tersebut. Salah satunya datang dari sang kader PKB Lampung Sony Setiawan yang juga legislator muda dari Lampung.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung tersebut menilai, hari jadi PKB yang ke 22 harus menjadi momentum agar para kader di daerah maupun di pusat kedepannya semakin solid dan loyal terhadap Partai. Ini dilakukan demi kemajuan PKB khususnya PKB Lampung.

“Mari kita jadikan harlah PKB yang ke 22 sebagai momentum untuk para kader agar semakin solid. Ini demi kemajuan dan membesarkan Partai yang kita cintai ini,” ucapnya, Rabu (22/07/2020).

Di Harlah yang ke 22 ini, kata Sony, PKB memiliki cita-cita yang sejalan dengan Pancasila yang notabenenya adalah sebagai dasar Negara saat ini. Salah satunya, seperti bunyi sila ke 5 yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

“Baru-baru ini kan Fraksi PKB Lampung telah menyoroti beberapa daerah pelosok di Provinsi Lampung yang belum teraliri listrik, dan kami mendesak agar daerah tersebut segera tersentuh listrik. Ini sebagai salah satu contoh sederhananya, karena sesuai sila ke 5 bahwa Keadilan Sosial itu Bagi Seluruh Rakyat Indonesia tanpa terkecuali,” tegasnya.

Lanjut Soni, selain masalah listrik. Saat ini juga PKB Lampung konsen pada sektor pendidikan, infrastruktur dan kesehatan. Mengingat sektor-sektor tersebut langsung menyentuh masyarakat.

“Kita sebagai legislator dari PKB konsen akan sektor tersebut. Mengingat infrastruktur, pendidikan dan kesehatan adalah sektor yang langsung menyentuh masyarakat. Kita dorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung agar fokus pada hal-hal yang langsung menyentuh masyarakat,” pungkas anggota Dewan dari Dapil Way Kanan – Lampung Utara tersebut.

Ini Daftar Ponpes Yang Bakal Meriahkan Harlah PKB ke-22

Bandarlampung-
Sebagai partainya para santri, para kader dari partai Nahdliyin akan mengadakan kegiatan hotmil Qur’an serentak di 22 Pondok Pesantren. Itu sebagai bagian dari serangkaian kegiatan acara memperingati hari lahir (Harlah) PKB yang ke 22. Hal tersebut diutarakan oleh kader militan PKB Lampung Soni Setiawan, Rabu (22/07/2020).

“Insya Allah dalam memperingati Harlah PKB ke 22 akan dimulai dengan kegiatan Hotmail Qur’an bersama para Ulama, Kyai, Santri secara serentak di 22 Pondok Pesantren (Ponpes) yang tersebar diberbagai daerah di Provinsi Lampung,” ujarnya.

Berikut daftar 22 Ponpes yang turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut,
Ponpes Darul A’mal Metro, Darul Muawanah Gunung Terang Tubaba, Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Al-fattah Waykanan, Yayasan Pondok Pesantren Madarizul Ulum, Pringsewu, Yayasan Pendidikan Al Azhari, Lampung Tengah, PP Tribakti Al Ikhlas Lampung Tengah, PP Darul Ishlah Tulang bawang, PP Nurul Falah Pesawaran, Ponpes Minhajut Thulab, Labuan Ratu Lampung Timur, Ponpes Hidayatul Quran, Lampung Timur, Ponpes Hidayatul Mubtadi’ien, Jabung Lampung Timur, Ponpes Wasilatul Hidayah, Sribasuki Lampung Utara, Tanggamus.

Kemudian, Ponpes Nurul Huda, Lampung Barat, PP. Istiqomah Al Amin Candipuro Lampung Selatan, PP. Darul Ulum Sumberejo Tanggamus, PP Tribhakti Attaqwa Lampung Timur, Ponpes Miftahul Ulum, Lampung Timur, Ponpes Darul Barokah, Lampung Timur dan Yayasan Subulussalam Mesuji.

Soroti Infrastruktur, Komisi IV DPRD Lampung Bakal Panggil BMBK

Oke Lampung – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Budi Yuhanda mengatakan bahwa pihaknya berencana memanggil Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (Hearing) Selasa depan.

Hal tersebut guna mengoptimalkan sektor Infrastruktur di Provinsi Lampung. Ini dikatakan Budi usai kegiatan Paripurna DPRD Lampung, Rabu (3/6).

“Selasa depan kita telah mengagendakan kegiatan RDP dengan Dinas BMBK. Hal tersebut guna memonitor sudah sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan serta yang akan direalisasikan di APBD murni 2020 ini,” ujarnya.

Politisi NasDem ini mengatakan, jalan mantap merupakan salah satu program unggulan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Jadi menurutnya, jangan sampai alasan Pandemi Covid-19 menjadi kambing hitam tersendatnya pembangunan di Provinsi Lampung.

“Jangan sampai lah terhambatnya pembangunan di Provinsi ini karena sedang ada Pandemi. Sehingga kami selaku Dewan, dapat menjalankan fungsinya untuk mengawasi apa saja yang sudah dikerjakan oleh Dinas BMBK,” tegasnya.

Dirinya juga mengapresiasi terkait rekomendasi dari Pansus kepada Dinas BMBK mengenai peningkatan jalan Provinsi agar berstatus menjadi Jalan Nasional.

“Soal rekomendasi dari Pansus tadi, saya pribadi mengapresiasi. Kita selaku mitra dari Dinas BMBK mendukung agar status Jalan Provinsi berpindah status menjadi jalan nasional,” terangnya.(Net)

Budi Yuhanda Sebut Budidaya Telur Puyuh Wajib di Lestarikan, Ini Alasannya

Oke Lampung – Budidaya telur puyuh mulai banyak dikembangkan di provinsi lampung, salah satu pelaku budidaya telur puyuh M. arif Affandi yang berhasil ditemui oleh Anggota DPRD Provinsi Lampung Budi Yuhanda, beberapa hari lalu mengaku bahwa bisnis budidaya telur puyuh menjanjikan dan masih sangat terbuka peluang pasarnya.

Saat diwawancarai, Arif sapaan pria berjenggot putih ini memaparkan bawah modal yang keluarkan untuk memulai usaha yang digeluti sekitar 6 bulan yang lalu berkisar Rp. 40 juta, dengan kapasitas kandang 2000 ekor burung puyuh yang ia datangkan dari Jogja melalui Agen yang ada di Kabupaten Pringsewu.

satu ekor burung yang berkualiatas baik rata rata agen menjual dengan harga Rp. 8rb, sementara pakan yang ia beli 1 sak seharga 250rb.

ia mengungkapkan bahwa alasannya memilih budidaya telur puyuh karena memang modal yang tidak begitu besar dan perawatan nya tidak terlalu rumit, resiko kematian pun kecil dibandingkan dengan budidaya hewan lainnya.

satu hari kandang ini bisa menghasilkan 20 Kg telur, jika dirata-rata perbulan mencapai kurang lebih 500kilo. Saat ini harga telur puyuh dipasaran mencapai 35rb per kilo.

dan omset bersih setelah dipotong pakan dan lainnya ia mengaku mampu menghasilkan laba sekitar 5-6jt perbulan.

pemasaran telur puyuh pun praktis tidak ada kendala, menurutnya bahkan permintaan masih sangat tinggi, dan kita tidak mampu mengcover permintaan pasar.

Arif berharap kepada pemerintah untuk bisa lebih memperhatikan para pelaku budidata puyuh ini karena bagi pelaku usaha budidaya puyuh khususnya yang ada dilampung masih sangat memerlukan peran pemerintah, terutama dalam hal edukasi penyuluhan, bantuan pakan, karena harga pakan lumayan cukup menguras kocek pemerintah harus hadir memberikan terobosan.

Selain itu penggiat budidaya telur puyuh ini juga masih dihantui oleh masuknya telurpuyuh yang berasal dari luar lampung, mereka masuk dan membanjiri pasar sehingga terkadang merusak harga pasar. Perlu ada regulasi atau semacam pagyuban para pelaku budidaya telurpuyuh ini agar kedepan bisa memprotek dan melindungi hasil panen dari telurpuyuh itu sendiri.(Net)

Fraksi PKB Minta Pemprov Berikan Atensi Lebih Kepada Petani

Oke Lampung – Jelang musim panen, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Lampung, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memberikan atensi lebih kepada para petani.

Hal tersebut diutarakan oleh Ketua Fraksi PKB Okta Rijaya saat dimintai keterangan di ruang kerjanya, Kamis (04/06).

“Bulan Juni ini kan memasuki musim panen, maka kami Fraksi PKB meminta Pemprov agar melakukan trobosan dan langkah-langkah cepat supaya harga jual hasil bumi ini tidak anjlok,” ujarnya.

Anggota Komisi IV ini juga menyarankan agar Pemprov dapat melakukan intervensi pasar. Ini dilakukan agar hasil panen dari para petani di Lampung dapat segera terserap, serta untuk menjaga harga jual tidak turun.

“Kesejahteraan para petani harus diprioritaskan, jangan sampai harga anjlok di pasaran. Sehingga yang menjadi korban adalah para petani, makanya kami mendorong Pemprov melakukan terobosan, agar nilai jual dari hasil bumi ini dapat bersaing dipasaran,” ucapnya.

Selaras dengan Program Lampung Berjaya yang menjadi visi dan misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, sambung Okta, maka sudah seyogyanya Pemprov memberikan atensi khusus untuk para petani.

“Pak Gub dan Bu Wagub kan sudah menginsiasi kartu Petani Berjaya. Kita apresiasi itu, tapi harus ada langkah konkret lainnya, agar nilai jual dari hasil panen ini dapat menguntungkan bagi para petani, serta juga tidak memberatkan untuk masyarakat Lampung khususnya,” pungkasnya. (Net)

Srikandi Komisi V ini Minta Dinkes Perpanjang Masa Rapid Tes

Oke Lampung – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Budhi Condrowati menegaskan, pemeriksaan rapid test secara gratis kepada masyarakat yang digelar Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, seyogyanya dapat diperpanjang.

Sebab menurut kabar, pemeriksaan rapid tes tersebut hanya digelar sampai tanggal 7 Juni mendatang.

“Kita minta kepada pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk dapat memperpanjang waktu tes rapid kepada masyarakat, khususnya untuk warga atau pekerja yang ingin melakukan perjalanan tugas atau dinas,” ungkap Srikandi PDIP Lampung ini, Jumat (5/6) malam.

Sebab menurutnya, semakin banyak masyarakat yang mengikuti rapid test, semakin akurat data Covid-19.

Selain itu, dirinya juga mengimbau kepada Gugus Tugas Provinsi untuk segera mendistribusikan bantuan-bantuan Covid-19, karena sudah menumpuk. “Jangan terlalu lama dibiarkan, bantuan-bantuan Covid-19 ini harus segera didistribusikan,” tegasnya. (Net)

Penerapan New Normal di KBM, Apriliati: Kurangi Jam Sekolah

Oke Lampung – Penerapan new normal diharapkan bisa tetap mengedepankan peraturan pemerintah berupa protokoler kesehatan.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung, Apriliati saat menanggapi penerapan new normal di Provinsi Lampung menjelang tahun ajaran baru untuk kegiatan belajar-mengajar di sekolah.

“Segala aspek harus diperhatikan mulai dari protokoler kesehatan, hingga jam belajar siswa yang menurut saya seyogyanya dikurangi,” jelas April yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Lampung ini, Senin (8/6).

Idealnya, kata April, jam belajar mengajar siswa di tiap-tiap sekolah bisa dikurangi. Hal ini merupakan salah satu cara untuk meminimalisir penyebaran Covid-19, terlepas diterapkannya physical distancing di kelas.

“Artinya, pihak sekolah harus kordinasi dahulu dengan wali murid terkait penerapan protokoler kesehatan di sekolah, mulai dari penerapan physical distancingnya, memakai masker, dan hand sanitizer,” jelasnya.

Untuk itu, tambah dia, pemerintah daerah setempat harus benar-benar memperhatikan dan mempersiapkan segala sesuatunya jika konsep new normal diterapkan di sekolah-sekolah.

“Jadi kan gak mungkin, misalmya ada siswa yang tidak membawa masker lalu dianjurkan pulang untuk mengambil masker, kan harus disiapkan dari pihak sekolah,” pungkasnya.(Net)

Soal Penerapan New Normal di Mesuji, Budi Yuhanda: Pemkab Harus Respon Cepat

Oke Lampung – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Budi Yuhanda mendukung penuh langkah Gugus Tugas Pusat yang memberlakukan new normal di wilayah-wilayah (zona) hijau Covid-19, di Kabupaten Mesuji misalnya.

Menurut Politisi NasDem Lampung ini, penerapan new normal bisa diberlakukan untuk daerah yang masih dalam kondisi minim penyebaran Covid-19 seperti Mesuji.

“Jadi, dalam hal ini Pemerintah setempat (Mesuji) harus merespon cepat SK yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Pusat terkait penerapan new normal. Sebab, kita ketahui tiga bulan terakhir ini Pandemi Covid-19 berpengaruh besar bagi perekonomian masyarakat Lampung, termasuk Mesuji,” jelas Budi, Kamis (4/6).

Untuk itu, dirinya berpesan agar penerapan new normal di Mesuji tetap mengikuti anjuran Pemerintah berupa protokoler Kesehatan.

“Efek domino dari Pandemi Covid-19 ini sangat berpengaruh di perekonomian masyarakat. Sebab, dampaknya mengharuskan masyarakat untuk tetap di rumah, alhasil roda perekonomian tidak berjalan, dan tentunya tak sedikit pekerja yang di PHK oleh perusahaan,”ungkapnya.

“Maka, kita mendukung kebijakan ini dengan tetap memperhatikan protokoler Kesehatan dari pemerintah,” tambahnya (Net)

Anggota Komisi I DPRD Lampung Ini Berharap Penerapan New Normal Bisa Selamatkan Pertumbuhan Ekonomi

Oke Lampung – Kebijakan Pemerintah Pusat yang akan menerapkan konsep kehidupan new normal (pola hidup baru) diharapkan dapat menyelamatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam masa Pandemi Covid-19.

Sebab, pandemi virus yang berasal dari Wuhan China ini memberi dampak besar bagi perekonomian masyarakat dunia dan tentunya Indonesia, termasuk Lampung.

Seyogyanya, penerapan new normal untuk Provinsi Lampung khususnya daerah-daerah yang berpredikat zona hijau penyebaran Covid-19, harus tetap mengedepankan protokol kesehatan dari pemerintah.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Nuril Anwar.

Menurutnya, new normal ini tidak hanya sekedar lebel saja karena secara nasional regulasinya ini belum ada, baik secara tata cara maupun yang lainnya.

“Jika memang ingin menerapkan new normal, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan protokol kesehatan harus tetap berajalan. Artinya, penerapan new normal ini juga berdampak untuk menggerakkan perekonomian kita, oleh karena itu jika ini berlaku maka protokoler kesehatan harus tetap berjalan,” ujarnya, Kamis (04/06).

Saat disinggung mengenai Pesisir Barat apakah sudah laik diterapkan new normal, Politisi NasDem ini mengungkapkan bahwa baik atau tidaknya ini kita lihat dari perkembangan covid-19. Selain, saat ini Lampung masih keterbatasan Alat Pelindung Diri (APD) dan lainnya.

“Pada dasarnya, new normal bisa diterapkan di daerah-daerah yang penyebaran Covid-19 minim. Artinya, dengan tetap menerapkan protokoler kesehatan, masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti biasanya dengan tetap mematuhi anjuran dari pemerintah,” pungkasnya. (Net)

Paripurna DPRD Lampung Singgung Pandemi Covid-19

Oke Lampung – Dampak virus corona juga banyak disebut dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung, yang membahas rekomendasi para wakil rakyat atas LKPJ Gubernur Lampung Tahun Anggaran 2019, Rabu 3 Juni 2020.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Mingrum Gumay. Hadir di sana Gubernur Arinal Djunaidi, mayoritas anggota DPRD, sejumlah kepala OPD,  perwakilan dari lembaga lain, termasuk Polri dan TNI.

Dalam sidang paripurna tersebut, Jubir Pansus Siti Rahma meminta Pemerintah Provinsi Lampung menyertakan dampak virus covid-19 dalam LKPJ dan mengharapkan Gubernur terus melaksanakan program pembangunan saat pandemi corona.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan LKPJ disusun sejak setahun yang lalu, setengah perjalanan Anggaran Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2014 hingga 2019.

Mengenai dampak virus corona, terutama persiapan Lampung menghadapi new normal, Arinal mengatakan perlu sosialisasi ke seluruh pihak, untuk mengubah pola hidup kembali seperti biasa, tetapi sesuai dengan protokol covid-19.(Net)