Surat Tugas Pelaksana Harian Bupati-Wali Kota ke Delapan Sekda Akan di Serahkan Gubernur Lampung

Masa jabatan bupati dan wali kota delapan daerah di Lampung yang telah menggelar Pilkada 2020, akan berakhir pada Rabu, 17 Februari 2021.

Sedangkan untuk pelantikan bupati dan wali kota terpilih itu direncanakan pada akhir Februari 2021.

Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang habis akhir masa jabatan (AMJ), sekretaris daerah (Sekda) masing-masing kabupaten dan kota akan menjabat Pelaksana harian (Plh).

Surat tugas sebagai Pelaksana harian bupati dan wali kota ke delapan sekda tersebut akan diserahkan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Rabu (17/2/2021).

“Gubernur hari ini rapat persiapan penyerahan surat tugas Plh delapan kabupaten dan kota di Provinsi Lampung yang menggelar pilkada serentak tahun 2020. Hal ini agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan,” ujar Asisten III Bidang Umum Provinsi Lampung, Minhairin, usai rapat di ruang staf ahli lingkungan Pemprov Lampung.

“Besok sekda delapan kabupaten dan kota kita undang untuk hadir dalam penugasan Plh,” tambahnya.

Terkait berapa ama jabatan plh, menurut Minhairin pihaknya masih menunggu jadwal pelantikan bupati dan wali kota terpilih ditetapkan Mendagri.

“Sejauh ini masih ada satu kabupaten yang belum putus di MK, yakni Pesisir Barat,” jelas Minhairin.

Diketahui, delapan kabupaten dan kota di Lampung yang menggelar Pilkada Serentak 2020 yakni Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Way Kanan dan Pesisir Barat.

Kepala Bagian (Kabag) Otonomi Daerah (Otda) Pemprov Lampung, Koharuddin mengungkapkan masa jabatan Plh sambil menunggu bupati dan wali kota terpilih definitif.

“Rencananya akhir bulan ini kata Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ujarnya.

Untuk bupati dan wali kota terpilih yang masih berurusan di Mahkamah Konstitusi (MK) atau sudah ada keputusan MK, lanjut dia, semua kewenangan ada di daerah. Pemprov hanya memfasilitasi saja.

“Oleh karena itu, pemprov menunggu daerah. Jika sudah masuk ke kita, maka gubernur mengajukan ke Mendagri,” kata Koharuddin.

Wagub Lampung Minta Komitmen SKPD Jalani 33 Janji Kerja Gubernur saat Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2021

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pejabat Pimpinan Tinggi dengan Gubernur, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung.

Kegiatan yang dibuka Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Chusnunia Chalim tersebut sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah dalam merealisasikan program masing masing, yang terkait dengan 33 Janji Kerja Gubernur.

Dalam arahannya, wagub meminta seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pemprov Lampung untuk fokus dan mempunyai tekad merealisasikan apa yang dijanjikan dalam program masing masing.

“Perjanjian kinerja ini mempunyai konsekuensi yang sangat besar bagi setiap pimpinan, karena melalui perjanjian ini dapat dilakukan penilaian terhadap kinerja Saudara dan dapat dijadikan dasar dalam memberikan penghargaan (reward) ataupun hukuman (punishment),” ujar Chusnunia.

Menurut wagub, seluruh pejabat dalam organiasi berkontribusi mengimplementasikan perjanjian kinerja yang ditandatangani ini.

Sebab akan menentukan kiprah kinerja perangkat daerah yang dipimpin dalam rangka mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu Lampung Berjaya.

“Mohon kerja sama kita semua dalam membantu gubernur untuk bisa bekerja membawa Provinsi Lampung ini menjadi lebih baik lagi,” ujar Chusnunia.

Meskipun penilaian kinerja hanya hal teknis dan penghargaan bukan hal utama yang dicari, tapi tidak ada salahnya standar-standar penentuan dalam penilaian itu turut dipenuhi untuk bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan dan tanggung jawabnya.

Semua itu menggunakan anggaran sesuai dengan rencana yang ditetapkan agar bisa mewujudkan visi Lampung Berjaya.

Kepala Biro Organisasi Lukman, yang juga Ketua Panitia Pelaksana acara tersebut, mengatakan kegiatan ini sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah.

“Tujuannya untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparasi dan kinerja aparatur,’jelasnya.

Selain itu menjadi tolok ukur kinerja, dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan serta sasaran organisasi.

Juga sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Rapat Pengembangan Smart Village dan BUMDes di Pimpin Gubernur Lampung

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memimpin rapat Pembahasan Smart Village dan Pengembangan BUMDes di Provinsi Lampung, yang dilaksanakan di Mahan Agung, Bandarlampung.

Pada kesempatan itu, Gubernur menyinggung pentingnya memberikan kemudahan akses membayar pajak bagi masyarakat pedesaan.

Program Smart Village dinilai dapat memberikan kemudahan dalam integrasi data yang sehari–hari dilaksanakan masyarakat di desa, termasuk layanan pajak di desa.

“Layanan pajak dalam program smart village ini untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak,” jelas Gubernur Arinal.

Dengan demikian, lanjut Gubernur, masyarakat yang ada di desa tidak perlu jauh untuk melakukan pembayaran pajak.

Untuk kemudahan pelayanan pajak ini, jelas Gubernur Arinal, pihaknya bekerjasama dengan Bank Lampung, sehingga masyarakat nantinya dapat membayar melalui ATM Bank Lampung.

“Ke depan, rencananya ATM Bank Lampung akan terdapat di Alfamart atau Indomaret di desa yang telah ditetapkan, sehingga memudahkan masyarakat desa untuk melakukan pembayaran pajak. Dan ini diperlukan model dan konsep yang tepat terlebih dahulu,” ujarnya.

Seperti diketahui, Program Smart Village ini nantinya akan terwujud Desa cerdas berbasis digital, masyarakat cerdas. Juga berketerampilan dan inklusi, lingkungan cerdas, ekonomi cerdas, inovasi produktivitas dan kesetaraan akses.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Zaidirina mengatakan bahwa program smart village direncanakan akan menyebar di 600-an desa yang telah dipersiapkan.

Program Smart Village saat ini telah dilaksanakan di Provinsi Lampung dengan empat desa sebagai prototipe, yaitu Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Desa Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur, dan Desa Cintamulya Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam rapat ini, turut hadir Kepala Bapenda Provinsi Lampung Adi Erlansyah, Kadis Perhubungan Provinsi Lampung Bambang, dan Dirut Bank Lampung Presley Hutabarat.

Gubernur Lampung Berharap Pramuka Jadi Garda Depan Pembentukan Karakter Generasi Muda yang Tangguh

Sekretaris Jenderal (sekjen) Kwarnas Pramuka Mayjen TNI (pur) Dr. Bachtiar, mewakili Kepala Kwarnas Komjen Pol (pur) Budi Waseso, melantik Hj. Chusnunia Chalim sebagai Ketua Kwarda Lampung masa bhakti 2020-2025, di Lantai 3, Balai Keratun.

Pelantikan ini dirangkaikan juga dengan pelantikan Pengurus Kwarda Lampung dan Pengurus Lembaga Keuangan (LPK) oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, selaku Kamabida.

Kemudian dilanjutkan dengan pelantikan pengurus Dewan Kerja Daerah oleh Ketua Kwarda Lampung Chusnunia Halim.

Pada kesempatan itu, Gubernur Arinal berharap pelantikan ini menjadi langkah awal Pramuka Lampung membentuk karakter generasi muda.

“Saya selaku Gubernur Lampung yang juga Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka, menyampaikan ucapan Selamat melaksanakan tugas membina kader generasi muda melalui Gerakan Pramuka. Pramuka memiliki potensi yang luar biasa, selalu membangun anak bangsa menjadi generasi penerus bangsa diharapkan oleh masa depan bangsa Indonesia,” ujar Guberhur Arinal.

Menurut Gubernur Arinal, pembentukan karakter yang tangguh ini merupakan hal yang amat penting dan bahkan menentukan nasib bangsa dan negara di masa depan.

“Sebagai Anggota Pramuka kita harus memiliki sikap mandiri dan maju serta memiliki tujuan yang sama. Pramuka bukan ajang politik dan kepentingan politik, karena banyak partai yang terdapat di dalamnya saya berharap kita dapat sejalan dan memiliki tujuan serta visi misi yang sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung,” kata Gubernur.

Gubernur Arinal berharap pelantikan ini juga dapat menjadi langkah awal dalam mendorong perkembangan dan kemandirian Gerakan Pramuka untuk mempercepat keberhasilan membentuk karakter kaum muda sebagai calon pemimpin bangsa agar lebih handal dan lebih baik pada masa depan.

Juga upaya merapatkan barisan dan menyatukan gerak langkah untuk percepatan dalam penanggulangan bencana Covid-19 agar semua kembali normal seperti semula.

“Kepada para Pengurus Majelis Pembimbing, baik dalam kapasitas dirinya sebagai pejabat pemerintah maupun selaku pribadi, saya mengucapkan terimakasih atas kesediaan dan keikhlasannya menempatkan dirinya dengan memberikan dukungan berupa bimbingan dan bantuan kepada Gerakan Pramuka,” ujar Arinal.

Usai acara pelantikan, Kwartir Nasional memberikan bantuan 10 Ton Beras kepada Kwarda Lampung. 

Biro Adpim: Hanya Punya Satu Akun Instagram, Waspada! Beredar Akun Facebook Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Palsu

Masyarakat, khususnya kalangan jurnalis di Lampung dihimbau untuk berhati-hati jika mendapat pesan di media sosial (Medsos) Facebook dan lain-lain, yang mengatasnamakan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi.

Sebab, orang nomor satu di Lampung itu tidak mempunyai akun Facebook. Gubernur hanya memiliki satu akun private di media sosial Instagram (IG).

Jadi jika ada akun facebook yang mengatasnamakan Arinal Djunaidi selalu Gubernur Lampubg, dipastikan itu akun palsu.

Seperti yang dialami seorang jutnalis media online di Lampung, Mas Alina Arifin.

Akun facebook Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyapanya melalui pesan Messenger.

assalamualaikum,” tulis akun tersebut.

Namun, Lina — sapaan akrab Mas Alina Arifin — yang mengetahui jika gubernur tidak memiliki akun facebook, langsung membalasnya.

Ini pak gubernur palsu ya… Saya lapor pak kapolda loh pak… Jangan macem-macem ya… Saya ini wartawan yg tugasnya dikantor gubernur… Jadi saya paham kinerja pak gubernur hari-hari… Mana pernah main fb,” kata dia.

Setelah itu, akun facebook gubernur Lampung palsu itu tidak membalas lagi.

Penghargaan Inisiator Program Kartu Petani Berjaya dari PWI Provinsi di Terima Gubernur Lampung

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menghadiri kegiatan puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 dan HUT ke-75 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), di Aula Balai Wartawan, Kantor PWI Provinsi Lampung.

Kegiatan yang digelar oleh PWI Provinsi Lampung tersebut juga terhubung secara daring dengan Peringatan HPN PWI Pusat di Jakarta yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo secara virtual dari Istana Merdeka.

Selain itu, kegiatan yang mengusung tema “Bangkit Dari Pandemi, Pers Sebagai Akselerator Perubahan dan Pemulihan Ekonomi” ini juga diikuti secara virtual oleh ribuan wartawan anggota PWI dari seluruh Indonesia serta anggota organisasi konstituen Dewan Pers.

Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pandemi Covid-19 telah berdampak pada semua sektor, termasuk industri media. Untuk itu Pemerintah Pusat telah membuat beberapa kebijakan terkait pajak dan keringanan biaya operasional seperti listrik dan lain sebagainya. Selain itu, Presiden Jokowi juga telah menjadwalkan vaksinasi tahap pertama pada bulan Februari hingga Maret sebanyak 5000 vaksin untuk insan pers.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Arinal Djunaidi menerima Penghargaan Khusus dari PWI Provinsi Lampung sebagai Tokoh Inisiator Program Kartu Petani Berjaya. Selain Gubernur, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Kusnardi, Rektor UBL M. Yusuf Sulfarano Barusman, dan Ketua KTNA Provinsi Lampung Hanan A Rozak juga menerima penghargaan sebagai Tokoh Penggerak Kartu Petani Berjaya.

Menurut Ketua PWI Provinsi Lampung Supriyadi Alfian, Penghargaan tersebut diberikan kepada Tokoh-Tokoh di Provinsi Lampung yang berjasa terhadap pembangunan. PWI Lampung juga memberikan Penghargaan Sofian Akhmas dan Anugerah Tjindarbumi kepada beberapa tokoh lainnya.

Sementara itu dalam sambutannya, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi berharap agar Insan Pers dapat meningkatkan perannya dalam memberikan informasi yang positif kepada masyarakat.

“Bertepatan dengan Peringatan HPN, saya berharap PWI dapat menjadikan ini sebagai momentum dalam mengevaluasi dan menyusun program kerja guna menyukseskan program kerja nasional dan daerah,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Arinal juga menerima potongan tumpeng pertama dari Ketua PWI Lampung sebagai bentuk rasa syukur atas HUT PWI yang ke-75.

Usulan Kepala Daerah Terpilih Pilkada 2020 Pemprov Lampung untuk Ditetapkan Kemendagri

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung telah mengajukan penetapan Surat Keputusan (SK) untuk Walikota dan Bupati terpilih Pilkada serentak 2020 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Iya mas baru pengajuan penetapan SK untuk Walikota dan Bupati. Terkait kapan pelantikan. Kami belum bisa bicara pelantikan. Apalagi untuk waktu penetapan SK-nya itu kewenangan pusat Mendagri,” kata Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Lampung, Zulfikar melalui Kepala Bagian (Kabag) Otda, Koharuddin

Menurutnya, pengajuan SK hanya 4 kabupaten kota saja yang tidak sengketa di MK. Yakni Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Waykanan dan Kabupaten Pesawaran. Sedangkan 4 lagi menunggu ketetapan MK,” tambahnya.

Selanjutnya informasi yang didapat headlinelampung, Kota Bandarlampung sudah ditetapkan MK pemenang pilkada Eva dan Deddy. Untuk itu ada kemungkinan pengajuan SK penetapan dilakukan susulan.

Sementara itu, Kemendagri hingga saat ini belum menentukan jadwal pelantikan kepala daerah pemenang Pilkada Serentak 2020.

Menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, pihaknya hanya ingin memastikan bahwa kepala daerah langsung bisa bekerja usai dilantik nanti.

“Saya belum bisa pastikan jadwalnya. Harapan kami pada 17 Februari semua kepala daerah terpilih sudah dilantik, kecuali yang masih bersengketa,” kata Akmal yang dikutip melalui Kompas.com

Soal kepastian jadwal pelantikan, Menteri Dalam Negeri menurutnya masih mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo.

Pihaknya berharap pelantikan sudah digelar sebelum 17 Februari karena tanggal tersebut adalah akhir masa jabatan kepala daerah yang dilantik pada 2016 lalu.

“Kami ingin menghindari terlalu banyak penjabat kepala daerah,” ujarnya.

Soal teknis pelantikan, pihaknya juga mewacanakan pelantikan kepala daerah secara virtual oleh gubernur untuk menghindari kerumunan.

“Jadi, kepala daerah yang dilantik berada di balai kota masing-masing daerah, sementara gubernur melantik dari tempat berbeda,” ungkapnya.

Bahas Raperda Pesantren,DPRD Sumsel Kunker ke Lampung

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menerima kunjungan kerja (Kunker) DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pesantren.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Irwan S Marpaung, mengatakan saat ini Pemprov Lampung sudah mempersiapkan kembali syarat-syarat Raperda Pesantren yang belum bisa disahkan pada 2020 lalu.

“Insya Allah akan dilanjutkan lagi pada 2021 ini. Diharapkan nanti anggota DPRD Provinsi Lampung akan menindaklanjuti Raperda Pesantren ini,” kata dia, usai menerima kunker DPRD Sumsel, di Ruang Abung, kompleks perkantoran Gubernur Lampung.

Marpaung menjelaskan, sebelumnya Raperda pesantren ini akan disahkan pada November 2020. Namun karena terkendala masalah waktu makanya belum disahkan.

“Pembahasan akan dilanjutkan lagi pada tahun ini. Artinya, tidak ada persoalan lain dari hal itu,” ujarnya.

Adapun hasil kunker DPRD Sumsel ini ada suatu perbedaan terkait Raperda Pesantren.

“Bedanya, mereka inisiatif DPRD sendiri terkait Raperda Pesantren. Kalau Lampung inisiatif dari eksekutif atau pemerintah, sehingga mereka akan lebih cepat dalam raperda ini,” jelasnya.

Senada dikatakan Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Sumsel, Antoni Yuzar.

Menurutnya, DPRD Sumsel saat ini sedang membahas raperda yang merupakan inisiatif mereka sendiri.

“Berbeda dengan Lampung, kalau di Lampung inisiatifnya dari pihak eksekutif yaitu Pemerintah, kalau kita dari DPRD sendiri,” kata Antoni, yang juga ketua Komisi I DPRD Sumsel.

Kunker ke Lampung untuk memperdalam tentang persiapan Raperda Pesantren yang akan dilakukan di Sumsel.

“Kunker ini salah satunya ntuk memperbaiki kesempurnaan dari perda itu makanya kita ke sini, karena DPRD Lampung juga sekarang sedang mempersiapkan Raperda tentang Pesantren,” ujar Antoni.

Menurutnya, apabila raperda disahkan menjadi perda maka bisa bermanfaat bagi umat, khususnya kalangan pesantren.

“Di Pesantren selama ini ada ketimpangan dengan sekolah-sekolah umum. Dengan adanya UU Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 mengarah kepada kesetaraan pendidikan umum dengan pesantren,” ujarnya.

Nantinya setelah ditetapkan perda pesantren ini, maka bisa mendapatkan fasilitas dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Aset Pemprov di Seluruh Daerah segera Tata Kembali oleh BPKAD Lampung

Pemprov Lampung melakukan rapat terkait pengamanan aset yang dimiliki.

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan Sekprov Lampung Fahrizal Darminto meminta pihaknya untuk menata kembali aset Pemprov Lampung yang tersebar di seluruh daerah, baik aset bergerak maupun non bergerak.

‘Masalah peningkatan status aset harus ditata. Semua aset yang tercatat di neraca aset dilakukan proses pendataan kembali,” ujar Marindo

“Setelah didata kembali akan dilakukan bentuk pengamanan, lalu statusnya juga dibuatkan peningkatan,” tambah dia.

Menurut Marindo, selama ini semua aset pemprov mencapai nilai yang cukup besar kalau dinilai dari uang. Itu hasil audit BPK.

“Aset pemprov itu sudah bertahun-tahun diaudit BPK. Kemarin BPK juga ikut membantu. Sekarang kita sedang menggalakkan apa yang sudah diprogramkan dari hasil audit BPK,” terangnya.

Marindo mencontohkan aset Way Dadi yang sampai saat ini masih berproses. Way Dadi juga bagian dari audit BPK dari neraca aset Pemprov Lampung, sehingga proses ini merupakan regulasi aset bahwa itu sebagian yang dimiliki Pemprov Lampung.

“Artinya kelanjutan aset Way Dadi masih dalam proses penilaian dan sosialisasi agar masalah penataan aset dapat diselesaikan secara bijak,” ungkapnya.

Penundaan Mendadak Pelantikan Pejabat,Ini Alasan Sekdaprov Lampung

Soal rencana pelantikan 226 pejabat eselon IV di lingkungan Pemprov Lampung yang mendadak ditunda,ditanggapi Sekdaprov Lampung, Fahrizal Darminto.

Menurutnya, pelantikan itu ditunda karena banyak yang tidak bisa hadir sebab masih pandemi Covid-19.

“Maka dari itu kita tunda dulu,” ujar Fahrizal

Terkait kapan waktu pelaksanaan pelantikan eselon IV, sekdaprov mengatakan akan segera diatur kembali.

“Secepatnya akan kita lakukan pelantikan dalam minggu-minggu ini,” kata Fahrizal.

Sebelumnya, pada pejabat eselon IV yang telah mendapatkan undangan, telah hadir di empat tempat, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), BPSDM, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung pukul 15.00 WIB sesuai agenda. Namun tiba-tiba ditunda.

Terkait penundaan hanya disampaikan secara lisan oleh panitia BKD Lampung di empat tempat tersebut. Alasannya penundaan belum diketahui semua pejabat eselon IV.

“Ya, pelantikan tiba-tiba ditunda di empat tempat tersebut. Saat ini kami belum tau jelas alasan penundaan. Informasinya sampai waktu ditentukan, ” kata salah satu pejabat eselon IV yang menghadiri pelantikan di BKD Lampung.

Hal senada dibenarkan juga pejabat eselon IV yang ada di BPSDM.

“Ya, terjadi penundaan. Tapi kami belum jelas kenapa ditunda,” ujarnya.