Mingrum Gumay Soroti Kinerja OPD Pemprov Lampung

Oke Lampung – Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay mengkritisi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Lampung agar tidak “Copy Paste”, dan dapat sejalan dengan program Gubernur Lampung.

“Tadi kita baru menerima laporan dari Pansus LKPJ Pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2019, hasil kerjanya juga rapat dengar pendapat (RDP) dengan OPD, serta laporan BPK RI bantuan terhadap partai politik,” ungkapnya, Selasa (02/06/2020,) di kantor DPRD setempat.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, OPD harus bekerja Inovatif dalam memiliki target sasaran sejalan dengan visi misi gubernur.

“Untuk kedepannya Gubernur supaya dapat mengkorektif kinerja OPD nya masing-masing,” katanya

Selain itu, Mingrum Gumay, menjelaskan bahwa terkait dengan anggaran Covid-19. pemerintah provinsi supaya dapat bersinergi dengan pemerintah kabupaten.

“Kita juga mengarahkan kepada OPD supaya dapat bersinergis, dikarenakan oemerintah provinsi memiliki leading sektor. Program provinsi diharapkan bersinergi dengan pemerintah kabupaten agar anggarannya tidak tumpang tindih sehingga dapat dilakukan penghematan,” ucapnya.

Rencananya Pansus LKPJ Pemerintah Lampung tahun anggaran 2019 akan dilaporkan melalui Rapat Paripurna besok (07/06/2020), secara Virtual untuk menghindari penularan Covid19, serta sesuai dengan Protokol kesehatan,” tutupnya.(Net)

Soal BPIH, Ini Harapan Komisi V DPRD Lampung

Oke Lampung – Penyimpanan dan pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Kementerian Agama diharapkan dapat menciptakan benefit atau keuntungan bagi para calon jemaah haji yang gagal berangkat ibadah haji tahun ini.

Sehingga keuntungan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh calon jemaah haji ketika penyelenggaraan ibadah haji di tahun yang akan datang.

Harapan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Aprilianti, Rabu (3/6/2020).

Menurut Aprilianti yang juga merupakan salah satu calon jemaah haji yang gagal berangkat ibadah haji itu, penyimpanan BPIH di bank tentu akan menghasilkan keuntungan bagi BPKH, dan juga selayaknya calon jemaah haji mendapatkan keuntungan itu.

“Paling tidak ada program dari BPKH ini untuk memberikan benefit kepada calon jemaah haji yang tertunda. Gak tahu bagaimana bentuknya apakah nanti misalnya ditambah living cost-nya, atau pun misalnya ada pelayanan khusus yang lebih ketika nanti di sana (Arab Saudi), atau misalkan ditambah juga suatu bonus untuk para jemaah haji,” ujar Aprilianti.

“Kan uang kita juga yang disimpan. Persoalan nanti ketika di tahun berikutnya ada kenaikan ongkos haji, kalau ada benefit dari situ tinggal ditambahkan,” sambungnya.

Ia juga meminta kepada BPKH harus benar-benar transparan dalam pengelolaan BPIH jemaah haji. Sebab itu merupakan dana umat untuk beribadah menjalankan perintah Allah SWT.

“Kita mengharapkan karena ini urusannya dengan agama, harus benar-benar transparan, jangan sampai ada maksud lain, disalahgunakan, jangan sampai. Saya berpikir kalau kita di Lampung 7.040 calon jemaah dikalikan dengan biayanya cukup besar sekali angka itu,” tegasnya.

Guna mengetahui lebih jelas terkait BPIH yang disimpan oleh BPKH dan soal pembatalan ibadah haji tahun 1441 H/2020 M, kata Apriliati, pihaknya di komisi V DPRD Lampung dalam waktu dekat akan mengudang dari perwakilan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung dan Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.

“Tetap akan kita laksanakan funsi pengawasan kita, karena terus terang saja dana itu kalau dihimpun sekian juta umat cukup besar, apa lagi rata-rata penambahan kita kemarin Rp9 juta sampai Rp10 juta, di luar Rp25 juta setoran awal,” katanya. (Net)

Soal Pembatalan Haji, Ini Kata Ketua DPRD Lampung

Oke Lampung – Kementerian Agama Republik Indonesia membatalkan keberangkatan jemaah haji, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 H/2020 M, melalui surat keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2020.

Beberapa poin penekanan dalam surat keputusan tertanggal 2 Juni 2020 itu diantaranya, jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 H/2020 M, menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M.

Selanjutnya, setoran pelunasan BIPIH pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Akan tetapi setoran pelunasan BIPIH dapat diminta kembali oleh jemaah haji.

Menanggapi atas kebijakan Menteri Agama, Fachrul Razi itu, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingurm Gumay mengatakan, pihaknya akan tetap mengawasi BIPIH milik jemaah haji yang disimpan dan dikelola oleh  BPKH itu.

“Karena ini tidak lepas dari kebijakan Pemerintah Pusat. Prinsipnya dewan tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya. Sepanjang mekanisme dan sistem tidak dilanggar ya silahkan, tapi kalau ada mekanisme yang dilanggar ya tentu itu tidak boleh diteruskan,” tegas Mingrum, di kantor DPRD setempat, Selasa (2/6/2020).

Untuk diketahui, di Provinsi Lampung ada sebanyak 7.030 orang calon jemaah haji yang ditunda keberangkatannya. Sementara 6.627 orang jemaah diantaranya itu telah melakukan pelunasan BIPIH. (Net) 

DPRD Lampung Gelar Rapat Paripurna LKPJ

Oke Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna terkait Pembicaraan Tingkat II, Laporan Panitia Khusus (Pansus) persetujuan penetapan konsep keputusan DPRD tentang rekomendasi dan sambutan Gubernur Lampung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah Tahun Anggaran 2019, di Ruang Rapat Paripurna, Rabu (3/06/2020).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay, dengan jumlah anggota DPRD yang hadir sebanyak 57 orang, baik melalui teleconference di masing-masing komisi, fraksi dan yang hadir langsung.

Adapun rekomendasi khusus di antaranya Badan Pendapatan Daerah, Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam KUA APBD ataupun APBD-P belum dirumuskan dengan dasar perhitungan yang cermat.

Untuk mencapai proyeksi PAD yang lebih realistis, ke depan dalam menyusun anggaran tidak boleh terlalu optimis, namun harus berdasarkan perhitungan yang riil dengan dasar.

Soal Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah serta Badan Keuangan Daerah, belum adanya sanksi tegas yang diimpelementasikan bagi OPD yang terlambat menyerahkan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj).

Contohnya sanksi bisa berupa penundaan pencairan, sehingga perlu segera dibuat sistem dan aph’kasi pelaporan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan lainnya.

Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pansus mengapresiasi terhadap seleksi Kepala Sekolah melalui Uji Kompetensi, dalam hal ini dapat memberikan kepastian seleksi yang adil dan terbuka dan memberikan jaminan peningkatan karir yang jelas bagi tenaga pendidik dan lainya.

Untuk Dinas Kesehatan, perlunya meningkatkan program kegiatan yang lebih balk, terus berinovasi dalam mengatasi persoalan kesehatan sepem gizi buruk dan balita kurus, mempertahankan pelayanan yang sudah baik dan perlu adanya kreativitas dan inovasi kegiatan yang Iebih fokus untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Lampung, serta yang lainnya.

Atas rekomendasi ini, Ketua DPRD Provinsi Lampung Migrum Gumay, bertanya kepada anggota dewan apakah rekomendasi ini dapat disetujui atau tidak. Para anggot dewan menyatakan menyetujui rekomendasi tersebut.

Sementara, Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada Anggota Dewan yang terhormat, karena telah membahas LKPj secara sungguh-sungguh, sebagai sumbangsih pemikiran dalam memberikan saran dan pendapat guna memajukan pembangunan di Provinsi Lampung.

“Kami yakin, penyampaian LKPj Kepala Daerah dan pemberian rekomendasi oleh DPRD pada hari ini, selain akan meningkatkan kinerja, fungsi dan tugas eksekutif dan legislatif, juga merupakan perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di segala bidang,” kata Arinal.

Gubernur berharap terkait dengan laporan pansus LKPj Kepala Daerah Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

a. Rekomendasi DPRD merupakan catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi/ konkuren, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

b.Rekomendasi ini juga sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program/kegiatan antara eksekutif dan legislatif kedepan, sehingga sasarannya benar-benar dapat terarah dan terukur kemajuannya sesuai dengan visi dan misi Provinsi Lampung.

c. Selain itu diharapkan REKOMENDASI ini dapat diimplementasikan dalam berbagai program termasuk program prioritas yang dilakukan oleh seluruh OPD di berbagai urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di tahun-tahun yang akan datang. (Red)

Komisi I DPRD Lampung Sikapi New Normal

Oke Lampung – Komisi I DPRD Lampung mensikapi pemberlakuan skema New Normal. Karena diharapkan dapat memberi angin segar untuk perekonomian tanpa mengabaikan standar protokol kesehatan Covid-19.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal menyayangkan jika hal ini harus diterapkan dibeberapa daerah di Bumi Ruwa Jurai, misalnya  Pringsewu dan Mesuji.

“Jangan gegabah, mesti dilakukan kajian secara komprehensif. Jangan sampai kebijakan new normal malah jadi bumerang,” ungkap dia, Selasa (2/6/2020).

Yozi juga mengingatkan agar kita belajar dari negara yang sudah lebih dahulu melakukan New Normal, contohnya seperti Korea Selatan.

“Kita bisa belajar dari pengalaman Korea selatan yang akhirnya kembali menetapkan kebijakan yang ketat, akibat gagalnya program new normal,” tegasnya. (Net)

Begini Bentuk Kepedulian Fraksi Partai Demokrat DPRD Lampung Untuk Masyarakat

Oke Lampung – Kepedulian di tengah Pandemi Covid-19 ditunjukkan 10 legislator DPRD Fraksi Partai Demokrat Lampung.

Selain aktif memberi masukan dan kritik konstruktif ke pemerintah, Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Lampung turut hadir dan turun tangan langsung dalam membantu masyarakat yang terdampak langsung wabah Covid-19.

Anggota fraksi Demokrat DPRD Provinsi Lampung yang terdiri dari : M. Raden Ismail (dapil Lampung Selatan), Hanifal (Tulang bawang, Tulang bawang Barat, Mesuji), Angga Satria Pratama (Pesawaran, Metro, Pringsewu), Midi Iswanto (Lampung Tengah) Deni Ribowo dan Yozi Rizal (Lampung Utara, Way Kanan) Asep Makmur dan Khadafi ( Lampung Timur), Budiman (Bandar Lampung) dan Amaludin (Tanggamus, Lampung barat, Pesisir barat) selama bulan April ini sudah membagikan 15 ribuan paket sembako dan puluhan ribu masker ke masyarakat Lampung.

“Ini adalah wujud nyata kepedulian Fraksi partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung untuk menjadi bagian dari solusi permasalahan masyarakat yang ada di Lampung,” ujar Anggota Fraksi Demokrat DPRD Lampung Yozi Rizal (20/5).

Hal ini juga, menurut Ketua Komisi I DPRD Lampung ini, dilakukan untuk menindaklanjuti perintah ketua umum Partai Demokrat Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) di dalam melanjutkan Gerakan Nasional Partai Demokrat (GNPD) Peduli dan Berbagi.

Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli dan Berbagi merupakan gerakan yang diinisiasi Ketum AHY melalui instruksi 03 Partai Demokrat yang dirilis pada 25 April 2020 dan dilanjutkan ke tahap dua.

Saat ini lebih dari 400 ribu bantuan yang dibagikan partai demokrat melaui kader-kadernya ke masyarakat kekurangan yang berada di berbagai daerah di Indonesia.

Menjelang hari raya Idul Fitri ini Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengikuti anjuran pemerintah untuk jangan mudik dan menjalankan shalat id dirumah. Selain itu, menghindari berkumpul, menggunakan masker, dan menjalankan pola hidup yang bersih dan sehat.

Hal ini dilakukan untuk memutus penyebaran covid-19 di bumi Lampung tercinta ini. (Red)

Bersiap New Normal, Fraksi PKB Lampung Suarakan Aspirasi PONPES

Oke Lampung – Kebijakan Pemerintah pusat yang akan menerapkan konsep kehidupan new normal (pola hidup baru) diharapkan dapat menyelamatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam masa Pandemi Covid-19.

Sebab, pandemi virus yang berasal dari Wuhan China ini memberi dampak besar bagi perekonomian masyarakat dunia dan tentunya bagi seluruh kalangan, termasuk kehidupan di pesantren yang di dalamnya memuat kehidupan santri, pengajar, masyarakat yang menggantungkan perputaran ekonominya dari kehidupan pesantren.

Tentunya, dalam persiapan penerapan new normal di pesantren ini, kondisi sarana dan prasarana harus lebih diperhatikan, untuk di Lampung misalnya.

Sebab, sebagian besar pesantren di Lampung belum memenuhi standar kesehatan, terlebih protokoler Covid-19 untuk menjalankan konsep new normal. Hal ini dikatakan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung Okta Rijaya, Jumat (29/5).

“Kebutuhan sarana prasarana di pesantren dalam penerapan new normal seyogyanya harus dipenuhi, seperti Pusat Kesehatan pesantren beserta tenaga dan alat medis, sarana MCK yang memenuhi standar protokoler Covid-19, wastafel portabel dan penyemprotan disinfektan, APD termasuk alat rapid tes, hand sanitizer dan masker, serta kebutuhan penambahan ruang untuk karantina, isolasi mandiri, ruang asrama dan ruang kelas untuk memenuhi standar penerapan physical distancing,” jelas Okta didampingi Wakil Ketua Fraksi Jauharoh, Noverisman Subing, dan anggota fraksi PKB DPRD Lampung lainnya.

Untuk itu, kata Okta, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk membantu pesantren mempersiapkan diri menghadapi masa new normal sekaligus akan mengawal kebijakan tersebut hingga tingkat implementasinya.

“Kami juga meminta kepada pemerintah provinsi Lampung agar dapat memenuhi kebutuhan pesantren selama new normal. Kami juga meminta F PKB kabupaten/kota se-Lampung untuk menyuarakan hal yang sama ke Pemda masing-masing,” ucapnya.

Sebab, tambah dia, kondisi ini harus segera diantisipasi, ditangani dan dicarikan solusi terutama oleh pemerintah Provinsi Lampung. “Maka Pemprov Lampung harus memberikan bantuan nyata kepada pesantren dalam bentuk memfasilitasi rapid tes dan pemeriksaan swab massal untuk seluruh kyai dan santri sebagai penanda dimulai kegiatan belajar mengajar di pesantren, pemenuhan kebutuhan pangan dan ekonomi minimal 14 hari, penyediaan sarana belajar yang memenuhi standar new normal, penyiapan SOP atau prosedur tetap, serta alokasi anggaran khusus yang bersumber dari APBD untuk pesantren selama masa new normal,” terangnya.

Sementara, Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung Jauharoh menambahkan, kesembilan anggota Fraksi PKB sudah turun ke dapil masing-masing dalam mengkroscek situasi dan kondisi pesantren yang ada di Lampung.

“Kami sangat prihatin dengan kondisinya seperti itu, maka kami kumpul hari ini ingin menyuarakan hal tersebut. Untuk itu, kami mengusulkan kepada pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan pesantren selama new normal,” tandas Ketua Bapemperda DPRD Lampung ini. (Red)

Gelar Reses, RMD Dikeluhkan Dampak Covid-19

Oke Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Rahmat Mirzani Djausal (RMD) menggelar reses dan membagi – bagikan sembako, masker dan hand sanitizer kepada warga Kelurahan Kampung Baru dan Rajabasa.

Dalam kesempatan itu, warga banyak mengeluhkan para pemuda sekitar yang masih menganggur dan tidak memiliki peluang usaha lantaran tak ada biaya, terlebih dampaknya sangat terasa saat dilanda pandemic Covid-19 ini.

“Para pemuda – pemudi di sini banyak yang nganggur, kami ingin meminta bantuan bagaimana anak – anak kami yang belum punya pekerjaan ini bisa memiliki peluang dengan pemberian bantuan dana,” pinta Saidi, warga Kampung Baru, Selasa (19/05).

Saidi pun menuturkan, banyak warga sekitar rumahnya terkena dampak pandemic Covid, dimana sebagian warganya adalah buruh harian lepas. “Banyak dari warga sini merupakan buruh harian lepas dimana sejak pandemic covid – 19 ini, ada yang dirumahkan sementara anaknya pun belum bekerja. Sebagian kecil lagi masuk kerjanya tidak setiap hari, gaji sesuai jumlah hari masuk kerja,” keluh Saidi.

Saidi menuturkan pihaknya sangat bersyukur dengan kedatangan Rahmat Mirzani Djausal ke daerahnya, ia mengaku selama ini pihaknya belum sama sekali didatangi anggota legislative di tingkat provinsi.

“Baru kali ini kami didatangi anggota DPRD Provinsi Lampung, kami sangat terharu dan terima kasih sudah mau datangi kami dan mendengarkan keluhan kami. Tentunya, kami berharap aspirasi ini bisa didengar pemerintah melalui Pak Mirza, sehingga anak – anak kami yang menganggur ini dapat menciptakan peluang usaha dengan kucuran dana usaha,” tutur Saidi.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi V itu menyatakan pihaknya akan berusaha membantu terkait bantuan dana usaha tersebut melalui program – program pemerintah yang sudah ada. “Namun program – program tersebut disalurkan melalui kelompok – kelompok resmi, seperti karang taruna dan kelompok lainnya yang resmi,” janji Mirza.

Mirza pun mengakui di Bandar Lampung, pertumbuhan ekonomi maju pesat dengan jalan semakin besar, gedung semakin banyak, namun ia melihat warga Bandar Lampung tetap masih banyak yang menganggur.

“Kan aneh, masyarakat kota semakin susah mencari pekerjaan. Daerahnya bertumbuh tapi kok nyari kerjanya susah. Harusnya kan maju, cari kerjanya gampang,” tandasnya.

Ternyata, menurut Mirza, banyak pekerjaan yang ada di Kota Bandar Lampung dalam tahap pengerjaannya justru mengambil tenaga kerja dari luar Bandar Lampung, bahkan luar Provinsi Lampung.

“Pembangunan gedung – gedung seperti hotel, ruko dan perumahan, saya Tanya, tukangnya diambil dari luar Lampung, dari Jawa.,” ungkap Mirza.

Mirza menilai harus ada sikap tegas dari pemerintah setempat untuk menghimbau agar berbagai pihak untuk tidak menerima pegawai atau tenaga kerja dari luar Lampung dengan membuat regulasi yang sah sehingga masyarakat Lampung dapat mudah mencari pekerjaan di kotanya sendiri.

“Jika terkendala pada SDM-nya, kita kan ada program – program untuk meningkatkan SDM-nya,” pungkasnya. (Red)

Gelar Reses, Hanifal Serap Aspirasi Petani Singkong

Oke Lampung – Anggota DPRD Lampung Dapil VI (Tuba, Tuba Barat dan Mesuji) Hanifal melanjutkan giat reses-nya di tiga Kabupaten tersebut.

Dalam tatap muka dengan masyarakat yang mengedepankan protokoler kesehatan dari pemerintah ini, Ketua Fraksi Partai Demokrat Lampung ini dihadapkan dengan berbagai keluhan masyarakat sekitar, seperti infrastruktur jalan, pembagian BLT yang tidak merata, harga pertanian terutama singkong dan karet yang anjlok.

“Aspirasi dari masyarakat ini tentunya akan kita masukkan dalam laporan hasil reses untuk kita perjuangkan di Tahun Anggaran mendatang,” jelas Sekretaris Komisi III DPRD Lampung ini (19/5).

Dalam kegiatan tersebut juga, Hanifal memberikan santunan kepada 100 anak yatim dan membantu pengobatan salah satu anak di Tiuh Tirta Motor, Kecamatan Tulangbawang Tengah yang terkena penyakit hydrocapilus. (Red)

Jaring Aspirasi, RMD Dicurhati PKH

Oke Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menggelar reses dan membagi – bagikan sembako, masker dan hand sanitizer kepada warga Kelurahan Kampung Baru dan Rajabasa.

Dalam kesempatan itu, warga banyak mengeluhkan terkait PKH dimana sejumlah warga mengakui mereka telah terdaftar sebagai penerima PKH sejak 2018 namun hingga kini bantuan yang dijanjikan masuk ke rekening belum juga mereka dapatkan.

“Saya sejak 2018 sudah terdaftar sebagai penerima bantuan PKH, namun sampai sekarang saldo di rekening tetap nol rupiah. Sementara di sisi lain, saya gak dapat bantuan apa pun lantaran saya sudah terdaftar nerima PKH,” ungkap Farida, Selasa (19/05).

Keluhan tersebut pun dibenarkan puluhan warga lain yang saat itu menghadiri acara reses Rahmat Mirzani Djausal di Rajabasa. Saat ditanyai terkait pendamping yang berasal dari dinas social, Farida menyebutkan selama ini pihaknya didampingi oleh Lita.

“Kami di sini dibagi kelompok – kelompok gitu, dan kordinator dari dinasnya Mbak Lita. Tapi masalah duit itu, saya gak pernah terima,” tukas Farida.

Farida dan puluhan warga lainnya mengakui telah mengantongi kartu sebagai penerima bantuan PKH. Tak hanya itu saja, sejumlah warga juga mengakui untuk bantuan beras pun, sudah tiga bulan ini dibekukan.

“Bahkan sekarang aja sudah diblokir, gak bisa diambil,” seru Farida.

Hingga kini, diakui Farida, dirinya dan puluhan warga penerima PKH masih terdaftar. “Makanya nasib kami ini gimana, terima kartu PKH tapi gak pernah terima. Sementara karena sudah terdaftar PKH, gak bisa dapat bantuan apapun,” keluhnya.

Sementara itu, seorang warga yang enggan disebutkan namanya menuturkan dirinya sudah sering mengajukan kepada RT setempat untuk bisa mendapatkan bantuan PKH atau bantuan sosialnya, namun hingga kini permohonan tersebut belum juga diberikan.

“Saya sudah sering ngajuin ke RT, sudah kumpul syarat yang diminta, seperti KTP KK dan keterangan tidak mampu, namun sampai sekarang belum juga saya terima bantuan dalam bentuk apapun,” tandas warga Gang Yahya ini.

Menanggapi persoalan tersebut, Mirza berjanji pihaknya akan mendata kembali warga yang sudah terdaftar menerima PKH namun belum pernah mencicipinya.

“Nanti tolong semua warga yang sudah punya kartu PKH namun belum juga menerima bantuan PKH-nya, tolong foto kartunya lalu kirim ke tim saya yang ada di sini, atau bisa melalui staf saya, Pak Asroni ini, Insya Allah akan saya kordinasikan dengan dinas sosial,” ujarnya. (Red)