Disdikbud Lampung: Pandemi Covid-19, Wali Murid Tetap Bayar Pendanaan Pendidikan, Pengguna KIP Gratis

BANDAR LAMPUNG – Pendanaan Pendidikan (PP) sekolah di SMA, SMK dan SLB di masa pandemi Covid-19 tetap diberlakukan.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Sulpakar didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMK Zuraida Kherustika. Hal ini berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 61 Tahun 2020.

“Jadi, PP tetap dibayar oleh wali murid, kecuali bagi pengguna Kartu Indonesia Pintar (KIP) maka gratis PP. Artinya, bagi pengguna kartu KIP, biaya PP digratiskan, ” kata dia kepada Headlinelampung, Selasa (26/1/2021).

Sebenarnya, lanjut Zuraida, terkait pembayaran PP sekolah sudah dilakukan musyawarah oleh pihak komite sekolah dan orang tua murid.

Pada waktu itu pihak sekolah mengundang orang tua murid dalam pembahasan PP sekolah.

“Jika ada salah satu orang tua murid keberatan dengan kemampuan dan keadaan dimiliki saat pandemi Covid-19, di situ pihak komite sekolah langsung memberikan penjelasan,” terang Zuraida.

Dijelaskan, isi poin Pergub 61 Tahun 2020 sudah jelas.

“Dalam pergub tersebut di BAB II soal Tanggung jawab Pendanaan Pendidikan pada pasal 4 berbunyi: pendanaan pendidikan tanggung jawab bersama antara pemprov, pemerintah daerah dan masyarakat,” jelas Zuraida.

Masyarakat dimaksud meliputi penyelenggara atau satuan pendidikan, peserta didik, orang tua/wali dan pihak lain.

Kemudian, BAB X soal Pengaduan pada pasal 14 tentang Tata cara penerimaan sumbangan yang berasal dari orang tua yakni, Satuan pendidikan menyusun RKAS yang dibahas dalam rapat komite

Lalu, menyelenggarakan rapat umum RKAS yang melibatkan komite bersama orang tua

“RKAS yang telah disepakati bersama selanjutnya disahkan oleh komite sekolah dan diketahui oleh dinas,” kata Zuraida.

Kemudian, sekolah melaksanakan sosialisasi RKAS kepada wali dan masyarakat.

“Berdasarkan tahapan yang dimaksud diatas, wali murid hanya satu jenis sumbangan setiap tahun pelajaran,” ujarnya.

Selanjutnya, satuan pendidikan wajib membebaskan sumbangan bagi peserta didik berasal dari kalangan miskin sesuai peraturan berlaku.

“Pemberian sumbangan tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik,” terangnya

Terakhir, sumbangan wajib dicatat atau dibukukan dan dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada BAB VI soal Tata Cara Penerimaan Sumbangan pada Pasal 9 yaitu, Komite dalam penerimaan sumbangan dari pihak lain wajib berkoordinasi dengan sekolah

Sekolah dan pihak lain wajib menyusun perjanjian kerjasama, sumbangan kepada sekolah wajib dicatatat, dibukukan dan dilaporkan.

“Tata cara penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud diatas diatur dalam SOP yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas,” jelas Zuraida.

Leave a Comment