Rencana Pelantikan Pejabat Eselon IV Pemprov Lampung Kacau, Ditunda Sampai Batas Waktu Tidak Ditentukan

BANDAR LAMPUNG – Rencana pelantikan 226 pejabat eselon IV di lingkungan Pemprov Lampung berlangsung kacau.

Para pejabat eselon IV yang telah hadir di pelantikan di empat tempat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), BPSDM, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Jumat (29/1/2021) pukul 15.00 WIB, tiba-tiba ditunda.

Terkait penundaan hanya disampaikan secara lisan oleh panitia BKD Lampung di empat tempat tersebut. Alasannya penundaan belum diketahui semua pejabat eselon IV.

“Ya, pelantikan tiba-tiba ditunda di empat tempat tersebut. Saat ini kami belum tau jelas alasan penundaan. Informasinya sampai waktu ditentukan, ” kata salah satu pejabat eselon IV yang menghadiri pelantikan di BKD Lampung.

Senada dikatakan pejabat eselon IV yang ada di BPSDM.

“Ya, terjadi penundaan. Tapi kami belum tahu jelas alasan ditunda, ” ujarnya.

Sementara, Plt. Badan Kepegawaian Daerah BKD Lampung, Yurnalis saat dihubungi Headlinelampung via telepon, tidak dijawab. (Sandi)

Pelantikan Pejabat Pemprov Lampung Mendadak Ditunda, DPRD: Sejarah, Baru Pertama Kali Terjadi!

BANDARLAMPUNG – Komisi I DPRD Lampung sangat menyesalkan terjadinya penundaan pelantikan pejabat eselon IV di lingkungan Pemprov Lampung.

Hal ini baru pertama kali terjadi, disaat pejabat sudah siap serta berkumpul untuk mengikuti pelantikan, namun tiba-tiba ditunda.

“Ini saya bertanya-tanya ada apa dan alasannya kenapa,” ujar Anggota Komisi I DPRD Lampung, Watoni Nurdin, kepada Headlinelampung, Minggu (31/1/2021).

Dia mengatakan biasanya dalam mutasi atau rolling jabatan, pastinya sudah ada sistem dan aturan.

“Kalau sudah ada sistem atau aturan pastinya tidak akan terjadi kekisruhan seperti ini,” jelas Watoni.

Apalagi kita tahu ada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sesuai tugas dan fungsinya.

“Apakah disitu Baperjakat difungsikan atau tidak. Kalau seandainya Baperjakat tidak difungsikan, untuk apa ada Baperjakat,” tukas Watoni.

Untuk itu, sesuai kebutuhan dalam proses mutasi atau rolling kalau sudah ada pelantikan maka sistem dan aturan harus dijalankan.

“Baperjakat juga bertugas sesuai mekanisme. Tidak boleh ada penundaan,” kata Watoni.

Baperjakat sudah melakukan penunjukkan pejabat eselon IV yang akan dilantik sesuai sistem dan aturan.

“Saya benar-benar menyayangkan terjadinya hal ini. Komisi I berharap ke depannya jangan terjadi lagi. Ini sejarah. Baru pertama kalinya terjadi penundaan pelantikan. Apalagi tidak ada alasan kenapa pelantikan di tunda,” jelas Watoni.

Oleh sebab itu, dengan adanya penundaan ini pasti banyak masyarakat bertanya-tanya, ada apa? Masyarakar berfikirnya macam-macam.

Padahal belum tentu, mungkin ada kekeliruan atau ketelatan pengisian jabatan.

“Tetapi hal ini jangan dijadikan alasan. Harusnya Pemprov Lampung berfikir positif, bisa dilakukan pelantikan susulan. Kenapa harus ditunda-tunda,” sergah Watoni.

Komisi I DPRD Lampung sebagai mitra kerja BKD Lampung sangat menyesalkan terjadinya hal ini.

“Mungkin nanti pada rapat pendengaran pendapat di triwulan pertama, akan menjadi koreksi kita terhadap BKD Lampung. Kenapa ini harus terjadi,” ujar Watoni.

Jika ternyata penundaan pelantikan pejabat ini tidak ada subtansi sesuai sistem dan aturan, komisi I akan menegur dengan tegas.

“Namun jika ada subtansi komersial, Komisi I memberikan toleransi mencari jalan keluar. Tetapi kembali lagi, jangan ada penundaan. Bisa dilakukan pelantikan susulan,” imbau Watoni.

Sebelumnya, seluruh pejabat eselon IV merasa kecewa atas penundaan pelantikan tersebut.

Mereka sudah melakukan persiapan dan hadir di acara pelantikan. Namun tiba-tiba ditunda, tanpa ada alasan apapun.

Rencana pelantikan 226 pejabat eselon IV di lingkungan Pemprov Lampung berlangsung kacau.

Para pejabat eselon IV yang telah hadir di pelantikan di empat tempat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), BPSDM, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Jumat (29/1/2021) pukul 15.00 WIB, tiba-tiba ditunda.

Terkait penundaan hanya disampaikan secara lisan oleh panitia BKD Lampung di empat tempat tersebut. Alasannya penundaan belum diketahui semua pejabat eselon IV.

“Ya, pelantikan tiba-tiba ditunda di empat tempat tersebut. Saat ini kami belum tau jelas alasan penundaan. Informasinya sampai waktu ditentukan, ” kata salah satu pejabat eselon IV yang menghadiri pelantikan di BKD Lampung.

Senada dikatakan pejabat eselon IV yang ada di BPSDM.

“Ya, terjadi penundaan. Tapi kami belum tahu jelas alasan ditunda, ” ujarnya.

Sementara, Plt. Badan Kepegawaian Daerah BKD Lampung, Yurnalis saat dihubungi Headlinelampung via telepon, tidak dijawab. (Ayu/Sandi)

Ditunda Sampai Batas Waktu Tidak Ditentukan, Rencana Pelantikan Pejabat Eselon IV Pemprov Lampung Kacau

Rencana pelantikan 226 pejabat eselon IV di lingkungan Pemprov Lampung berlangsung kacau.

Para pejabat eselon IV yang telah hadir di pelantikan di empat tempat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), BPSDM, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung tiba-tiba ditunda.

Terkait penundaan hanya disampaikan secara lisan oleh panitia BKD Lampung di empat tempat tersebut. Alasannya penundaan belum diketahui semua pejabat eselon IV.

“Ya, pelantikan tiba-tiba ditunda di empat tempat tersebut. Saat ini kami belum tau jelas alasan penundaan. Informasinya sampai waktu ditentukan, ” kata salah satu pejabat eselon IV yang menghadiri pelantikan di BKD Lampung.

Senada dikatakan pejabat eselon IV yang ada di BPSDM.

“Ya, terjadi penundaan. Tapi kami belum tahu jelas alasan ditunda, ” ujarnya.

Sementara, Plt. Badan Kepegawaian Daerah BKD Lampung, Yurnalis saat dihubungi Headlinelampung via telepon, tidak dijawab. 

Wagub Lampung Minta Cari Solusi Atasi Keluhan Pupuk di Kalangan Petani

BANDAR LAMPUNG – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) minta jajarannya mengecek keluhan pupuk di kalangan petani agar ketersediaan pupuk bersubsidi dan non subsidi di Provinsi Lampung dapat aman terkendali dan tidak terjadi kelangkaan pupuk.

Hal tersebut disampaikan Wagub Nunik dalam rapat koordinasi terkait penyaluran pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung Tahun 2021, yang dilaksanakan melalui Aplikasi Zoom meeting, Bandarlampung, Selasa (26/1/2021).

“Semoga tidak terjadi kelangkaan pupuk, dan ketika terjadi persoalan administrasi maka dapat cepat terselesaikan,” ujar Wagub Nunik saat melakukan zoom metteng

Wagub Nunik menjelaskan bahwa sesuai yang disampaikan pihak PT. Pusri dan PT. Petrokimia, ketersediaan pupuk di Lampung untuk bulan Januari dan Februari dalam keadaan aman.

“Ketersediaan pupuk dari PT. Pusri dan PT. Petrokimia dalam keadaan aman. Namun kalau di lapangan masih ada keluhan terkait kelangkaan pupuk di lapangan, maka harus di cek kebenarannya agar dapat diketahui permasalahannya,” jelas Wagub Nunik.

Kemudian, lanjutnya, ia juga minta agar jajarannya menindaklanjuti laporan dari masyarakat.
“Kewajiban kita menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Harus segera di cek, dan mencari solusi untuk membantu rakyat kita,” katanya

Sementara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Kusnardi menjelaskan bahwa pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani.

Yaitu petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan/atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam; dan/atau; Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada PATB; Pembudidaya ikan dengan luasan usaha budidaya paling luas 1 (satu) hektar setiap musim tanam. Kemudian Petani yang menyusun e-RDKK dan terdaftar di Simluhtan

Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2021, ujar Kusnardi, dilakukan dengan cara penebusan pupuk melalui sistem KPB. Kemudian, Penebusan dapat dilakukan oleh Petani yang belum masuk anggota KPB dengan syarat menunjukkan identitas (kartu tanda penduduk) dan mengisi form penebusan Pupuk Bersubsidi

Sementara itu, Dicky, perwakilan PT. Petrokimia menyampaikan bahwa stok ketersediaan pupuk saat ini hingga bulan Februari ke depan dalam keadaan aman.

“Ketersediaan pupuk di gudang Petrokimia sebanyak 493 ton ZA, 11.493 ton SP-36, 4.640 ton Organik serta 6.771 ton Pupuk NPK Karung dan 22.000 ton NPK curah, cukup untuk memenuhi ketersediaan stok pupuk dibulan Januari-Februari,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Perwakilan PT. PUSRI melaporkan bahwa ketersediaan pupuk di gudang Lini III sebanyak 35.522 ton subsidi dan 1.730 ton pupuk non subsidi. (*)

Menko Marinves Luhut Resmikan Kendaraan Listrik di Lampung

BANDAR LAMPUNG – Kendaraan Listrik Berbasis Baterai resmi di-launching Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Panjaitan di Provinsi Lampung.

Sekaligus diiringi peresmian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dari Direktur Utama PT. PLN Persero, Zulkifli Zaini yang diwakili General Manager PLN UID Lampung, Pandapotan Manurung, di Rest Area Tol Bakauheni Terbanggi Km 20B, Lampung, Selasa (26/1/2021).

Semula, Kunjungan Kerja Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ke Lampung tersebut diagendakan untuk meninjau langsung Kawasan Pelabuhan Bakauheni, Kawasan Wisata Bakauheni, Progres Pembangunan Tol Lampung dan Peresmian SPKLU PLN di Rest Area Tol Bakter Km 20B.

Serta melakukan rapat koordinasi percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi di Kawasan Bakauheni dan Tol Lampung.

Luhut Binsar Panjaitan yang akrab dipanggil LBP, mendorong PT. PLN (Persero) dalam mempersiapkan infrastruktur pendukung untuk menghadapi kehadiran Kendaraan Listrik Berbasis Baterai.

“Penggunaan mobil listrik ini akan terus berkembang sehingga fasilitasnya juga perlu disediakan”, ucap Luhut saat memimpin rapat Koordinasi tersebut.

“Dengan diresmikannya SPKLU PLN ini , merupakan satu langkah bagus kita, untuk mendorong penggunaan mobil listrik sehingga membuat Negeri ini lebih efisien lagi, ” tambahnya.

Turut serta Direktur Bisnis PLN Regional Sumatera dan Kalimantan, Wiluyo Kusdwiharto memberikan paparan singkatnya tentang Pengembangan Insfrastruktur Kendaraan Listrik.

Berdasarkan PERPRES 55/2019 dan PERMEN ESDM 13/2020 terkait penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) mendasari PLN menghadirkan produk Layanan Stimulus bagi Pelaku Ekosistem KBLBB.

Menurutnya penggunaan Kendaraan Listrik dapat mendukung pengurangan emisi CO2, emisi yang dikeluarkan 3 kali lebih sedikit dibanding kendaraan BBM.

“Konversi kendaraan BBM ke KLBB (Kendaraan Listrik Berbasis Baterai) merupakan salah satu bentuk kemandirian energi dengan mengurangi ketergantungan impor sekitar 200 Trilyun Rupiah, menjadi optimalisasi domestic energy reserve.

Populasi Kendaraan Listrik ini diproyeksikan pada tahun 2024 akan mencapai 72 ribu Unit yang tertuang dalam roadmap PLN, ” ungkapnya

Untuk menjamin kenyamanan Pengguna Kendaraan Listrik, sampai saat ini PT. PLN (Persero) sudah membangun 30 titik SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) yang tersebar di beberapa daerah.

“Untuk SPKLU yang berada di Rest Area Tol Bakauheni Terbanggi Km 20B merupakan SPKLU pertama di Provinsi Lampung, rencana selanjutnya dalam waktu dekat akan ditambah 3 titik lagi di Sepanjang Tol Trans Sumatera Rest Area km 49A, 115B dan 235A”, tutup Wiluyo

Pada kesempatan yang sama, General Manager PLN UID Lampung, Pandapotan Manurung yang hadir dalam peresmian SPKLU PLN di Rest Area Tol Bakter Km 20B menyampaikan bahwa SPKLU bagi Pengguna Kendaraan Listrik memiliki beberapa manfaat diantaranya ramah lingkungan karena menyelamatkan bumi dari emisi gas CO2, bersih, aman dan tidak perlu antri seperti Kendaraan BBM, ” tambahnya

Turut hadir Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Subonggo, Kepala BPTD Wilayah VI Lampung-Bengkulu, Sigit serta jajaran lainnya. (*/Ayu)

Disdikbud Lampung: Pandemi Covid-19, Wali Murid Tetap Bayar Pendanaan Pendidikan, Pengguna KIP Gratis

BANDAR LAMPUNG – Pendanaan Pendidikan (PP) sekolah di SMA, SMK dan SLB di masa pandemi Covid-19 tetap diberlakukan.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Sulpakar didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMK Zuraida Kherustika. Hal ini berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 61 Tahun 2020.

“Jadi, PP tetap dibayar oleh wali murid, kecuali bagi pengguna Kartu Indonesia Pintar (KIP) maka gratis PP. Artinya, bagi pengguna kartu KIP, biaya PP digratiskan, ” kata dia kepada Headlinelampung, Selasa (26/1/2021).

Sebenarnya, lanjut Zuraida, terkait pembayaran PP sekolah sudah dilakukan musyawarah oleh pihak komite sekolah dan orang tua murid.

Pada waktu itu pihak sekolah mengundang orang tua murid dalam pembahasan PP sekolah.

“Jika ada salah satu orang tua murid keberatan dengan kemampuan dan keadaan dimiliki saat pandemi Covid-19, di situ pihak komite sekolah langsung memberikan penjelasan,” terang Zuraida.

Dijelaskan, isi poin Pergub 61 Tahun 2020 sudah jelas.

“Dalam pergub tersebut di BAB II soal Tanggung jawab Pendanaan Pendidikan pada pasal 4 berbunyi: pendanaan pendidikan tanggung jawab bersama antara pemprov, pemerintah daerah dan masyarakat,” jelas Zuraida.

Masyarakat dimaksud meliputi penyelenggara atau satuan pendidikan, peserta didik, orang tua/wali dan pihak lain.

Kemudian, BAB X soal Pengaduan pada pasal 14 tentang Tata cara penerimaan sumbangan yang berasal dari orang tua yakni, Satuan pendidikan menyusun RKAS yang dibahas dalam rapat komite

Lalu, menyelenggarakan rapat umum RKAS yang melibatkan komite bersama orang tua

“RKAS yang telah disepakati bersama selanjutnya disahkan oleh komite sekolah dan diketahui oleh dinas,” kata Zuraida.

Kemudian, sekolah melaksanakan sosialisasi RKAS kepada wali dan masyarakat.

“Berdasarkan tahapan yang dimaksud diatas, wali murid hanya satu jenis sumbangan setiap tahun pelajaran,” ujarnya.

Selanjutnya, satuan pendidikan wajib membebaskan sumbangan bagi peserta didik berasal dari kalangan miskin sesuai peraturan berlaku.

“Pemberian sumbangan tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik,” terangnya

Terakhir, sumbangan wajib dicatat atau dibukukan dan dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada BAB VI soal Tata Cara Penerimaan Sumbangan pada Pasal 9 yaitu, Komite dalam penerimaan sumbangan dari pihak lain wajib berkoordinasi dengan sekolah

Sekolah dan pihak lain wajib menyusun perjanjian kerjasama, sumbangan kepada sekolah wajib dicatatat, dibukukan dan dilaporkan.

“Tata cara penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud diatas diatur dalam SOP yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas,” jelas Zuraida.

Pemprov Lampung Rakor Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Implementasi Program Smart Village

BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto membuka Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Kepala Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung bersama Dinas PMDT Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota bertempat di Hotel Bukit Randu, Senin (25/01).

Kadis Dukcapil Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh dalam laporannya mengungkapkan bahwa Kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas antara Dinas Dukcapil dan Dinas PMDT dengan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Lampung.

Rapat Koordinasi membahas pemanfaatan data kependudukan untuk implementasi program Smart Village dengan peserta rapat sejumlah 40 org dari Disdukcapil dan 30 org dari Dinas PMDT yang berasal dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Dari implementasi data kependudukan ini diharapkan dapat mendukung program Smart Village yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Sementara itu Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung, DR. Zaidirina, MSi, menjelaskan bahwa Program Smart Villlage merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang tertuang dalam Visi Lampung Berjaya, yaitu misi ke 2 dan ke 5.

Diharapkan dari pelaksanaan Program Smart Village ini nantinya akan terwujud Desa cerdas berbasis digital, masyarakat cerdas. Keterampilan dan inklusi, Lingkungan cerdas, Ekonomi cerdas, inovasi produktivitas dan kesetaraan akses.

“Smart village merupakan rumah besar yang harus diisi oleh seluruh Dinas/Instansi terkait,” ungkapnya.

Program Smart Village akan memberikan kemudahan dalam integrasi data yang sehari – hari dilaksanakan masyarakat di desa, seperti Layanan administrasi, Layanan pajak di desa, Layanan transaksi perbankan, Layanan Program Kartu Petani Berjaya, melalui integrasi data KPB, dan berbagai hal lain yang akan terus dikembangkan. Program Smart Vilage akan membuka peluang Kerjasama antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam berbagai hal.

Menurut Kepla Dinas PMDT, program Kegiatan Smart Village ini sudah sesuai dengan Tujuan Nasional, Smart Village diharapkan akan menghasilkan Lampung satu data dan meningkatkan kepercayaan masyarakat agar turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Dengan hadirnya Program Smart Village, Pemerintah Provinsi Lampung sebagai pengambil keputusan akan menentukan kebijakan berdasarkan dari data yang telah terintegrasi antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

Dejelaskan pula bahwa secara sistem, sepanjang Tahun 2020 ini telah diimplementasikan di 30 desa dan direncanakan akan menyebar di 650 desa yang telah dipersiapkan.

Program Smart Village saat ini telah dilaksanakan di Provinsi Lampung dengan empat desa sebagai prototipe, yaitu Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Desa Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur, dan Desa Cintamulya Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan

Sementara itu dalam arahannya, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung mengharapkan dengan digelarnya Rapat Koordinasi ini menjadi media untuk menyamakan persepsi, agar pembagunan dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat.

“Kita melakukan pembangunan harus berbasis dengan data,
dengan kemajuan teknologi, kita semakin dimudahkan dalam hal integrasi data,” ungkap Fahrizal.

Di sisi lain, Fahrizal berpesan agar dalam pemanfaatan teknologi harus dikelola secara baik dan akurat, serta tetap memperhatikan keamanan data untuk mencegah kerugian yang akan berdampak langsung pada masyarakat luas. (*)

Pandemi Covid-19, Wali Murid Tetap Bayar Pendanaan Pendidikan, Pengguna KIP Gratis Disdikbud Lampung Berkata

Pendanaan Pendidikan (PP) sekolah di SMA, SMK dan SLB di masa pandemi Covid-19 tetap diberlakukan.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Sulpakar didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMK Zuraida Kherustika. Hal ini berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 61 Tahun 2020.

“Jadi, PP tetap dibayar oleh wali murid, kecuali bagi pengguna Kartu Indonesia Pintar (KIP) maka gratis PP. Artinya, bagi pengguna kartu KIP, biaya PP digratiskan, ” beliau berucap.

Sebenarnya, lanjut Zuraida, terkait pembayaran PP sekolah sudah dilakukan musyawarah oleh pihak komite sekolah dan orang tua murid.

Pada waktu itu pihak sekolah mengundang orang tua murid dalam pembahasan PP sekolah.

“Jika ada salah satu orang tua murid keberatan dengan kemampuan dan keadaan dimiliki saat pandemi Covid-19, di situ pihak komite sekolah langsung memberikan penjelasan,” terang Zuraida.

Dijelaskan, isi poin Pergub 61 Tahun 2020 sudah jelas.

“Dalam pergub tersebut di BAB II soal Tanggung jawab Pendanaan Pendidikan pada pasal 4 berbunyi: pendanaan pendidikan tanggung jawab bersama antara pemprov, pemerintah daerah dan masyarakat,” jelas Zuraida.

Masyarakat dimaksud meliputi penyelenggara atau satuan pendidikan, peserta didik, orang tua/wali dan pihak lain.

Kemudian, BAB X soal Pengaduan pada pasal 14 tentang Tata cara penerimaan sumbangan yang berasal dari orang tua yakni, Satuan pendidikan menyusun RKAS yang dibahas dalam rapat komite

Lalu, menyelenggarakan rapat umum RKAS yang melibatkan komite bersama orang tua

“RKAS yang telah disepakati bersama selanjutnya disahkan oleh komite sekolah dan diketahui oleh dinas,” kata Zuraida.

Kemudian, sekolah melaksanakan sosialisasi RKAS kepada wali dan masyarakat.

“Berdasarkan tahapan yang dimaksud diatas, wali murid hanya satu jenis sumbangan setiap tahun pelajaran,” ujarnya.

Selanjutnya, satuan pendidikan wajib membebaskan sumbangan bagi peserta didik berasal dari kalangan miskin sesuai peraturan berlaku.

“Pemberian sumbangan tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik,” terangnya

Terakhir, sumbangan wajib dicatat atau dibukukan dan dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada BAB VI soal Tata Cara Penerimaan Sumbangan pada Pasal 9 yaitu, Komite dalam penerimaan sumbangan dari pihak lain wajib berkoordinasi dengan sekolah

Sekolah dan pihak lain wajib menyusun perjanjian kerjasama, sumbangan kepada sekolah wajib dicatatat, dibukukan dan dilaporkan.

“Tata cara penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud diatas diatur dalam SOP yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas,” jelas Zuraida.

Untuk Implementasi Program Smart Village Pemprov Lampung Rakor Pemanfaatan Data Kependudukan

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto membuka Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Kepala Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung bersama Dinas PMDT Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota bertempat di Hotel Bukit Randu, Senin (25/01).

Kadis Dukcapil Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh dalam laporannya mengungkapkan bahwa Kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas antara Dinas Dukcapil dan Dinas PMDT dengan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Lampung.

Rapat Koordinasi membahas pemanfaatan data kependudukan untuk implementasi program Smart Village dengan peserta rapat sejumlah 40 org dari Disdukcapil dan 30 org dari Dinas PMDT yang berasal dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Dari implementasi data kependudukan ini diharapkan dapat mendukung program Smart Village yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Sementara itu Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung, DR. Zaidirina, MSi, menjelaskan bahwa Program Smart Villlage merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang tertuang dalam Visi Lampung Berjaya, yaitu misi ke 2 dan ke 5.

Diharapkan dari pelaksanaan Program Smart Village ini nantinya akan terwujud Desa cerdas berbasis digital, masyarakat cerdas. Keterampilan dan inklusi, Lingkungan cerdas, Ekonomi cerdas, inovasi produktivitas dan kesetaraan akses.

“Smart village merupakan rumah besar yang harus diisi oleh seluruh Dinas/Instansi terkait,” ungkapnya.

Program Smart Village akan memberikan kemudahan dalam integrasi data yang sehari – hari dilaksanakan masyarakat di desa, seperti Layanan administrasi, Layanan pajak di desa, Layanan transaksi perbankan, Layanan Program Kartu Petani Berjaya, melalui integrasi data KPB, dan berbagai hal lain yang akan terus dikembangkan. Program Smart Vilage akan membuka peluang Kerjasama antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam berbagai hal.

Menurut Kepla Dinas PMDT, program Kegiatan Smart Village ini sudah sesuai dengan Tujuan Nasional, Smart Village diharapkan akan menghasilkan Lampung satu data dan meningkatkan kepercayaan masyarakat agar turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Dengan hadirnya Program Smart Village, Pemerintah Provinsi Lampung sebagai pengambil keputusan akan menentukan kebijakan berdasarkan dari data yang telah terintegrasi antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

Dejelaskan pula bahwa secara sistem, sepanjang Tahun 2020 ini telah diimplementasikan di 30 desa dan direncanakan akan menyebar di 650 desa yang telah dipersiapkan.

Program Smart Village saat ini telah dilaksanakan di Provinsi Lampung dengan empat desa sebagai prototipe, yaitu Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Desa Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur, dan Desa Cintamulya Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan

Sementara itu dalam arahannya, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung mengharapkan dengan digelarnya Rapat Koordinasi ini menjadi media untuk menyamakan persepsi, agar pembagunan dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat.

“Kita melakukan pembangunan harus berbasis dengan data,
dengan kemajuan teknologi, kita semakin dimudahkan dalam hal integrasi data,” ungkap Fahrizal.

Di sisi lain, Fahrizal berpesan agar dalam pemanfaatan teknologi harus dikelola secara baik dan akurat, serta tetap memperhatikan keamanan data untuk mencegah kerugian yang akan berdampak langsung pada masyarakat luas.

Kendaraan Listrik di Lampung di Resmikan Menko Marinves Luhut

Kendaraan Listrik Berbasis Baterai resmi di-launching Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Panjaitan di Provinsi Lampung.

Sekaligus diiringi peresmian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dari Direktur Utama PT. PLN Persero, Zulkifli Zaini yang diwakili General Manager PLN UID Lampung, Pandapotan Manurung, di Rest Area Tol Bakauheni Terbanggi Km 20B.

Semula, Kunjungan Kerja Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ke Lampung tersebut diagendakan untuk meninjau langsung Kawasan Pelabuhan Bakauheni, Kawasan Wisata Bakauheni, Progres Pembangunan Tol Lampung dan Peresmian SPKLU PLN di Rest Area Tol Bakter Km 20B.

Serta melakukan rapat koordinasi percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi di Kawasan Bakauheni dan Tol Lampung.

Luhut Binsar Panjaitan yang akrab dipanggil LBP, mendorong PT. PLN (Persero) dalam mempersiapkan infrastruktur pendukung untuk menghadapi kehadiran Kendaraan Listrik Berbasis Baterai.

“Penggunaan mobil listrik ini akan terus berkembang sehingga fasilitasnya juga perlu disediakan”, ucap Luhut saat memimpin rapat Koordinasi tersebut.

“Dengan diresmikannya SPKLU PLN ini , merupakan satu langkah bagus kita, untuk mendorong penggunaan mobil listrik sehingga membuat Negeri ini lebih efisien lagi, ” tambahnya.

Turut serta Direktur Bisnis PLN Regional Sumatera dan Kalimantan, Wiluyo Kusdwiharto memberikan paparan singkatnya tentang Pengembangan Insfrastruktur Kendaraan Listrik.

Berdasarkan PERPRES 55/2019 dan PERMEN ESDM 13/2020 terkait penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) mendasari PLN menghadirkan produk Layanan Stimulus bagi Pelaku Ekosistem KBLBB.

Menurutnya penggunaan Kendaraan Listrik dapat mendukung pengurangan emisi CO2, emisi yang dikeluarkan 3 kali lebih sedikit dibanding kendaraan BBM.

“Konversi kendaraan BBM ke KLBB (Kendaraan Listrik Berbasis Baterai) merupakan salah satu bentuk kemandirian energi dengan mengurangi ketergantungan impor sekitar 200 Trilyun Rupiah, menjadi optimalisasi domestic energy reserve.

Populasi Kendaraan Listrik ini diproyeksikan pada tahun 2024 akan mencapai 72 ribu Unit yang tertuang dalam roadmap PLN, ” ungkapnya

Untuk menjamin kenyamanan Pengguna Kendaraan Listrik, sampai saat ini PT. PLN (Persero) sudah membangun 30 titik SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) yang tersebar di beberapa daerah.

“Untuk SPKLU yang berada di Rest Area Tol Bakauheni Terbanggi Km 20B merupakan SPKLU pertama di Provinsi Lampung, rencana selanjutnya dalam waktu dekat akan ditambah 3 titik lagi di Sepanjang Tol Trans Sumatera Rest Area km 49A, 115B dan 235A”, tutup Wiluyo

Pada kesempatan yang sama, General Manager PLN UID Lampung, Pandapotan Manurung yang hadir dalam peresmian SPKLU PLN di Rest Area Tol Bakter Km 20B menyampaikan bahwa SPKLU bagi Pengguna Kendaraan Listrik memiliki beberapa manfaat diantaranya ramah lingkungan karena menyelamatkan bumi dari emisi gas CO2, bersih, aman dan tidak perlu antri seperti Kendaraan BBM, ” tambahnya

Turut hadir Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Subonggo, Kepala BPTD Wilayah VI Lampung-Bengkulu, Sigit serta jajaran lainnya.