Ketua Komisi I DPRD Lampung Tampung Aspirasi Penundaan Pilkada

Meskipun sedikit, aksi Mahasiswa yang berorasi di gedung DPRD Provinsi Lampung yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Lampung membuahkan hasil, bertemu mengadukan aspirasinya bersama Ketua Komisi I Yozi Rizal, Rabu (30/9/2020).

Seiring dengan terus meningkatnya pasien Covid-19 yang terpapar di Provinsi Lampung dan bersamaan akan adanya pelaksanaan Pilkada serentak, maka Aliansi Kemanusiaan Lampung menuntut kepada DPRD Provinsi Lampung agar menyampaikan aspirasi mereka kepada Pemerintah Pusat.

Aliansi kemanusiaan Lampung yang terdiri dari mahasiswa Universitas Malahayati, STKIP dan juga kampus Darmajaya menuntut kepada KPU RI agar menunda pelaksanaan Pilkada serentak. Selain itu, aspirasi aksi juga menuntut agar Presiden segera mengeluarkan keputusan PERPPU pelaksanaan Pilkada serentak.

Dalam aksi kali ini, para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan ditemui langsung Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Yozi Rizal Fraksi Demokrat.

Dalam pertemuan, Ketua Komisi I Yozi Rizal menegaskan bahwa secara pribadi untuk dilakukannya penundaan Pilkada di daerah yang tidak terlalu banyak pasien Covid-19 secara umum sah-sah saja.

“Ya, saya secara pribadi mendukung untuk dilakukan penundaan Pilkada bagi wilayah yang memiliki peningkatan pasien Covid sangat tinggi dan saya ingin pemerintah meninjau kembali tentang Pilkada serentak untuk melakukan pemetaan, tidak harus generalisasi tapi untuk daerah daerah yang tidak naik kurva pasiennya dapat dilakukan pemilihan,” kata Yozi Rizal.

Diketahui dalam pertemuan, aksi yang dilakukan pada siang hari di gerbang gedung DPRD setempat, menghasilkan harapan yang sama antara pihak aksi ataupun pihak dari Komisi I yang menerima, yaitu agar Pilkada serentak ditunda bagi wilayah yang potensi terpaparnya masih tinggi.

“Tuntuntan adik adik mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Kemanusiaan akan disampaikan pada anggota anggota dewan yang lain, kemungkinan Minggu depan, karena hari ini anggota dewan tidak berada di tempat, dikarenakan sedang Bimtek,” tandasnya. (*)

Ketua DPRD Lampung dan Gubernur Teken Raperda Perubahan APBD 2020

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Mingrum Gumay bersama Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan 4 Wakil Ketua DPRD, menandatangani Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dalam Sidang Paripurna di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa (29/9/2020).

Diketahui, dari 4 (empat) Wakil Ketua DPRD seperti, Wakil Ketua Ririn Kuswantari Fraksi Golkar, Wakil Ketua Elly Wahyuni, Wakil Ketua Raden Ismail fraksi Demokrat dan Wakil Ketua Fauzan Sibron fraksi NasDem.

Penandatangan tersebut menyepakati Pendapatan Daerah sebesar Rp7,217 triliun, Belanja Daerah sebesar Rp 7,354 triliun dan Pembiayaan Netto sebesar Rp 136,952 Miliar.

Dalam Sidang Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II tersebut merupakan rangkaian dalam proses penyusunan dan penetapan Raperda menjadi Peraturan Daerah (Perda.

Sementara menurutGgubernur Arinal Djunaidi, paripurna ini merupakan hasil kesepakatan akhir pembahasan Perubahan APBD T.A 2020 yang telah dilakukan oleh Komisi dan Badan Anggaran (Banang) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Jadi, kesamaan pandangan dan pemahaman terhadap kebijakan Raperda ini sangat penting artinya bagi kita semua untuk secara bersama-sama mengoptimalkan dan menyempurnakannya,” ujarnya.

Karenanya, ini dilakukan agar wujud Raperda tersebut lebih berkualitas dan berdaya guna. “Atas kerjasama yang telah terbina selama ini dapat lebih ditingkatkan sehingga pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih baik lagi di masa yang akan datang,” tandasnya. (*)

DPRD Lampung: Raperda Adaptasi Kebiasaan Baru, Melanggar Denda Rp 100-500 Ribu

Bapemperda DPRD Provinsi Lampung akan segera memproses pengajuan Raperda inisiatif eksekutif soal adaptasi kebiasaan baru (new normal) dalam pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Terkait itu, yang mana telah diatur dalam Pergub Lampung nomor 45 tahun 2020 soal adaptasi kebiasaan baru itu.

Wakil ketua Bapemperda DPRD Provinsi Lampung Apriliati mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan sesama anggota dan ketua Bapemperda, karena surat itu sudah masuk dari Biro Hukum Setda Pemprov Lampung.

“Bahwa mengharapkan Pergub nomor 45 tahun 2020 itu soal adaptasi kebiasaan baru, untuk segera ditindaklanjuti dan diproses oleh DPRD ditingkatkan menjadi Perda,” kata Apriliati, diruang kerjanya, Senin (28/9/2020).

Pada prinsipnya, kata Apriliati, jika itu memang berguna bagi masyarakat dan efektifnya suatu aturan, pihaknya akan menyegerakan. “Selaku wakil ketua Bapemperda. Prinsipnya apa yang berguna bagi masyarakat dan efektifnya suatu aturan. Dan kita mendukung itu,” tegasnya.

Soal denda kata Apriliati, akan melihat terlebih dahulu budaya masyarakat di Lampung, apakah cukup efektif dengan denda tersebut. Apalagi disituasi pandemi covid-19 ini. “Kita kembali lagi ke budaya masyarakat di masing-masing daerah itu berbeda-berbeda. Kalau kita terapkan seperti di Pergub nomor 45 tahun 2020 yakni sanksi administrasi seperti push up dan lainnya. Maka dengan ini kita harus tegas, agar bisa berjalan di masyarakat. Karena denda itu tentatif. Antara 100-500 ribu. Itu kan akan kita sosialisasikan ke masyarakat. Biar masyarakat tahu. Dan kita akan uji coba agar masyarakat tidak kaget- kaget,” tegasnya.

DPRD Lampung juga mendorong dari denda itu juga bisa masuk ke pendapatan asli daerah (PAD). “Agar denda itu juga masuk PAD buat Pemprov Lampung. Karena kas itu masuk ke kas daerah. Dan masyarakat akan berfikir lagi bahwa lebih baik beli seharga masker, dibandingkan dengan denda. Dan soal penegakan hukumnya. Itu kan bisa efektif. Kalau hanya menyapu di jalan dan push up itu sangat ringan dan gak efektif. Maka kita dorong agar diberijan denda,” terangnya.

Dan kepada perusahaan-perusahaan juga jika tidak menerapkan peraturan itu, kata Apriliati maka juga dikenakan denda yakni 500 ribu. “Efek jeranya harus tegas secara psikologis. Makanya memang lebih baik pakai masker seharusnya ketimbang denda 100 ribu-500 ribu. Perusahaan ini nantinya akan ada sidak-sidak penegakan hukum,” tegasnya. (*)

Cegah Covid-19, Bapemperda DPRD Lampung Segera Proses Raperda New Normal

BANDARLAMPUNG, – Badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Lampung segera memproses pengajuan raperda inisiatif eksekutif soal adaptasi kebiasaan baru (new normal) dalam pencegahan dan pengendalian corona virus Disease 2019 (Covid-19).

Yang mana sudah diatur dalam Pergub Lampung nomor 45 tahun 2020 soal adaptasi kebiasaan baru itu.

Ketua Bapemperda DPRD Lampung Jauharoh Haddad menyebutkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan sesama anggota dan ketua Bapemperda, karena surat itu sudah masuk dari biro hukum Pemprov Lampung. Namun belum secara resmi dibawa dalam paripurna DPRD.

“Bahwa mengharapkan Pergub nomor 45 tahun 2020 itu soal adaptasi kebiasaan baru, untuk segera ditindaklanjuti dan diproses oleh DPRD ditingkatkan menjadi Perda. Akan kita bawa pada paripurna tapi nanti secara resmi. Karena ini kan baru surat yang masuk dari Biro Hukum Pemprov,” jelas Jauharoh saat diwawancarai, di depan ruang komisi V DPRD Lampung, Senin (28/9/2020).

Prinsipnya kata Jauharoh jika itu memang berguna bagi masyarakat dan efektifnya suatu aturan, pihaknya akan menyegerakan. Ditambaan keadaan saat ini darurat Corona.

“Saya kira ini karena darurat itu bisa dipercepat. Propemperda target akhir Oktober disahkan. Targetnya mudah-mudahan disahkan berbarengan dengan perda adaptasi kebiasaan baru ini,” kata Politisi PKB ini.

Dia menilai didalam perda adaptasi kebiasaan baru nanti itu sanksinya lebih lengkap, karena didalam pergub hanya mengatur sanksi yang bersifat administratif.

“Kalau di Perda nanti ada sanksi 1 juta maksimal sampai 5 juta untuk perusahaan. Tapi gak ujug-ujug juga gitu. Karena sanksi sosial tadi berjenjang. Jika baru kena maka dia bisa dikenakan sanksi administratif 60 menit. Sementara di dalam perda nantinya sanksi lebih detail dan lebih kuat apalagi sanksi bagi yang gak mau isolasi yang terkena Covid-19. Karena yang dikhawatirkan hal ini jika dia sampai satu ruangan dengan keluarga kan bisa menularkanke anggota keuarga yang lainnya. Maka ini juga turut diatur dalam perda adaptasi kebiasaan baru,” terangnya.

Sementara itu, ditambahkan Wakil Ketua Bapemperda DPRD Lampung Apriliat, pada prinsipnya apa yang berguna bagi masyarakat dan efektifnya suatu aturan. Dan kita mendukung itu,” tegasnya.

Meski demikian pihaknya akan menggelar rapat terlebih dahulu dengan pimpinan fraksi salah satunya juga membahas terkait Raperda usulan eksekutif ini.

“Sesuai dengan hasil Banmus, bahwa agenda yang telah ditetapkan besok sore mengenai persetujuan/ pengesahan APBD Perubahan 2020. Sementara Raperda Kebiasaan baru sore ini kami akan bahas. Meski sore nanti rapat pimpinan fraksi dan DPRD untuk ditindaklanjuti soal Raperda inisiatif dari eksekutif itu,” katanya.

Apriliati menegaskan pihaknya akan menyikapi juga apa yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

“Ini akan kita sikapi apa yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi lampung sepanjang untuk kebaikan kita semua. Melihat trend dari covid- 19 ini menunjukan kenaikan di beberapa kabupaten/kota di Provnsi Lampung apalagi di Bandarlampung yang jadi pusat kota,” jelasnya.

Soal denda, akan melihat terlebih dahulu budaya masyarakat di Lampung, apakah cukup efektif dengan denda tersebut. Apalagi disituasi pandemi covid-19 ini.

“Kita kembali lagi ke budaya masyarakat di masing-masing daerah itu berbeda-berbeda. Kalau kita terapkan seperti di Pergub nomor 45 tahun 2020 yakni sanksi administrasi seperti push up dan lainnya. Maka dengan ini kita harus tegas, agar bisa berjalan di masyarakat. Karena denda itu tentatif. Antara 100-500 ribu. Itu kan akan kita sosialisasikan ke masyarakat. Biar masyarakat tahu. Dan kita akan uji coba agar masyarakat tidak kaget- kaget,” tegasnya.

DPRD Lampung juga mendorong dari denda itu juga bisa masuk ke pendapatan asli daerah (PAD).

“Agar denda itu juga masuk PAD buat Pemprov Lampung. Karena kas itu masuk ke kas daerah. Dan masyarakat akan berfikir lagi bahwa lebih baik beli seharga masker, dibandingkan dengan denda. Dan soal penegakan hukumnya. Itu kan bisa efektif. Kalau hanya menyapu di jalan dan push up itu sangat ringan dan gak efektif. Maka kita dorong agar diberijan denda,” terangnya

Dan kepada perusahaan-perusahaan juga jika tidak menerapkan peraturan itu, kata Apriliati maka juga dikenakan denda yakni Rp500 ribu.

“Efek jeranya harus tegas secara psikologis. Makanya memang lebih baik pakai masker seharusnya ketimbang denda 100 ribu-500 ribu. Perusahaan ini nantinya akan ada sidak-sidak penegakan hukum,” tandasnya. (Red)

Komisi IV DPRD Lampung Kurang Puas Dengan Kinerja Satker, Ini Alasannya

BANDARLAMPUNG, – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung masih kurang puas dengan kinerja satuan kerja di Pemerintah Provinsi Lampung yang menjadi mitra dari komisi tersebut.

Hal ini lantaran penyerapan anggaran rerata sate masih di bawah 40 persen, seperti yang dikatakan Anggota Komisi IV Fraksi NasDem Budi Yuhanda.

“Dari berbagai satker yang sudah kita panggil, kita mendengarkan penjelasan dari masing-masing bahwa penyerapan APBD masih di bawah 40 persen, tentunya kita sedikit pertanyakan,” ucap Budi (24/9/2020).

Senada, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Kostiana menilai, recofusing anggaran dan dampak Covid-19 menyebabkan tertundanya berbagai pekerjaan maupun proyek, sehingga kerja dari satker kurang maksimal.

“Tapi satker-satker yang sudah kita panggil optimis bakal merampungkan programnya di akhir tahun ini, seperti misalnya BMBK,” ungkap Kostiana.  (Red)

Anggota DPRD Lampung Lesty Ingatkan Penyelenggara Pemilu Koordinasi dengan Gugus Tugas

Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan, Lesty Putri Utami mengingatkan kepada penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) kepala daerah (KPU dan Bawaslu) karena memasuki second wave (gelombang kedua) penyebaran Covid-19 agar berkoordinasi dengan gugus tugas di masing-masing Kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak.

Menurut anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung itu, ada penambahan zona dibeberapa Kabupaten/kota di Provinsi Lampung berkaitan dengan akan berlangsungnya pilkada di delapan kabupaten/kota. Yang tadinya hanya 3 zona oranye, kemudian meningkat menjadi 8 zona oranye.

“Karena ada peningkatan zona kuning ke zona oranye, yang sebelumnya hanya 3 menjadi 8 zona oranye. Maka penyelenggara Pilkada harus ada koordinasi yang jelas kepada Ketua gugus di setiap kabupaten/kota,” kata politisi PDIP ini, saat diwawancarai usai menggelar hearing dengan Dinkes dan RSUDAM Lampung, Rabu (23/9/2020) kemarin.

Lesty juga mengatakan para petugas tidak saling lempar tanggungjawab terkait hal yang dapat merugikan masyarakat karena saat ini masih dalam pandemi corona. “Saya minta harus ada koordinasi utama dari Provinsi ke kabupaten/kota, Seperti kesiapan rumah sakit, jadi benar-benar tidak ada saling lempar pekerjaan dan tugas lagi, ini memang tugas bersama,” pinta Lesty.

Menurut Lesty, bahwa Peraturan Gubernur Lampung (Pergub) nomor 45 tahun 2020 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru (new normal) menuju masyarakat produkif dan aman itu harus disosialisasikan secara terus menerus. “Intinya sosialisasi masalah undang-undang pergub juga penting dan penegakan hukum serta sangsi nya juga harus jelas,” kata Lesty. (*)

DPRD Lampung Paripurna Penyampaian KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2020

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna penyampaian rancangan Kebijakan Umum Perubahan (KUPA) dan prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD Provinsi Lampung tahun 2020, Rabu (16/9/2020).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay, dihadiri Wakil Ketua DPRD Ririn Kuswantari, Wakil Ketua DPRD Raden Ismail dan Wakil ketua Fauzan Sibron.

Rapat paripurna tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim mewakil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Dalam rapat paripurna, juga dilaporkan Sekretaris Dewan (Sekwan), Tina Malinda terkait surat surat masuk jelang persiapan Pilkada serentak.

Wakil gubernur Lampung, Chusbunia Chalim dalam sambutannya mengatakan, bahwa APBD 2020 Provinsi Lampung tahun 2020 yang ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 18 tahun 2019, didahului dengan adanya nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD provinsi Lampung dengan nomor 160/2267/III.01/11/2019 dan nomor 903/3438/VI.01/2019 tertanggal 15 November 2019 tentang KUA dan PPAS APBD 2020, ujarnya.

Kemudian, Wagub Nunik sapaan akrab Chusnia Chalim menyampaikan terkait perkembangan makro ekonomi. Diketahui, Rapat Paripurna DPRD Lampung mengacu kepada protokol kesehatan. (*)

Pansus DPRD Lampung Setuju Revisi Perda RZWP3K

Pansus revisi Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) setuju dengan masukan dari para aktivis lingkungan dan masyarakat soal revisi perda nomor 1 tahun 2018 tentang RZWP3K.

Perda RZWP3K merupakan satu dari 12 Raperda yang menjadi usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung untuk dibahas dalam pembicaraan tingkat lanjut.

Ketua Pansus, Ikhwan Fadil Ibrahim pasca pembahasan dengan KSOP, TNI AL serta pihak pengusaha Tegal Mas dan pihak lainnya di ruang rapat komisi besar DPRD Lampung menyebutkan pihaknya setuju dengan masukan dari masyarakat dan pegiat lingkungan hidup dan laut, bahwa akan merevisi perda tersebut. Karena menurutnya perda itu memang akan direvisi agar kedepan bisa dipakai hingga 30 tahun kedepan.

“Jadi perda ini bisa dipakai hingga 30 tahun kedepan. Bukan hanya 2 atau 3 tahun kemudian direvisi. Jadi kita dengar dan kita terima masukan-masukan tersebut,” kata Daying Fadil Ibrahim sapaan akrabnya, Jumat (11/9/2020) sore.

Menurut Fadil, pihaknya juga setuju dengan revisi perda tersebut untuk mengejawantahkan bahwa adanya revisi perda tersebut sarat dengan kepentingan para pengusaha. “Jadi kita ingin membuktikan bahwa revisi perda itu bukan karena kepentingan pengusaha dan lainnya. Tapi karena melihat perda itu harus adanya revisi sesuai dengan kondisi di lapangan dan masukan semua unsur,” kata Fadil.

Soal zona keamanan juga sudah diketahui bahwa kawasan yang dilakukan pengembangan oleh pihak Tegal Mas sebagian tidak pada zona keamanan latihan TNI.

Rencananya, Senin (14/9/2020) pansus DPRD Lampung akan memanggil juga dari Walhi, Watala dan pegiat lingkungan dan laut lainnya. “Senin kita lanjut lagi rapat pansus dengan pegiat lingkungan hidup Walhi dan lainnya,” tambah Juru bicara Pansus Joko Santoso. (*)

Gelar Reses, Budiman Serap Kelurah Warga Soal Banjir

BANDAR LAMPUNG, – Gelar Reses di Kecamatan Sukarame, Anggota DPRD Bandar Lampung Budiman AS serap sejumlah aspirasi masyarakat, seperti banjir dan minimnya sumber air bersih.

Menurutnya, tidak sedikit masyarakat di wilayah itu mengeluh sering terjadi banjir saat hujan mengguyur.

“Alhamdulillah, ya hari ini saya menggelar reses dan banyak yang diadukan masyarakat salah satunya soal minimnya sumber air bersih dan banjir,” kata dia, Minggu (6/9).

Dia menjelaskan, pemicu terjadinya banjir diwilayah sekitar lantaran sistem drainass dinilai kurang maksimal.

Sehingga, air luapan drainase membuat jalan diwilayah sekitar rusak akibat sering tergenang.

“Karena sering diterjang air, jadinya jalan disekitar rusak,” ungkapnya.

Kendati begitu, dia mengaku bakal memperjuangkan keluhan masyarakat dengan cara melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Agar, hal tersebut dapat ditangani secara serius.

“Ya, nanti akan kita tangani, dengan cara melakukan koordinasi dengan instansi terkait, jika itu tanggung jawab Kota, akan kita koordinasikan dengan teman-teman di Fraksi Demokrat DPRD Bandarlampung,” pungkasnya. (Red)