Mingrum Gumay Soroti Kinerja OPD Pemprov Lampung

Oke Lampung – Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay mengkritisi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Lampung agar tidak “Copy Paste”, dan dapat sejalan dengan program Gubernur Lampung.

“Tadi kita baru menerima laporan dari Pansus LKPJ Pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2019, hasil kerjanya juga rapat dengar pendapat (RDP) dengan OPD, serta laporan BPK RI bantuan terhadap partai politik,” ungkapnya, Selasa (02/06/2020,) di kantor DPRD setempat.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, OPD harus bekerja Inovatif dalam memiliki target sasaran sejalan dengan visi misi gubernur.

“Untuk kedepannya Gubernur supaya dapat mengkorektif kinerja OPD nya masing-masing,” katanya

Selain itu, Mingrum Gumay, menjelaskan bahwa terkait dengan anggaran Covid-19. pemerintah provinsi supaya dapat bersinergi dengan pemerintah kabupaten.

“Kita juga mengarahkan kepada OPD supaya dapat bersinergis, dikarenakan oemerintah provinsi memiliki leading sektor. Program provinsi diharapkan bersinergi dengan pemerintah kabupaten agar anggarannya tidak tumpang tindih sehingga dapat dilakukan penghematan,” ucapnya.

Rencananya Pansus LKPJ Pemerintah Lampung tahun anggaran 2019 akan dilaporkan melalui Rapat Paripurna besok (07/06/2020), secara Virtual untuk menghindari penularan Covid19, serta sesuai dengan Protokol kesehatan,” tutupnya.(Net)

Soal BPIH, Ini Harapan Komisi V DPRD Lampung

Oke Lampung – Penyimpanan dan pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Kementerian Agama diharapkan dapat menciptakan benefit atau keuntungan bagi para calon jemaah haji yang gagal berangkat ibadah haji tahun ini.

Sehingga keuntungan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh calon jemaah haji ketika penyelenggaraan ibadah haji di tahun yang akan datang.

Harapan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Aprilianti, Rabu (3/6/2020).

Menurut Aprilianti yang juga merupakan salah satu calon jemaah haji yang gagal berangkat ibadah haji itu, penyimpanan BPIH di bank tentu akan menghasilkan keuntungan bagi BPKH, dan juga selayaknya calon jemaah haji mendapatkan keuntungan itu.

“Paling tidak ada program dari BPKH ini untuk memberikan benefit kepada calon jemaah haji yang tertunda. Gak tahu bagaimana bentuknya apakah nanti misalnya ditambah living cost-nya, atau pun misalnya ada pelayanan khusus yang lebih ketika nanti di sana (Arab Saudi), atau misalkan ditambah juga suatu bonus untuk para jemaah haji,” ujar Aprilianti.

“Kan uang kita juga yang disimpan. Persoalan nanti ketika di tahun berikutnya ada kenaikan ongkos haji, kalau ada benefit dari situ tinggal ditambahkan,” sambungnya.

Ia juga meminta kepada BPKH harus benar-benar transparan dalam pengelolaan BPIH jemaah haji. Sebab itu merupakan dana umat untuk beribadah menjalankan perintah Allah SWT.

“Kita mengharapkan karena ini urusannya dengan agama, harus benar-benar transparan, jangan sampai ada maksud lain, disalahgunakan, jangan sampai. Saya berpikir kalau kita di Lampung 7.040 calon jemaah dikalikan dengan biayanya cukup besar sekali angka itu,” tegasnya.

Guna mengetahui lebih jelas terkait BPIH yang disimpan oleh BPKH dan soal pembatalan ibadah haji tahun 1441 H/2020 M, kata Apriliati, pihaknya di komisi V DPRD Lampung dalam waktu dekat akan mengudang dari perwakilan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung dan Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.

“Tetap akan kita laksanakan funsi pengawasan kita, karena terus terang saja dana itu kalau dihimpun sekian juta umat cukup besar, apa lagi rata-rata penambahan kita kemarin Rp9 juta sampai Rp10 juta, di luar Rp25 juta setoran awal,” katanya. (Net)

Soal Pembatalan Haji, Ini Kata Ketua DPRD Lampung

Oke Lampung – Kementerian Agama Republik Indonesia membatalkan keberangkatan jemaah haji, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 H/2020 M, melalui surat keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2020.

Beberapa poin penekanan dalam surat keputusan tertanggal 2 Juni 2020 itu diantaranya, jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 H/2020 M, menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M.

Selanjutnya, setoran pelunasan BIPIH pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Akan tetapi setoran pelunasan BIPIH dapat diminta kembali oleh jemaah haji.

Menanggapi atas kebijakan Menteri Agama, Fachrul Razi itu, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingurm Gumay mengatakan, pihaknya akan tetap mengawasi BIPIH milik jemaah haji yang disimpan dan dikelola oleh  BPKH itu.

“Karena ini tidak lepas dari kebijakan Pemerintah Pusat. Prinsipnya dewan tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya. Sepanjang mekanisme dan sistem tidak dilanggar ya silahkan, tapi kalau ada mekanisme yang dilanggar ya tentu itu tidak boleh diteruskan,” tegas Mingrum, di kantor DPRD setempat, Selasa (2/6/2020).

Untuk diketahui, di Provinsi Lampung ada sebanyak 7.030 orang calon jemaah haji yang ditunda keberangkatannya. Sementara 6.627 orang jemaah diantaranya itu telah melakukan pelunasan BIPIH. (Net) 

DPRD Lampung Gelar Rapat Paripurna LKPJ

Oke Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna terkait Pembicaraan Tingkat II, Laporan Panitia Khusus (Pansus) persetujuan penetapan konsep keputusan DPRD tentang rekomendasi dan sambutan Gubernur Lampung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah Tahun Anggaran 2019, di Ruang Rapat Paripurna, Rabu (3/06/2020).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay, dengan jumlah anggota DPRD yang hadir sebanyak 57 orang, baik melalui teleconference di masing-masing komisi, fraksi dan yang hadir langsung.

Adapun rekomendasi khusus di antaranya Badan Pendapatan Daerah, Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam KUA APBD ataupun APBD-P belum dirumuskan dengan dasar perhitungan yang cermat.

Untuk mencapai proyeksi PAD yang lebih realistis, ke depan dalam menyusun anggaran tidak boleh terlalu optimis, namun harus berdasarkan perhitungan yang riil dengan dasar.

Soal Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah serta Badan Keuangan Daerah, belum adanya sanksi tegas yang diimpelementasikan bagi OPD yang terlambat menyerahkan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj).

Contohnya sanksi bisa berupa penundaan pencairan, sehingga perlu segera dibuat sistem dan aph’kasi pelaporan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan lainnya.

Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pansus mengapresiasi terhadap seleksi Kepala Sekolah melalui Uji Kompetensi, dalam hal ini dapat memberikan kepastian seleksi yang adil dan terbuka dan memberikan jaminan peningkatan karir yang jelas bagi tenaga pendidik dan lainya.

Untuk Dinas Kesehatan, perlunya meningkatkan program kegiatan yang lebih balk, terus berinovasi dalam mengatasi persoalan kesehatan sepem gizi buruk dan balita kurus, mempertahankan pelayanan yang sudah baik dan perlu adanya kreativitas dan inovasi kegiatan yang Iebih fokus untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Lampung, serta yang lainnya.

Atas rekomendasi ini, Ketua DPRD Provinsi Lampung Migrum Gumay, bertanya kepada anggota dewan apakah rekomendasi ini dapat disetujui atau tidak. Para anggot dewan menyatakan menyetujui rekomendasi tersebut.

Sementara, Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada Anggota Dewan yang terhormat, karena telah membahas LKPj secara sungguh-sungguh, sebagai sumbangsih pemikiran dalam memberikan saran dan pendapat guna memajukan pembangunan di Provinsi Lampung.

“Kami yakin, penyampaian LKPj Kepala Daerah dan pemberian rekomendasi oleh DPRD pada hari ini, selain akan meningkatkan kinerja, fungsi dan tugas eksekutif dan legislatif, juga merupakan perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di segala bidang,” kata Arinal.

Gubernur berharap terkait dengan laporan pansus LKPj Kepala Daerah Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

a. Rekomendasi DPRD merupakan catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi/ konkuren, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

b.Rekomendasi ini juga sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program/kegiatan antara eksekutif dan legislatif kedepan, sehingga sasarannya benar-benar dapat terarah dan terukur kemajuannya sesuai dengan visi dan misi Provinsi Lampung.

c. Selain itu diharapkan REKOMENDASI ini dapat diimplementasikan dalam berbagai program termasuk program prioritas yang dilakukan oleh seluruh OPD di berbagai urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di tahun-tahun yang akan datang. (Red)

Komisi I DPRD Lampung Sikapi New Normal

Oke Lampung – Komisi I DPRD Lampung mensikapi pemberlakuan skema New Normal. Karena diharapkan dapat memberi angin segar untuk perekonomian tanpa mengabaikan standar protokol kesehatan Covid-19.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal menyayangkan jika hal ini harus diterapkan dibeberapa daerah di Bumi Ruwa Jurai, misalnya  Pringsewu dan Mesuji.

“Jangan gegabah, mesti dilakukan kajian secara komprehensif. Jangan sampai kebijakan new normal malah jadi bumerang,” ungkap dia, Selasa (2/6/2020).

Yozi juga mengingatkan agar kita belajar dari negara yang sudah lebih dahulu melakukan New Normal, contohnya seperti Korea Selatan.

“Kita bisa belajar dari pengalaman Korea selatan yang akhirnya kembali menetapkan kebijakan yang ketat, akibat gagalnya program new normal,” tegasnya. (Net)