Soroti Infrastruktur, Komisi IV DPRD Lampung Bakal Panggil BMBK

Oke Lampung – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Budi Yuhanda mengatakan bahwa pihaknya berencana memanggil Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (Hearing) Selasa depan.

Hal tersebut guna mengoptimalkan sektor Infrastruktur di Provinsi Lampung. Ini dikatakan Budi usai kegiatan Paripurna DPRD Lampung, Rabu (3/6).

“Selasa depan kita telah mengagendakan kegiatan RDP dengan Dinas BMBK. Hal tersebut guna memonitor sudah sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan serta yang akan direalisasikan di APBD murni 2020 ini,” ujarnya.

Politisi NasDem ini mengatakan, jalan mantap merupakan salah satu program unggulan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Jadi menurutnya, jangan sampai alasan Pandemi Covid-19 menjadi kambing hitam tersendatnya pembangunan di Provinsi Lampung.

“Jangan sampai lah terhambatnya pembangunan di Provinsi ini karena sedang ada Pandemi. Sehingga kami selaku Dewan, dapat menjalankan fungsinya untuk mengawasi apa saja yang sudah dikerjakan oleh Dinas BMBK,” tegasnya.

Dirinya juga mengapresiasi terkait rekomendasi dari Pansus kepada Dinas BMBK mengenai peningkatan jalan Provinsi agar berstatus menjadi Jalan Nasional.

“Soal rekomendasi dari Pansus tadi, saya pribadi mengapresiasi. Kita selaku mitra dari Dinas BMBK mendukung agar status Jalan Provinsi berpindah status menjadi jalan nasional,” terangnya.(Net)

Budi Yuhanda Sebut Budidaya Telur Puyuh Wajib di Lestarikan, Ini Alasannya

Oke Lampung – Budidaya telur puyuh mulai banyak dikembangkan di provinsi lampung, salah satu pelaku budidaya telur puyuh M. arif Affandi yang berhasil ditemui oleh Anggota DPRD Provinsi Lampung Budi Yuhanda, beberapa hari lalu mengaku bahwa bisnis budidaya telur puyuh menjanjikan dan masih sangat terbuka peluang pasarnya.

Saat diwawancarai, Arif sapaan pria berjenggot putih ini memaparkan bawah modal yang keluarkan untuk memulai usaha yang digeluti sekitar 6 bulan yang lalu berkisar Rp. 40 juta, dengan kapasitas kandang 2000 ekor burung puyuh yang ia datangkan dari Jogja melalui Agen yang ada di Kabupaten Pringsewu.

satu ekor burung yang berkualiatas baik rata rata agen menjual dengan harga Rp. 8rb, sementara pakan yang ia beli 1 sak seharga 250rb.

ia mengungkapkan bahwa alasannya memilih budidaya telur puyuh karena memang modal yang tidak begitu besar dan perawatan nya tidak terlalu rumit, resiko kematian pun kecil dibandingkan dengan budidaya hewan lainnya.

satu hari kandang ini bisa menghasilkan 20 Kg telur, jika dirata-rata perbulan mencapai kurang lebih 500kilo. Saat ini harga telur puyuh dipasaran mencapai 35rb per kilo.

dan omset bersih setelah dipotong pakan dan lainnya ia mengaku mampu menghasilkan laba sekitar 5-6jt perbulan.

pemasaran telur puyuh pun praktis tidak ada kendala, menurutnya bahkan permintaan masih sangat tinggi, dan kita tidak mampu mengcover permintaan pasar.

Arif berharap kepada pemerintah untuk bisa lebih memperhatikan para pelaku budidata puyuh ini karena bagi pelaku usaha budidaya puyuh khususnya yang ada dilampung masih sangat memerlukan peran pemerintah, terutama dalam hal edukasi penyuluhan, bantuan pakan, karena harga pakan lumayan cukup menguras kocek pemerintah harus hadir memberikan terobosan.

Selain itu penggiat budidaya telur puyuh ini juga masih dihantui oleh masuknya telurpuyuh yang berasal dari luar lampung, mereka masuk dan membanjiri pasar sehingga terkadang merusak harga pasar. Perlu ada regulasi atau semacam pagyuban para pelaku budidaya telurpuyuh ini agar kedepan bisa memprotek dan melindungi hasil panen dari telurpuyuh itu sendiri.(Net)

Fraksi PKB Minta Pemprov Berikan Atensi Lebih Kepada Petani

Oke Lampung – Jelang musim panen, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Lampung, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memberikan atensi lebih kepada para petani.

Hal tersebut diutarakan oleh Ketua Fraksi PKB Okta Rijaya saat dimintai keterangan di ruang kerjanya, Kamis (04/06).

“Bulan Juni ini kan memasuki musim panen, maka kami Fraksi PKB meminta Pemprov agar melakukan trobosan dan langkah-langkah cepat supaya harga jual hasil bumi ini tidak anjlok,” ujarnya.

Anggota Komisi IV ini juga menyarankan agar Pemprov dapat melakukan intervensi pasar. Ini dilakukan agar hasil panen dari para petani di Lampung dapat segera terserap, serta untuk menjaga harga jual tidak turun.

“Kesejahteraan para petani harus diprioritaskan, jangan sampai harga anjlok di pasaran. Sehingga yang menjadi korban adalah para petani, makanya kami mendorong Pemprov melakukan terobosan, agar nilai jual dari hasil bumi ini dapat bersaing dipasaran,” ucapnya.

Selaras dengan Program Lampung Berjaya yang menjadi visi dan misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, sambung Okta, maka sudah seyogyanya Pemprov memberikan atensi khusus untuk para petani.

“Pak Gub dan Bu Wagub kan sudah menginsiasi kartu Petani Berjaya. Kita apresiasi itu, tapi harus ada langkah konkret lainnya, agar nilai jual dari hasil panen ini dapat menguntungkan bagi para petani, serta juga tidak memberatkan untuk masyarakat Lampung khususnya,” pungkasnya. (Net)

Srikandi Komisi V ini Minta Dinkes Perpanjang Masa Rapid Tes

Oke Lampung – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Budhi Condrowati menegaskan, pemeriksaan rapid test secara gratis kepada masyarakat yang digelar Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, seyogyanya dapat diperpanjang.

Sebab menurut kabar, pemeriksaan rapid tes tersebut hanya digelar sampai tanggal 7 Juni mendatang.

“Kita minta kepada pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk dapat memperpanjang waktu tes rapid kepada masyarakat, khususnya untuk warga atau pekerja yang ingin melakukan perjalanan tugas atau dinas,” ungkap Srikandi PDIP Lampung ini, Jumat (5/6) malam.

Sebab menurutnya, semakin banyak masyarakat yang mengikuti rapid test, semakin akurat data Covid-19.

Selain itu, dirinya juga mengimbau kepada Gugus Tugas Provinsi untuk segera mendistribusikan bantuan-bantuan Covid-19, karena sudah menumpuk. “Jangan terlalu lama dibiarkan, bantuan-bantuan Covid-19 ini harus segera didistribusikan,” tegasnya. (Net)

Penerapan New Normal di KBM, Apriliati: Kurangi Jam Sekolah

Oke Lampung – Penerapan new normal diharapkan bisa tetap mengedepankan peraturan pemerintah berupa protokoler kesehatan.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung, Apriliati saat menanggapi penerapan new normal di Provinsi Lampung menjelang tahun ajaran baru untuk kegiatan belajar-mengajar di sekolah.

“Segala aspek harus diperhatikan mulai dari protokoler kesehatan, hingga jam belajar siswa yang menurut saya seyogyanya dikurangi,” jelas April yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Lampung ini, Senin (8/6).

Idealnya, kata April, jam belajar mengajar siswa di tiap-tiap sekolah bisa dikurangi. Hal ini merupakan salah satu cara untuk meminimalisir penyebaran Covid-19, terlepas diterapkannya physical distancing di kelas.

“Artinya, pihak sekolah harus kordinasi dahulu dengan wali murid terkait penerapan protokoler kesehatan di sekolah, mulai dari penerapan physical distancingnya, memakai masker, dan hand sanitizer,” jelasnya.

Untuk itu, tambah dia, pemerintah daerah setempat harus benar-benar memperhatikan dan mempersiapkan segala sesuatunya jika konsep new normal diterapkan di sekolah-sekolah.

“Jadi kan gak mungkin, misalmya ada siswa yang tidak membawa masker lalu dianjurkan pulang untuk mengambil masker, kan harus disiapkan dari pihak sekolah,” pungkasnya.(Net)

Soal Penerapan New Normal di Mesuji, Budi Yuhanda: Pemkab Harus Respon Cepat

Oke Lampung – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Budi Yuhanda mendukung penuh langkah Gugus Tugas Pusat yang memberlakukan new normal di wilayah-wilayah (zona) hijau Covid-19, di Kabupaten Mesuji misalnya.

Menurut Politisi NasDem Lampung ini, penerapan new normal bisa diberlakukan untuk daerah yang masih dalam kondisi minim penyebaran Covid-19 seperti Mesuji.

“Jadi, dalam hal ini Pemerintah setempat (Mesuji) harus merespon cepat SK yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Pusat terkait penerapan new normal. Sebab, kita ketahui tiga bulan terakhir ini Pandemi Covid-19 berpengaruh besar bagi perekonomian masyarakat Lampung, termasuk Mesuji,” jelas Budi, Kamis (4/6).

Untuk itu, dirinya berpesan agar penerapan new normal di Mesuji tetap mengikuti anjuran Pemerintah berupa protokoler Kesehatan.

“Efek domino dari Pandemi Covid-19 ini sangat berpengaruh di perekonomian masyarakat. Sebab, dampaknya mengharuskan masyarakat untuk tetap di rumah, alhasil roda perekonomian tidak berjalan, dan tentunya tak sedikit pekerja yang di PHK oleh perusahaan,”ungkapnya.

“Maka, kita mendukung kebijakan ini dengan tetap memperhatikan protokoler Kesehatan dari pemerintah,” tambahnya (Net)

Anggota Komisi I DPRD Lampung Ini Berharap Penerapan New Normal Bisa Selamatkan Pertumbuhan Ekonomi

Oke Lampung – Kebijakan Pemerintah Pusat yang akan menerapkan konsep kehidupan new normal (pola hidup baru) diharapkan dapat menyelamatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam masa Pandemi Covid-19.

Sebab, pandemi virus yang berasal dari Wuhan China ini memberi dampak besar bagi perekonomian masyarakat dunia dan tentunya Indonesia, termasuk Lampung.

Seyogyanya, penerapan new normal untuk Provinsi Lampung khususnya daerah-daerah yang berpredikat zona hijau penyebaran Covid-19, harus tetap mengedepankan protokol kesehatan dari pemerintah.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Nuril Anwar.

Menurutnya, new normal ini tidak hanya sekedar lebel saja karena secara nasional regulasinya ini belum ada, baik secara tata cara maupun yang lainnya.

“Jika memang ingin menerapkan new normal, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan protokol kesehatan harus tetap berajalan. Artinya, penerapan new normal ini juga berdampak untuk menggerakkan perekonomian kita, oleh karena itu jika ini berlaku maka protokoler kesehatan harus tetap berjalan,” ujarnya, Kamis (04/06).

Saat disinggung mengenai Pesisir Barat apakah sudah laik diterapkan new normal, Politisi NasDem ini mengungkapkan bahwa baik atau tidaknya ini kita lihat dari perkembangan covid-19. Selain, saat ini Lampung masih keterbatasan Alat Pelindung Diri (APD) dan lainnya.

“Pada dasarnya, new normal bisa diterapkan di daerah-daerah yang penyebaran Covid-19 minim. Artinya, dengan tetap menerapkan protokoler kesehatan, masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti biasanya dengan tetap mematuhi anjuran dari pemerintah,” pungkasnya. (Net)

Paripurna DPRD Lampung Singgung Pandemi Covid-19

Oke Lampung – Dampak virus corona juga banyak disebut dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung, yang membahas rekomendasi para wakil rakyat atas LKPJ Gubernur Lampung Tahun Anggaran 2019, Rabu 3 Juni 2020.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Mingrum Gumay. Hadir di sana Gubernur Arinal Djunaidi, mayoritas anggota DPRD, sejumlah kepala OPD,  perwakilan dari lembaga lain, termasuk Polri dan TNI.

Dalam sidang paripurna tersebut, Jubir Pansus Siti Rahma meminta Pemerintah Provinsi Lampung menyertakan dampak virus covid-19 dalam LKPJ dan mengharapkan Gubernur terus melaksanakan program pembangunan saat pandemi corona.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan LKPJ disusun sejak setahun yang lalu, setengah perjalanan Anggaran Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2014 hingga 2019.

Mengenai dampak virus corona, terutama persiapan Lampung menghadapi new normal, Arinal mengatakan perlu sosialisasi ke seluruh pihak, untuk mengubah pola hidup kembali seperti biasa, tetapi sesuai dengan protokol covid-19.(Net)

Lewat Rapat Paripurna, DPRD Lampung Minta Gubernur Awasi Perekonomian

Oke Lampung – Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II, Laporan Panitia Khusus (Pansus) persetujuan penetapan konsep keputusan DPRD Provinsi Lampung tentang rekomendasi dan sambutan Gubernur Lampung terhadap LKPJ kepala Daerah provinsi Lampung tahun anggaran 2019, digelar di Ruang Rapat, Rabu (3/06/2020).

DPRD meminta Gubernur Lampung Arinal Djunaidi selaku kepala daerah dapat melakukan pengawasan secara langsung dalam perekonomian provinsi Lampung tahun 2019 sebesar 3,44%. Pada tahun 2018 yang sebesar 2,73% lebih tinggi dari nasional.

“Sehingga perlu ditingkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui optimalisasi tim pengendalian inflasi daerah provinsi Lampung dan rencana aksi pengendalian inflasi serta pemangku kepentingan lain dan penguatan badan usaha menjadi salah satu fokus dalam 33 janji kerja untuk mewujudkan masyarakat Lampung Berjaya, ” kata juru bicara Pansus DPRD Lampung, Siti Rahma

Menurut Siti, mekanisme kerja pembahasan laporan panitia khusus terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala daerah provinsi Lampung tahun 2019 dapat berjalan secara struktur sistematis objektif dan memiliki skema dan fokus yang kuat serta memiliki arah yang jelas, sehingga dapat memberi saran masukan dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif guna peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah provinsi Lampung.

“Pansus terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala daerah provinsi Lampung tahun 2019 memberikan rekomendasi berdasarkan analisa terhadap evaluasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagaimana tertuang dalam laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala daerah provinsi Lampung tahun 2019 dan rangka implementasi fungsi pengawasan DPRD provinsi Lampung dalam rangka efektivitas evaluasi tahunan pembangunan di provinsi Lampung, ” kata dia

Lanjut dia, disarankan agar di kemudian hari LKPJ Kepala daerah provinsi Lampung memuat secara rinci keterangan pertanggungjawaban program dan kegiatan yang inovatif dengan memuat antara lain input data keluaran program kegiatan dengan hasil dari program yang kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pertama jawaban dan pertanyaannya dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat dinilai secara maksimal kepala daerah, ” ungkapnya

Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan bahwa penyampaian LKPJ Kepala Daerah dan pemberian rrkomendasi oleh DPRD pada hari ini akan meningkatkan kinerja, fungsi dan tugas eksekutif dan legislatif itu sendiri, juga merupakan pen/vujudan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di segala bidang,” kata Gubernur Arinal Djunaidi.

Kami berharap terkait dengan laporan pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

a. Rekomendasi DPRD merupakan catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi/ konkuren, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

b.Rekomendasi ini juga sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program/kegiatan antara eksekutif dan legislatif kedepan, sehingga sasarannya benar-benar dapat terarah dan terukur kemajuannya sesuai dengan visi dan misi Provinsi Lampung.

c. Selain itu diharapkan REKOMENDASI ini dapat diimplementasikan dalam berbagai program termasuk program prioritas yang dilakukan oleh seluruh OPD di berbagai urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di tahun tahun yang akan datang.(Net)

Komisi III DPRD Lampung Apresiasi Wacana Pemprov Bentuk 3 BUMD

Oke Lampung – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi Lampung, yang akan membentuk tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru.

“Kita sangat setuju, karena ini sudah sangat mendesak BUMD ini dibentuk di Lampung,” kata Anggota Komisi III, Noverisman Subing saat dikonfirmasi melalui sambungan telephone, Rabu (3/6/2020).

Dengan adanya tambahan tiga BUMD baru, ia pun berharap perekonomian di Lampung akan terus membaik.

“Semoga saja, tiga BUMD yang akan dibentuk ini bisa membawa perekonomian Provinsi Lampung jauh lebih baik,” timpalnya.

Untuk diketahui, Provinsi Lampung akan membentuk tiga BUMD baru yang bergerak di bidang pertanian, pariwisata dan transportasi.(Net)